Nasib 11 Santriwati Korban Kekerasan Seksual Guru di Bandung, Pemkab Diminta Beri Ini

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut Rd M Romli meminta pemerintah kabupaten menjamin kebutuhan dasar hidup korban kekerasan seksual oleh guru sebuah sebuah pesantren di Bandung.

Pasalnya, korban asal Garut itu, kata dia, berasal dari kalangan keluarga kurang mampu yang membutuhkan uluran tangan pemerintah.

"Pemkab Garut melalui dinas terkait bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari para korban, jadi, tidak hanya dilakukan pendampingan, baik secara psikologis maupun saat menjalani persidangan," ujar Rd M Romli melalui siaran pers di Garut, Jumat (10/12).

Perhatian Serius

©2015 Merdeka.com/shutterstock

Diketahui, sebanyak 11 santriwati warga Kabupaten Garut menjadi korban tindakan kekerasan seksual guru di salah satu pesantren di Kota Bandung. Saat terjadi kekerasan seksual, usia mereka berkisar antara 13-17 tahun.

Kini, para korban sudah kembali tinggal bersama orang tuanya. Menurut Romli, mereka harus mendapat perhatian serius, terlebih ada korban yang melahirkan dan kini kesulitan memenuhi kebutuhan bayinya.

Menurut catatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Garut, dari 11 korban tindak kekerasan seksual itu, delapan di antaranya sudah melahirkan dan kini tinggal bersama orang tuanya dengan pendampingan tim P2TP2A Garut.

Ia meminta pemerintah daerah memastikan kebutuhan dasar para korban terpenuhi guna meringankan beban hidup mereka.

"Jangan sampai kekurangan itu menambah beban para korban," tutur politisi PKB itu, dikutip dari Antara.

Jaminan Layanan Kesehatan

Ia juga berharap pemerintah daerah memberikan jaminan layanan kesehatan bagi korban yang sedang hamil maupun yang sudah melahirkan

Jajaran puskesmas setempat, kata dia, dapat berperan aktif dengan rutin memeriksa kandungan maupun bayi yang dilahirkan korban agar kondisinya tetap sehat.

"Dari Dinas Kesehatan melalui puskesmas terdekat melalui para bidan yang dekat dengan rumah-rumah korban untuk memantau kondisi perkembangan ibu dan anak-anak korban," terangnya.

Permasalahan lain yang harus diperhatikan pemerintah daerah adalah hak pendidikan para korban.

"Kami tidak berharap dengan kejadian tersebut pendidikan yang seharusnya didapatkan malah terbengkalai," imbuhnya. (mdk/rka)