Cegah Penyebaran Covid-19 selama Lebaran, Ini Aturan yang Ditetapkan Gubernur Banten

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi Banten mendukung penuh keputusan pemerintah pusat yang melarang mudik Lebaran 2021. Keputusan tersebut diambil untuk menekan angka penyebaran Covid-19.

Melalui Instruksi Gubernur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM sejak tanggal 4-17 Mei 2021, Gubernur Banten Wahidin Halim menyampaikan sejumlah aturan untuk para pemudik yang tetap yang nekat memasuki wilayahnya.

Berikut informasinya sebagaimana dilansir dari Liputan6.

Wajib Isolasi Mandiri

Sesuai dengan peraturan tersebut, para pemudik yang nekat memasuki wilayah Provinsi Banten wajib melakukan isolasi mandiri di tempat karantina yang sudah disiapkan.

"Khusus untuk masyarakat yang mudik, jika terdapat masyarakat yang melakukan perjalanan lintas provinsi, kabupaten, kota tanpa memiliki dokumen administrasi perjalanan tertentu maka kepala desa melalui posko kelurahan menyiapkan tempat karantina mandiri” kata Wahidin dalam keterangan resminya.

Isolasi Wajib 5 Hari

Selain itu, biaya selama isolasi mandiri selama 5 hari tersebut juga ditanggung sendiri oleh pemudik.

“Karantina mandiri selama 5x24 jam dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat dan biaya karantina dibebankan kepada masyarakat tersebut," jelasnya.

Selain itu, dirinya juga meminta kepada Dishub, Satpol PP, dan BPBD setempat untuk memperketat penjagaan wilayah perbatasan provinsi.

Tak Boleh Berwisata Jika Tak Punya Surat Keterangan Negatif Covid-19

Penyekatan di Tol Cikupa

©2021 Merdeka.com

Selain itu, Wahidin juga meminta para pemimpin daerah agar memperketat aturan berwisata selama libur Lebaran. Salah satu imbauan yang disampaikan adalah wisatawan dilarang memasuki kawasan wisata jika tak mampu menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19.

"Pengetatan kegiatan masyarakat di fasilitas umum, tempat wisata atau taman berbayar dengan menerapkan kewajiban screening test antigen atau genose untuk lokasi wisata indoor. Sementara untuk wisata outdoor, agar dilakukan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat," terangnya.

Wahidin juga telah memerintahkan Satlinmas, BPBD, serta petugas Damkar untuk berperan aktif melakukan pencegahan untuk mengurangi potensi kerumunan.

Selanjutnya, untuk para PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang kembali ke Banten wajib dipantau secara ketat oleh perangkat serta kepala daerah di wilayahnya.

Hal tersebut terkait adanya tiga kasus warganya yang tertular varian baru Covid-19 asal India dan Inggris. Pengawasan juga akan dilakukan oleh TNI dan petugas bea cukai termasuk jajaran imigrasi.

"Potensi masuknya PMI, meminta bupati dan walikota bersama panglima Kodam selaku penanggung jawab, melakukan pengawasan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait," jelasnya. (mdk/nrd)