18 Anggota disidang, FPI tak kapok demo Ahok

Merdeka.com - Front Pembela Islam (FPI) kembali melakukan aksi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka mendukung rencana anggota dewan untuk melanjutkan hak angket dengan harapan Basuki Tjahaja Purnama bisa lengser dari posisi gubernur DKI Jakarta.

Beberapa waktu lalu FPI sempat menggelar aksi serupa namun berujung ricuh. 18 Orang anggota FPI ditangkap karena membuat kericuhan. Hasil penyelidikan polisi, pelaku utama yaitu Habib Sihabuddin H Anggawi dan Habib Novel Bamukmin.

Kasus mereka kini sudah sampai ke meja hijau. Novel Chaidir Hasan Bamukmin alias Habib Novel dan Habib Sahabudin dituntut 10 bulan penjara dan membayar denda perkara sebesar lima ribu rupiah. Sedangkan tuntutan 16 terdakwa lainnya ditunda.

Meski begitu FPI seperti tak gentar menentang kepemimpinan Ahok. Ketua Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Sihab menegaskan, Jakarta tidak layak dipimpin oleh orang yang bukan beragama Islam.

"Kami tidak ridha ada orang kafir mimpin Jakarta. Kami tidak rasis dan fasis tapi ini asas agama. Indonesia berdasarkan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa," tegasnya.

Tidak hanya itu, pimpinan organisasi masyarakat berlandaskan Islam ini menjelaskan mengapa pihaknya tidak ingin Ahok menjadi Gubernur. "Ahok ngomongnya kotor, kurang ajar," tutupnya.

Habib Sahabudin, terdakwa kasus penghasutan dalam unjuk rasa menolak Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan lebih senang dipenjara daripada mendukung Ahok.

"Saya lebih baik mencintai penjara dari pada dukung Ahok apalagi menjadi Gubernur," ujar Habib setelah mengikuti sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat, Senin (23/3).

Sementara itu Ahok menilai aksi tersebut merupakan suruhan dari oknum DPRD DKI Jakarta. Ini menunjukkan sikap pengecut anggota legislatif. "Lihat saja hari ini, mereka sudah kirim GMJ untuk demo lagi. Pengecut saja," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/3).

Mengenai rencana Tim Angket akan memanggil tim ahli untuk mengungkap kejanggalan RAPBD 2015, mantan Bupati Belitung Timur ini tidak ada masalah. Dia yakin, proses ini akan berujung hingga proses pengadilan.

"Panggil saja, nanti juga ada proses pengadilan kok. Saya sudah bilang, kalau kehilangan jabatan nggak masalah," tutupnya.