Pemilik Dapat Dispensasi, Begini Aturan Perpanjangan SIM di Masa PPKM Darurat Banten

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Selama pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat di wilayah Banten, ada sejumlah aturan yang diberlakukan dan penting untuk diperhatikan oleh masyarakat setempat.

Salah satu di antaranya adalah perubahan kebijakan perpanjangan surat izin mengemudi (SIM) yang biasanya dilakukan di Polres atau layanan SIM keliling.

Menurut Kasatlantas Polres Cilegon, AKP Yusuf Dwi Atmodjo, bagi warga yang masa berlaku SIM nya sudah habis saat masa PPKM Darurat bisa mendapatkan dispensasi perpanjangan.

Orang lain juga bertanya?

"Iya betul, pemilik dapat dispensasi, dan boleh diperpanjang di tanggal 21-27 Juli 2021 selepas PPKM Darurat" terang Yusuf dilansir dari Liputan6.

Proses Perpanjangan SIM Selama PPKM Darurat

Yusuf juga menjelaskan terkait proses perpanjangan tidak ada yang berubah, yakni pemilik akan tetap diarahkan untuk datang ke Polres atau layanan SIM terdekat (Keliling) guna melakukan perpanjangan seperti sebelumnya.

"Cara memperpanjangnya pun tetap sama dan tidak berubah, seperti biasanya," kata Yusuf

Sementara itu terkait pemberlakuan PPKM Darurat, ada sejumlah peraturan lain yang diberlakukan, yakni penutupan jalan nasional hingga 20 Juli 2021 oleh Polres Cilegon bersama TNI, Dishub dan Satpol PP.

Penutupan sendiri dimulai pukul 20.00 WIB hingga 24.00 WIB setiap harinya. Saat diberlakukan hanya kendaraan darurat saja yang dipersilakan melintas, seperti ambulans dan warga yang harus membeli obat di apotek atau ke rumah sakit.

Persempit Mobilitas dan Meminimalisir Kerumunan

penutupan jalan nasional saat ppkm darurat di kota cilegon

Yusuf mengatakan, untuk pelaksanaan penutupan jalan diberlakukan mulai dari kawasan perbatasan Kabupaten Serang dengan Kota Cilegon, hingga landmark atau Simpang Tiga Cilegon. Menurut dia, penutupan dilakukan untuk mempersempit mobilitas dan kerumunan masyarakat.

"Upaya kami dalam menerapkan PPKM darurat. Walaupun sudah ada Instruksi Presiden (Inpres), Kemendagri dan juga Keputusan Wali Kota Cilegon, masih ditemukan masyarakat yang belum sadar. Padahal, sudah ada aturannya, kalau ingin makan di tempat makan harus take away," terangnya.

Ia sadar, penutupan akses jalan nasional di pusat Kota Cilegon terebut akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Namun tujuannya untuk mengubah pola pikir termasuk mendisiplinkan warga agar mengurangi aktivitas di luar rumah dengan mematuhi prokes Covid-19.

Harapan dari ditutupnya jalan nasional tersebut juga disebutkan Yusuf sebagai langkah memutus penyebaran Covid-19 di Cilegon, mengingat wilayah tersebut menjadi daerah penghubung antara Jawa dengan Sumatera

"Kita ingin mengubah mindset dahulu, karena ini kan PPKM darurat. Tentu ada pro kontra, mestinya masyarakat di rumah, jangan keluar. Karena ini sudah darurat," tegasnya. (mdk/nrd)