Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Bagi Penerima BST di Pandeglang, Begini Kata Wabup

Sertifikat Vaksin Jadi Syarat Bagi Penerima BST di Pandeglang, Begini Kata Wabup Wakil Bupati Pandeglang Tanto Warsono Arban. ©2021 Instagram @tanto.arban/ Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Bupati Pandeglang, Banten Tanto Warsono Arban mengimbau masyarakat penerima bantuan sosial tunai (BST), menunjukkan sertifikat vaksin saat mencairkan bantuan.

Tanto mengatakan, sertifikat dijadikan sebagai syarat pengajuan, selain kartu tanda penduduk (KTP) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Melansir dari Antara, Selasa (27/7), Tanto menyebut alasan penyertaan sertifikasi vaksin sebagai syarat BST merupakan upaya untuk menekan angka sebaran Covid-19 dan melancarkan upaya vaksinasi.

Mendukung Program Vaksinasi Pemerintah

Tanto mengungkapkan, alasan utama penyertaan sertifikat vaksin sebagai upaya mendukung program pemerintah mengatasi pandemi Covid-19.

"Pemerintah memberikan bantuan sosial, tugas masyarakat ikut mendukung program vaksinasi untuk memutus penyebaran Covid-19," ujar Tanto.

"Ini wujud itikad baik agar pandemi segera berakhir, hal ini juga sudah disampaikan dari mulai jajaran kecamatan hingga ke tingkat desa," kata Tanto.

Tak hanya itu, Tanto juga mengimbau masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Terlebih selama perpanjangan PPKM ini.

"Kita harus ikut arahan Presiden, PPKM diperpanjang sampai 2 Agustus, memang aturannya diserahkan kepada daerah, dan kita ikuti aturannya aturan Mendagri," katanya.

Bantuan Berupa Uang hingga Beras 10 Kg

wakil bupati pandeglang tanto warsono arban saat memberikan bantuan sosial

Wakil Bupati Pandeglang, Banten Tanto Warsono Arban saat memberikan bantuan sosial kepada warga/©2021 Instagram @tanto.arban/ Merdeka.com

Untuk saat ini, penerima BST akan mendapat uang tunai dengan beras sebanyak 10 kilogram. Untuk proses pendistribusian akan dimonitoring oleh Dinas Sosial Kabupaten Pandenglang.

Pemda Pandeglang mendapatkan kuota bantuan beras dari Kementerian Sosial (Kemensos) kurang lebih sebanyak 15 ton beras, yang dialokasikan untuk 3.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Kabupaten Pandeglang.

"Kita bagi ke 35 Kecamatan, tiap Kecamatan mendapat jatah 85 KPM masing - masing KPM mendapat 5 kilogram beras," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Nuriah.

Nuriah berharap agar warga yang tidak menerima BST, PKH, BPNT agar bisa turut terakomodir, sehingga di masa PPKM seperti sekarang seluruh lapisan masyarakat di wilayahnya bisa ikut terbantu. (mdk/nrd)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kantah Kabupaten Badung Terbitkan Sertifikat Elektronik untuk Masyarakat
Kantah Kabupaten Badung Terbitkan Sertifikat Elektronik untuk Masyarakat

Presiden RI Joko Widodo menerbitkan sertifikat tanah elektronik pada Desember 2023.

Baca Selengkapnya
Serahkan 500 Sertifikat Tanah di Kendal, Wamen Raja Juli Antoni: Sertifikasi Era Jokowi Naik Dua Kali Lipat
Serahkan 500 Sertifikat Tanah di Kendal, Wamen Raja Juli Antoni: Sertifikasi Era Jokowi Naik Dua Kali Lipat

Masyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut seperti dengan melakukan fotocopy.

Baca Selengkapnya
Menteri Hadi Tjahjanto Targetkan Palangkaraya Segera Jadi Kota Lengkap
Menteri Hadi Tjahjanto Targetkan Palangkaraya Segera Jadi Kota Lengkap

Selain jaminan perlindungan dari mafia tanah, dengan adanya sertifikat, masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya.

Baca Selengkapnya
Bagikan 500 Sertifikat Tanah di Bangkalan, Wamen Raja Juli Antoni: Bisa Meningkatkan Taraf Hidup
Bagikan 500 Sertifikat Tanah di Bangkalan, Wamen Raja Juli Antoni: Bisa Meningkatkan Taraf Hidup

Raja Juli juga meminta partisipasi masyarakat untuk dapat membantu pemasangan patok

Baca Selengkapnya
Serahkan Sertifikat Tanah di Kabupaten Bogor, Menteri ATR/BPN Ungkap Keuntungan bagi Masyarakat
Serahkan Sertifikat Tanah di Kabupaten Bogor, Menteri ATR/BPN Ungkap Keuntungan bagi Masyarakat

Hadi Tjahjanto menyerahkan 500 sertipikat tanah bagi masyarakat Desa Gunung Sari, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Baca Selengkapnya
Pastikan Proses Bebas Pungli, Wamen Raja Juli Serahkan Sertifikat Door to Door di Bandung
Pastikan Proses Bebas Pungli, Wamen Raja Juli Serahkan Sertifikat Door to Door di Bandung

Raja Juli meminta masyarakat meng-fotocopy sertifikat tanah guna mencegah hal tak diinginkan.

Baca Selengkapnya
Wamen Raja Juli Serahkan Sertifikat Tempat Kediaman Pastor yang Berdiri Sejak Tahun 1937
Wamen Raja Juli Serahkan Sertifikat Tempat Kediaman Pastor yang Berdiri Sejak Tahun 1937

Raja Juli mengajak masyarakat untuk mendaftarkan bidang tanah tersebut supaya mendapat kepastian hukum.

Baca Selengkapnya
Gerakan Indonesia Sadar Adminduk, Pemkab Sumedang Imbau Warga Tak Malas Bikin e-KTP
Gerakan Indonesia Sadar Adminduk, Pemkab Sumedang Imbau Warga Tak Malas Bikin e-KTP

Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi dalam sambutannya menyoroti pentingnya gerakan ini sebagai wujud upaya meningkatkan layanan publik.

Baca Selengkapnya
Butuh SKCK untuk Daftar Tes CPNS 2023, Begini Syarat dan Cara Urusnya
Butuh SKCK untuk Daftar Tes CPNS 2023, Begini Syarat dan Cara Urusnya

Jadwal pembuatan SKCK, khusus untuk hari Senin - Kamis buka pada pukul 09.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB.

Baca Selengkapnya
Kemenko PMK Ungkap Alasan Kepesertaan BPJS Kesehatan jadi Syarat Bikin SKCK
Kemenko PMK Ungkap Alasan Kepesertaan BPJS Kesehatan jadi Syarat Bikin SKCK

Saat ini, syarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda)

Baca Selengkapnya
Wamen ATR Tinjau Pelataran dan Serahkan Sertifikat di Pekanbaru
Wamen ATR Tinjau Pelataran dan Serahkan Sertifikat di Pekanbaru

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni mengunjungi Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pekanbaru, Sabtu (5/8).

Baca Selengkapnya
Selain Pembuatan SKCK, Layanan Publik Ini Wajibkan Masyarakat Jadi Peserta BPJS Kesehatan
Selain Pembuatan SKCK, Layanan Publik Ini Wajibkan Masyarakat Jadi Peserta BPJS Kesehatan

Syarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda).

Baca Selengkapnya