164 makam diduga fiktif ditemukan di TPU Tegal Alur

Merdeka.com - Hari ini sejumlah makam fiktif di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat telah dibongkar oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Menurut Kadis Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar Muchlisin, terdapat 164 makam yang diduga fiktif di makam tersebut.

"Kami menemukan di TPU Tegal Alur yang terindikasi 164 makam yang diduga fiktif dan terdapat 2 makam yang benar membeli makam fiktif tersebut," kata Djafar di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat, Jumat (29/7).

Kemudian, menurut Djafar sudah terdapat 364 makam yang diduga fiktif di Jakarta. "Untuk saat ini sudah terdapat 364 makam yang ada di Jakarta Barat, Timur, Utara, Selatan dan yang sudah digali ini masih dalam proses," ungkap Djafar.

Makam fiktif yang digali di TPU Tegal Alur terungkap karena tidak ada batu nisan hanya gundukan tanah. "Jadi di TPU sini terindikasi lantaran ada gundukan tanah tetapi tidak ada batu nisannya" tutup Djafar.

Dari pantauan merdeka.com pukul 09.31 WIB petugas harian lapangan (PHL) yang masih menggali gundukan kosong yang diduga makam fiktif.

Diketahui, baru-baru ini Pemprov DKI Jakarta menemukan banyak makam fiktif di sejumlah Tempat Pemakaman Umum (TPU). Makam fiktif yang dimaksud, ada yang memang dipesan ahli waris, ada juga yang sengaja dibuat seperti makam oleh pihak tak bertanggung jawab untuk menunjukkan seolah-olah makam tak tersedia.

Pasal 37 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Permakaman menyebutkan bahwa pemesanan makam hanya diperuntukkan bagi jenazah atau kerangka dan tidak dibolehkan untuk memesan persediaan bagi orang yang belum meninggal.

Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Djafar Muchlisin menjelaskan makam fiktif ialah makam yang antara bentuk fisik dan data administrasinya tidak sesuai.

Pada penemuan sejauh ini, makam fiktif tersebut terdiri dari makam kedaluwarsa atau yang retribusinya tidak lagi diperpanjang ahli waris. Makam itu kemudian dipesan pihak lain yang belum meninggal. Padahal, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman telah melarang pemesanan makam untuk pihak yang belum meninggal.