Terancam Gulung Tikar, Pengusaha Tahu & Tempe di Lebak Keluhkan Ini ke Presiden
Merdeka.com - Para pengusaha tahu dan tempe di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, belum lama ini mengeluhkan terkait tingginya harga kedelai di pasaran.
Dalam kesempatan itu, mereka meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membantu subsidi harga kedelai yang melonjak di pasaran, mengingat saat ini harga kedelai mencapai Rp 465.000 per 50 kilogram.
"Kita sejak sepekan terakhir ini mengeluhkan, karena harga kedelai melonjak dari Rp 370 ribu kini menjadi Rp 465 ribu per 50 kg," kata Mad Soleh, selaku Ketua Paguyuban Perajin Tahu Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, di Lebak, Sabtu (2/1/2020) seperti melansir dari ANTARA.
-
Dimana harga kedelai naik? Di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat misalnya, melambungnya harga kedelai tersebut turut memengaruhi pola produksi para produsen tahu, salah satunya Nana Suryana di Kelurahan Nagri Kidul.
-
Bagaimana pengusaha tempe tahu mengatasi kenaikan harga kedelai? Akibat dampak ini, sejumlah produsen menaikkan harga jualnya, memperkecil ukuran tahu dan tempe, hingga mengurangi produksi.
-
Kenapa harga kedelai makin mahal? Hendro, salah seorang perajin tahu di Dusun Kanoman, mengatakan bahwa makin ke sini harga kedelai lokal semakin mahal. Oleh karena itu, mereka terpaksa mengandalkan kedelai impor untuk membuat tahu. Tapi harga kedelai impor saat ini cenderung tinggi.
-
Bagaimana perajin tempe menghadapi kenaikan harga kedelai? Karena hal ini, para perajin tempe terpaksa mengurangi jumlah produksi tempe. Ada pula dari mereka yang mengecilkan ukuran tempe dan ada juga yang menaikkan harga jual.
-
Kapan harga kedelai naik? Harga kedelai mengalami kenaikan sejak awal November lalu.
-
Mengapa impor kedelai sangat penting untuk produksi tempe dan tahu? Dari jumlah keseluruhan volume impor tersebut, sekitar 70 persen dialokasikan untuk produksi tempe, sedangkan untuk yang 25 persennya untuk membuat tahu, dan sisanya untuk produksi lain.
Mad Soleh menyebutkan, peningkatan harga secara signifikan tersebut dikhawatirkan akan membuat kalangan pengusaha gulung tikar.
Risiko Penolakan dari Konsumen
ELDOM
Tingginya harga jual kedelai nantinya akan berimbas terhadap penolakan di kalangan konsumen, yang memprotes harga satuan tahu kemasan berisi 10 yang dijual Rp10 ribu. Karena itu, para pengusaha olahan kedelai tersebut berharap agar Presiden Jokowi segera memerintahkan Kementerian Perdagangan untuk memberikan bantuan subsidi kedelai.
"Kami minta kedelai bisa kembali bersubsidi sehingga dapat membantu ekonomi masyarakat juga menyerap lapangan pekerjaan, karena dahulu pemerintah pernah memberikan subsidi kepada perajin tahu dan tempe," katanya mengeluhkan.
Sebelumnya diketahui jika para pengrajin tahu dan tempe sempat melakukan mogok sejak 1 hingga 3 Januari 2020 kemarin. Aksi tersebut ungkap Mad Soleh merupakan bentuk intervensi agar pemerintah memberikan subsidi kedelai.
Produksi Terancam Terhenti
Para pengusaha juga menyebut jika harga kedelai impor tidak dikendalikan maka akan berdampak terhadap perajin tahu, di mana sebanyak 35 unit usaha akan menghentikan produksinya. "Kami berharap harga kedelai kembali stabil atau dibantu subsidi," katanya menjelaskan.
Seperti diketahui, saat ini harga kedelai di pasar dunia terus bergerak naik sehubungan ketatnya persaingan impor kedelai antara Amerika dengan China.
Hal tersebut turut diamini oleh Suhali, seorang perajin tempe di Rangkasbitung Kabupaten Lebak. Ia mengeluhkan terkait melonjaknya harga kedelai di pasaran dari yang semula Rp7.500, kini menjadi Rp9.500/kilogram. Kenaikan harga kedelai tersebut akan membuat produksi berkurang dan berdampak terhadap pendapatan dari para pengusaha. Suhali menyebut jika pendapatan dari penjualan tempe hanya cukup memenuhi kebutuhan makan keluarganya. "Kami minta harga kedelai kembali normal, sehingga perajin tetap eksis memproduksi tempe sebagai ladang mata pencarian," katanya.
Mensiasati Produk hingga Biaya Bahan Baku
Ia menambahkan jika para pengusaha tempe tradisional di Rangkasbitung belum berani menaikkan harga karena khawatir ditinggal pembeli. Mereka pun menyiasati biaya produksi dengan memperkecil ukuran tempe agar bisa dijual dengan harga normal yakni Rp 1.000 per tempenya.
"Kami serba bingung jika harga satuan tempe dinaikan dipastikan langganan tetap keberatan," ujarnya.
Lain Suhali, lain pula Adhari yang juga seorang perajin tempe asal Rangkasbitung yang mengaku mendapatkan kedelai dari pedagang ecer di Pasar Rangkasbitung.
Untuk saat ini, di wilayah Lebak tidak terdapat lembaga usaha seperti koperasi maupun asosiasi yang bisa melindungi harga kedelai, sehingga para pengusaha tempe maupun tahu mendapatkan kedelai langsung dari pengecer dengan harga yang relatif tinggi. "Kami berharap pemerintah dapat melindungi para perajin tempe dengan memberikan subsidi harga murah dan terjangkau," katanya. (mdk/nrd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kenaikan harga membuat penjual dan pembeli sama-sama merana
Baca SelengkapnyaIndustri tahu di Dusun Kanoman muncul sejak tahun 1956. Kini mereka mengalami masa-masa sulit.
Baca SelengkapnyaKenaikan harga kedelai impor sebagai dampak dari pelemahan nilai tukar rupiah kembali memberatkan para pelaku usaha tempe dan tahu.
Baca SelengkapnyaKenaikan harga dolar AS ini menyebabkan nilai tukar Rupiah melemah dan harga kedelai impor pun melonjak drastis.
Baca SelengkapnyaBelakangan ini harga beras melambung tinggi, masyarakat semakin tercekik usai kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, harga sejumlah bahan pokok di pasar tersebut masih dalam kondisi yang baik. Namun, diakuinya harga beras naik.
Baca SelengkapnyaSaat ini harga beras kualitas premium rata-rata telah mencapai Rp18.000 per kilogram. Angka ini naik hingga 20 persen dari harga normal tahun 2023.
Baca SelengkapnyaPasokan beras medium maupun premium juga mulai langkah di pasar tradisional.
Baca SelengkapnyaNaiknya harga kedelai sejak awal November membuat produsen tahu menjerit
Baca SelengkapnyaSaat melakukan peninjauan, Jokowi menyebut harga-harga komoditas normal.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaRoy menyampaikan, Aprindo tidak memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol harga yang ditentukan oleh produsen bahan pokok.
Baca Selengkapnya