1,44 Juta Warga Jabar & 570 Ribu Warga Banten Divaksinasi Dosis I di DKI
Merdeka.com - Warga dengan KTP Jawa Barat teridentifikasi menjadi warga terbanyak yang mendapat vaksin di Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria sebelumnya mengatakan 30 persen dari total penerima vaksin dosis pertama di Jakarta merupakan warga non-DKI.
"Kalau dari 2 kode pertama NIK yang sudah divaksinasi, paling banyak dari kode 32 Jawa Barat (1,44 juta) dan kode 36 Banten (570 ribu)," kata Deputi Gubernur Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman DKI Jakarta, Suharti kepada merdeka.com, Rabu (4/8).
"Yang kami lakukan adalah pemadanan dengan data Dukcapil DKI Jakarta. Kami tidak bisa memastikan yang tidak ada di data Dukcapil DKI berasal dari provinsi mana. Kami hanya bisa melihat kode provinsinya (2 digit pertama), bisa jadi tempat tinggalnya berubah," sambungnya.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Siapa saja yang boleh daftar Kartu Prakerja? Melansir dari prakerja.go.id, semua warga negara Indonesia yang berusia di atas 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal, bisa mendapatkan kartu Prakerja.
-
Siapa yang terlibat dalam produksi vaksin dalam negeri? Salah satu proyek unggulannya adalah pengembangan Vaksin Merah Putih atau INAVAC yang bekerja sama dengan Universitas Airlangga (Unair).
-
Siapa saja yang berisiko karena anak tidak divaksinasi? Anak yang tidak divaksinasi juga membawa risiko bagi anggota keluarga lainnya.
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
Suharti menuturkan, sebagian besar dari pemilik KTP non-DKI masuk ke dalam kategori petugas publik.
"Berarti mereka adalah yang bekerja di Jakarta tetapi berasal dari luar DKI," ungkapnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinas Kesehatan Ngabila Salama menyebutkan, dari 8 juta yang sudah divaksin di Jakarta, 5 juta orang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Jakarta, dan 3 juta orang NIK di luar Jakarta.
"Dari 8 juta divaksin, 5 juta NIK DKI, 3 juta saja yang bukan," kata Ngabila.
Data terakhir dari situs corona.jakarta.go.id pada pukul 15.00 WIB jumlah penerima vaksin dosis pertama di Jakarta sebanyak 7.800.342 orang, dan dosis kedua sebanyak 2.865.036 orang.
Target sasaran penerima vaksin Covid-19 di Jakarta sebanyak 8.815.157 orang. Pada kesempatan sebelumnya, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria mengatakan 30 persen warga non-DKI telah menerima vaksin di Jakarta.
"Di Jakarta lebih dari 30 persen yang divaksin di Jakarta ternyata warga non-DKI," ucap Riza di Balai Kota, Senin (2/8).
Berdasarkan data tersebut, kata Riza, masih ada sekitar 30 persen warga Jakarta belum mengikuti program vaksinasi. Ia pun mengimbau warga ber-KTP Jakarta segera melakukan vaksinasi di tempat-tempat yang telah tersedia.
Riza juga memerintahkan perangkat kelurahan RT RW aktif menyisir warganya yang belum mendapatkan vaksin.
"Kurang lebih 30 persen itu warga non Jakarta. Artinya ada 30 persen lebih warga (Jakarta) yang belum. Mudah-mudahan segera, dengan percepatan ini semua warga Jakarta sedang disisir, camat lurah, wali kota, RT RW menyisir warga Jakarta yang belum divaksin untuk divaksin," pungkasnya.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemendagri terus melakukan pembenahan akan keamanan data untuk mengantisipasi maraknya kejahatan digital.
Baca SelengkapnyaDinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta telah merampungkan verifikasi bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus tahap I gelombang dua.
Baca SelengkapnyaPenemuan kasus yang dihimpun per tanggal 6-23 Desember 2023 sebanyak 5 kasus.
Baca SelengkapnyaAdapun proses verifikasi ini sebagai bagian dari langkah selektif Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaBansos PKD ini terbagi menjadi beberapa kategori. Sebanyak 141.533 penerima manfaat akan mendapatkan bantuan melalui Kartu Lansia Jakarta (KLJ).
Baca SelengkapnyaPemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dosis kelima atau booster ketiga.
Baca SelengkapnyaPenerima KJP adalah warga DKI yang memang benar-benar dari golongan tidak mampu
Baca SelengkapnyaDukcapil mengakui Ketersediaan blangko e-KTP terbatas.
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaPencoblosan Pilkada 2024 akan berlangsung pada 27 November 2024. Total, ada tiga kandidat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta
Baca SelengkapnyaHingga 19 Desember 2023, jumlah kasus Covid-19 JN.1 mencapai 41 kasus.
Baca Selengkapnya“Nanti kita cek trennya seperti apa. Tapi memang kemarin pas bulan Mei 2023, melonjak jadi 216% dibandingkan bulan April 2023," kata Kadis Dukcapil DKI
Baca Selengkapnya