Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

23 Lamborghini di DKI tunggak pajak hingga Rp 1,8 miliar

23 Lamborghini di DKI tunggak pajak hingga Rp 1,8 miliar Anies tunjukkan mobil mewah tunggak pajak. ©2018 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta merilis merek-merek mobil mewah yang masih menunggak pajak hingga awal 2018 ini. Ada 744 unit mobil mewah dengan harga di atas Rp 1 miliar yang menunggak pajak. Dari deretan berbagai merek mobil mewah, Lamborghini adalah mobil termahal.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menunjukkan contoh gambar dua jenis mobil Lamborghini yang hingga kini pajaknya masih nunggak yaitu Lamborghini Aventador dengan nilai Rp 9,6 miliar.

"Ini dua mobil dengan angka paling mahal dalam daftar kita, Lamborghini. Ini Lamborghini jumlahnya ada 23 mobil, yang belum bayar pajak itu nilai totalnya Rp 103 miliar nilai kendaraannya, pajak yang belum dibayarkan itu Rp 1,8 miliar," jelasnya di Balai Kota, Jumat (12/1).

Orang lain juga bertanya?

Satu unit Lamborghini yang pajaknya nunggak ini atas nama perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. "Rasanya unit ini kalau ada CEO pakai mobil kayak gini karena resminya tercatatnya perusahaan ini. Kalau yang ini pribadi," sebutnya seraya menunjukkan contoh jenis mobil Lamborghini. Ada juga Lamborghini senilai Rp 5,8 miliar yang pajaknya nunggak.

Setelah Lamborghini ada mobil Rolls Royce seharga Rp 6,9 miliar dan Rp 6,4 miliar, Ferrari seharga Rp 6,6 miliar, Rp 6,4 miliar dan Rp 5,9 miliar. "Ini kalau lihat daftar ini tapi tidak bayar pajak, tidak ada penjelasannya, malu kita. Malu dengan nilai kendaraan sebesar itu," kata Anies.

Anies mengimbau para pemilik mobil mewah segera menunaikan kewajibannya, apalagi yang harga mobilnya cukup fantastis di atas Rp 1 miliar. "Bagi mereka yang memiliki kendaraan dengan angka Rp 6 miliar, bayar pajak yang menjadi kewajiban bukan angka yang fantastis. Ini tinggal soal menunaikan," jelasnya.

Pajak dari para pemilik kendaraan ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Di Jakarta kita semua punya program untuk menuntaskan kemiskinan. Program untuk warga-warga yang menganggur, warga-warga yang sekarang berada di kampung-kampung kumuh. Itu semua didanai lewat uang pajak," tutupnya.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kepo, Ini Besarnya Pajak Toyota Alphard
Kepo, Ini Besarnya Pajak Toyota Alphard

daftar pajak mobil Toyota Alphard, yang,disarikan dari berbagai sumber. Yuk simak!

Baca Selengkapnya
Intip 5 Mobil Termahal di Dunia, Harganya Ada yang Tembus Rp 69 Miliar
Intip 5 Mobil Termahal di Dunia, Harganya Ada yang Tembus Rp 69 Miliar

Deretan 5 Mobil termahal di dunia ada yang mencapai Rp69 miliar. Simak yuk!

Baca Selengkapnya
Update Terbaru Biaya Pajak Mobil LCGC 2024
Update Terbaru Biaya Pajak Mobil LCGC 2024

Masuk kategori mobil murah, berikut pajak tahunan mobil LCGC. Yuk simak!

Baca Selengkapnya
FOTO: Penampakan Barang Bukti Senilai Rp167 Miliar dari Kasus Judi Online Komdigi, Ada Mobil Mewah hingga Senjata Api
FOTO: Penampakan Barang Bukti Senilai Rp167 Miliar dari Kasus Judi Online Komdigi, Ada Mobil Mewah hingga Senjata Api

Polisi menyita barang bukti terkait kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komdigi. Tak tanggung-tanggung, totalnya mencapai Rp167 miliar.

Baca Selengkapnya
Ini Biaya Pajak Mobil BMW Tahun 2024
Ini Biaya Pajak Mobil BMW Tahun 2024

Berikut hitung-hitungan biaya pajak mobil BMW 2024. Yuk simak

Baca Selengkapnya
Cara Menghitung Denda Pajak Mobil Telat 1 Bulan, Pahami dengan Baik-baik!
Cara Menghitung Denda Pajak Mobil Telat 1 Bulan, Pahami dengan Baik-baik!

Denda yang dikenakan untuk keterlambatan pembayaran pajak mobil bervariasi

Baca Selengkapnya
FOTO: Pemprov DKI Resmi Naikkan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor 0,5 Persen
FOTO: Pemprov DKI Resmi Naikkan Tarif Progresif Pajak Kendaraan Bermotor 0,5 Persen

Kenaikan tarif progresif pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta ini baru berlaku pada 2025.

Baca Selengkapnya