Wawali Kota Depok Siap Stop PTM Jika Sekolah Tak Taat Prokes, Siswa Wajib Patuhi Ini
Merdeka.com - Berdasarkan surat edaran Nomor 421.3/2418/IX.2021/Disdik tentang PTM terbatas dan Asesmen Nasional (AN) tahun 2021, Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat telah resmi menggelar Pembelajaran Tatap Muka sejak Senin (4/10) lalu.
Dalam pelaksanaannya, Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono memastikan akan menghentikan PTM saat terjadi pelanggaran prokes. Sehingga unsur pendidikan di wilayahnya diharapkan mematuhi Peraturan Wali Kota (Perwal) Depok, Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan PTMT di Masa Pandemi Covid-19.
"Kalau terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, akan kita hentikan PTM-nya, baik secara total maupun parsial di sekolah-sekolah yang tidak mematuhi protokol Covid-19," tegas Imam, saat ditemui wartawan di Depok, Rabu (6/10), mengutip dari ANTARA.
-
Bagaimana PTPS mencegah pelanggaran Pemilu? Untuk mencegah dugaan pelanggaran Pemilu, PTPS harus melakukan pengawasan yang ketat pada setiap tahapan pemungutan suara, termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, pemilih, dan tim kampanye.
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Bagaimana cara Komdigi mencegah situs Pemda diretas? Dari sisi pencegahan, Budi mengungkapkan Kemkomdigi dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) akan melakukan penyisiran dan memperkuat website-website pemerintah daerah (Pemda) dan Pemerintah Pusat agar tidak diretas dan diubah untuk mempromosikan judi online.
-
Dimana bisa dicegah PPOK? Berikut penyebab penyakit paru obstruktif dan cara mencegahnya yang merdeka.com lansir dari Healthline:
-
Bagaimana DPR ingin hentikan tawuran? 'Soal tawuran, premanisme, begal, atau apa pun itu, jangan pernah dianggap remeh. Mulai dari Polda, Polres, Polsek, harus tegas dan sigap handle itu semua. Karena tiap minggu atau bahkan tiap hari, masyarakat pasti ada saja yang melapor soal beginian. Jadi ini memang isu kamtibmas yang harus diselesaikan,' demikian Sahroni.
-
Apa yang dilakukan Pemkab Purwakarta untuk mengatasi hama tikus? Mereka menyebar pasukan burung hantu itu di area persawahan sebagai predator alami tikus.
Kapasitas di Kelas Tak Boleh Lebih Dari 20 Peserta Didik
Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di SMPN 1 Depok
©2021 Liputan6.com/Herman Zakharia
Menurut Imam, di Perwal tersebut salah satunya mengatur tentang kapasitas dalam satu kelas tidak boleh lebih dari 20 peserta didik. Hal ini sesuai dengan ketetapan syarat pelaksanaan PTM terbatas yang tidak lebih dari 50 persen kehadiran siswa.
Di kesempatan itu, Imam juga mengingatkan para siswa agar giat belajar dan terus berdoa sehingga dijaga kesehatan dan disukseskan di pendidikannya.
"Antisipasi untuk penularan Covid-19, jumlah siswa dalam kelas hanya 50 persen dan siswa yang masuk sesuai dengan nomor absen genap-ganjil," jelasnya.
Pastikan Kesiapan Sebelum Berangkat Sekolah
Sejalan dengan Imam, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok juga telah mengeluarkan panduan protokol kesehatan bagi para siswa saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas berlangsung.
Diterangkan Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Depok Zakiah, panduan dari pihaknya itu wajib diterapkan sebelum berangkat sekolah, saat melaksanakan aktivitas di sekolah, serta setelah pulang sekolah.
Panduan tersebut di antaranya mengatur para siswa agar memastikan kesehatan diri saat hendak berangkat sekolah. Kemudian siswa juga diminta membawa hand sanitizer, perlengkapan pribadi, membawa bekal minuman dari rumah, memakai dan menyiapkan cadangan masker, serta tidak lupa untuk sarapan dan mengonsumsi gizi seimbang.
Siswa Hanya Boleh Diantar Sampai Lokasi yang Ditentukan
Kemudian saat di sekolah, Zakiah juga mengingatkan agar sebelum masuk gerbang, pengantaran hanya dilakukan sampai di lokasi yang ditentukan. Kemudian diikuti pemeriksaan suhu, dan dilanjutkan melakukan cuci tangan pakai sabun sebelum masuk ruang kelas.
Saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas, setiap unsur pendidikan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 meter, menggunakan alat belajar, alat musik, alat ibadah, alat makan dan minum pribadi, serta dilarang meminjam peralatan belajar.
"Jadi memang terdapat beberapa hal yang harus diterapkan siswa terkait prokes selama menjalani PTMT," tandasnya. (mdk/nrd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kapolda Metro mengeluarkan maklumat melarang sejumlah kegiatan masyarakat yang bisa berdampak negatif, selama Ramadhan 1445.
Baca SelengkapnyaKadisdik mengatakan berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud masih diutamakan menggelar pembelajaran tatap muka.
Baca SelengkapnyaDinas Pendidikan Depok mencarikan sekolah agar 51 siswa itu dapat diterima di sekolah swasta.
Baca SelengkapnyaJenderal bintang dua ini memastikan pelaku tawuran bakalan salat ied di dalam sel
Baca Selengkapnyajika ada diskresi pengecualian atas pelaksanaan study tour, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor harus berperan dalam melakukan sortir, memastikan segala hal.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terdapat beberapa lokasi yang dilarang untuk memasang APK.
Baca SelengkapnyaWali Kota Idris berdalih kebihakan WFH berdasarkan instruksi Kemendagri
Baca SelengkapnyaDisdik DKI Jakarta juga telah mengeluarkan surat edaran (SE) sejak 30 April 2024 terkait larangan tersebut.
Baca SelengkapnyaInspeksi dilakukan usai puluhan warga melakukan aksi protes di depan pintu gerbang SMA Negeri 5 Tangsel.
Baca SelengkapnyaKisruh rekapitulasi penghitungan tingkat Kota Depok berdampak pada petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Baca SelengkapnyaMenurutnya, jika anak-anak tersebut sudah mau bersekolah di swasta, maka tidak masalah dengan psikologisnya.
Baca SelengkapnyaKapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto berjanji menindak tegas para pelajar yang terlibat tawuran.
Baca Selengkapnya