'1001' Alasan warga Kalijodo tak mau digusur & pindah ke rumah susun

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berencana membongkar kawasan Kalijodo. Ahok menargetkan pembongkaran kawasan prostitusi ilegal Kalijodo selesai pada Februari ini.

Pihaknya bakal mengebut pembongkaran tersebut dan diharapkan selesai sebelum penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Jakarta. KTT OKI sendiri dilangsungkan pada 6 Maret hingga 7 Maret 2016.

Alasan Ahok ngotot melakukan pembongkaran selain karena prostitusi, kawasan Kalijodo juga merupakan lahan hijau. Usai dibongkar Ahok akan membangun taman dan menghijaukan kawasan tersebut.

Pihaknya bakal merelokasi warga yang terkena gusur ke rumah susun. Jika ada yang ingin berusaha, pihaknya melalui Dinas UMKM atau PD Pasar Jaya akan membantu.

Sementara itu, bagi warga Kalijodo yang tidak memiliki KTP DKI, Pemrov akan memulangkan mereka ke kampung halamannya. Biaya pulang kampung ditanggung Pemrov DKI.

Namun, warga menolak digusur. Mereka juga tak mau direlokasi ke rumah susun. Berbagai alasan diutarakan mereka. Berikut ulasannya seperti dirangkum merdeka.com;

Warga: Emang kita anak haram?

Salah satu warga yang tinggal di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara, Leonard Eko Wahyu, merasa seperti anak haram lantaran Gubernur Basuki Tjahaja Purnama bakal menggusur wilayah yang ditempatinya menjadi rusun."Emang kita anak haram? Kita punya KTP, kita punya KK kita juga di sana sudah lama. Kenapa Gubernur kalau gusur semena-mena," ucapnya ketika mengadu kepada Komisioner Komnas HAM, Hafidz Abas, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (15/2).Leo mengaku tidak ingin wilayah yang sudah ditempati selama 15 tahun diratakan dengan tanah karena sudah patuh membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)."Kalau mau jadi rusun itu lahan enggak usah deh mending uang PBB-nya dibalikin saja. Orang kita bayar PBB," bebernya.

Tak ada kompensasi

Warga Kalijodo mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta soal pemberian kompensasi. Mereka juga mempertanyakan posko untuk berdialog."Posko untuk dialog mana? Di mana? Yang ada baru posko pendaftaran untuk pindah saja," kata salah satu warga, Leonard Eko Wahyu, di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (15/2).Leo menjelaskan Pemprov DKI langsung akan melakukan penggusuran tanpa ada kompensasi yang jelas. "Penggusuran dilakukan begitu saja tanpa ada kompensasi balik profesi atau pelatihan untuk warga terdampak," bebernya."Yang ada pelatihan dulu baru gusur. Ini malah sebaliknya," tambahnya.

Tak ada preman, miras dan perjudian

Salah seorang warga Kalijodo, Leonard Eko Wahyu membantah pemukiman tempatnya tinggal terdapat premanisme dan peredaran miras hingga perjudian."Sebut di mana ada premanisme? Yang premanisme itu warga atau pemda? Sampai bawa senjata laras panjang?" katanya di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (15/2)."Secara hak, kami stroke diteriakin membiarkan perjudian. Tapi ada enggak perjudiannya? Mohon maaf kasus Fortuner kemarin itu karena minum bir dan itu memang sudah legal, kecuali kalau mereka minumnya miras oplosan," tandasnya.

Sudah senang dan cari nafkah di Kalijodo

Salah satu warga Kalijodo, Eni (32) yang sehari-hari berjualan mie ayam di kawasan Kalijodo menolak penertiban Kalijodo. Alasannya, jika dipindahkan ke rumah susun usahanya akan banyak saingan.Karenanya, ketimbang dipindahkan ke rusun, dia mengaku lebih baik pulang ke kampung halaman."Lebih baik pulang ke Pemalang," kata Eni di Kalijodo, Senin (15/2).Dia mengaku sebagai penduduk Kalijodo sejak tahun 1990-an. Dia menolak rencana pembongkaran tempatnya cari nafkah."Enggak mau (ditertibkan). Di sini sudah senang," ungkap Eni.

Warga sudah senyawa dengan Kalijodo

Tokoh masyarakat Kalijodo, Abdul Aziz atau akrab disapa Daeng Aziz, menjelaskan warga sudah senyawa dengan kawasan prostitusi Kalijodo."Mereka di sana hidup dengan suasana Kalijodo. Bagaimana bisa dipindahkan kalau mereka hidup dari sana? Lalu mereka harus tinggal di mana?" katanya ketika ditemui di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (15/2).Dia juga menceritakan kerukunan warga di Kalijodo. Dengan gotong royong, warga membangun rumah ibadah tanpa campur tangan pemerintah."Di sana ada tempat ibadah termasuk masjid dan gereja, itu secara swadaya masyarakat bukan dari pemerintah," ucapnya.