Tegas Minta Kembalikan Bansos, Bupati Cirebon Akan Pajang Nama ASN yang Dapat Bantuan
Merdeka.com - Bupati Cirebon, Jawa Barat, Imron Rosyadi turut menanggapi adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima bantuan sosial atau bansos.
Kepada wartawan, Imron menyampaikan agar kalangan yang tak berhak menerima bantuan tersebut segera mengembalikannya. Ia mengaku tak segan berlaku tegas dengan mengumumkan dan memajang nama ASN yang terbukti menerima bansos. Hal ini bertujuan agar para ASN yang menerima bansos merasa malu.
"Bila perlu nama-nama ASN yang menerima bansos itu diumumkan, biar malu. Karena mereka tidak layak menerima bansos," tegas Imron, melansir laman ANTARA,Selasa (30/11).
-
Kenapa Bansos diberikan? Tujuan dari program ini adalah untuk membantu meringankan beban ekonomi bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan.
-
Siapa yang dapat bansos? Muhadjir mengamini, pernyataan tersebut menjadi kontroversi publik. Dia menilai hal itu disebabkan interpretasi yang keliru oleh masyarakat.
-
Siapa yang dihina Linmas Banjar? Menurut anggota linmas, kejadian ini bermula dari pernyataan lurah setempat
-
Siapa yang menolak menjadi PNS? Samad mengungkapkan bahwasanya sang ibu memintanya menjadi PNS, namun ia menolak.
-
Siapa yang ditanya soal bagi bansos? Daniel menyoroti Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang ikut membagikan bantuan sosial. Sementera, peran Memsos Risma justru minimalis.
-
Siapa yang berhak menerima Bansos PKH? Contohnya, BPNT ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara PKH menyasar keluarga yang memiliki anggota seperti ibu hamil atau anak yang masih bersekolah.
Bansos Diperuntukkan bagi Warga Miskin
Ilustrasi bansos
©2021 Merdeka.com/dinsos.bantenprov.go.id
Adapun program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah hanya berhak diterima oleh kalangan berkategori miskin. Berdasarkan data dari Pemkab, sebanyak 1,7 juta warga di Kabupaten Cirebon tercatat merupakan kalangan berekonomi rendah. Di sana juga masih banyak yang belum mendapatkan bansos.
Dari situ Imron menginginkan agar ASN bisa mengedepankan rasa malu, mengingat bantuan pemerintah hanya diperuntukkan bagi yang membutuhkan bukan untuk yang mampu.
"Kalau warga miskinnya belum dapat bansos, masa ASN-nya malah dapat. Sudah seharusnya mereka mengedepankan rasa malu," katanya lagi.
Nama Akan Dipajang di Tempat Umum
Sebagai bentuk ketegasannya, nama ASN yang menerima bisa dimungkinkan dipajang di tempat umum. Hal ini agar para ASN yang menerima merasa malu dan bisa menjadi pelajaran bagi banyak kalangan.
"Bila perlu nama-nama ASN yang menerima bansos itu diumumkan, biar malu. Karena mereka tidak layak menerima bansos, mereka bukan warga miskin," tegasnya.
Imron pun turut mendorong Dinas Sosial setempat agar segera melakukan perbaikan data, sehingga tidak ada lagi warga mampu, ASN, pegawai BUMN, BUMD bahkan anggota DPRD yang terdata dalam DTKS dan masuk ke dalam kategori warga miskin.
"Datanya harus segera diperbaiki. Kalau ada kendala sampaikan seperti apa kendalanya kita cari solusinya," katanya. (mdk/nrd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin Tegaskan Bansos Atas Nama Pejabat itu Kebohongan dan Pembodohan
Baca SelengkapnyaTimnas Amin mengingatkan, pejabat pemerintahan yang melanggar bisa diberhentikan dari jabatannya.
Baca SelengkapnyaMasyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.
Baca SelengkapnyaRoy menegaskan bahwa penyaluran bansos merupakan kewenangan pemerintah untuk membantu rakyat.
Baca SelengkapnyaMenurut Cak Imin, Bansos adalah kewajiban bukan kebaikan Pemerintah Jokowi.
Baca SelengkapnyaBahlil Lahadalia menyindir Anies dan Ganjar sebagai capres yang hanya kerja di atas meja. Berbeda dengan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaSaat menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memotong TKD ASN DKI Jakarta sebesar 25 persen.
Baca SelengkapnyaCak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca SelengkapnyaAnies mengingatkan kepada semua yang merasa mampu, supaya tidak menerima bantuan KIP.
Baca SelengkapnyaAnies kembali menekankan bahwa bansos harus diberikan kepada si penerima dengan menyesuaikan kebutuhan dan tidak dirapel.
Baca SelengkapnyaSaat ini banyak rakyat atau keluarga miskin yang membutuhkan bantuan akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Baca SelengkapnyaBasiran mengadukan Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, yang memberhentikan dirinya dari Staf Ahli Gubernur bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemda Sultra
Baca Selengkapnya