3 Syarat tak juga dipenuhi PT JM, Ahok putuskan monorail disetop
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan tidak melanjutkan untuk menghentikan pembangunan monorail. Sebab syarat yang diminta, tidak dapat dipenuhi PT Jakarta Monorail (JM) selaku pengembang.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menjelaskan ada tiga syarat yang harusnya dipenuhi PT JM, salah satunya jaminan bank sebesar 30 persen dari nilai pembangunan, pemindahan depo di Tanah Abang dan Setiabudi. Tapi ketiganya tampak berat dipenuhi PT JM.
"Dari tiga poin itu tak satupun bisa dia penuhi. Yakni soal jaminan bank, Tanah Abang dan Setiabudi. Kamu mau enggak BKT (Banjir Kanal Timur) jebol? Lapindo aja dibor bisa jebol. Jaminan bank yang diminta DKI 30 persen. Tapi PT JM maunya satu persen. Takut enggak kalau gitu?" ungkap Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/12).
-
Apa janji Pramono Anung untuk Jalan Jakarta? 'Kalau dibuat loop seperti Bangkok, waduh nikmat banget. Makanya banyak di kita yang bersepeda ke Bangkok, Korea, Jepang,' kata Pramono di kawasan SCBD Jakarta Selatan, Sabtu (14/9).
-
Apa penyebab kemacetan parah di Jakarta? 'Kalau kemarin itu karena banjir di beberapa titik banjir. Kalau tadi malam hanya kepadatan karena aktivitas masyarakat untuk buka puasa, itu saja,' jelasnya.
-
Kenapa ERP di Jakarta terhambat? 'ERP itu kita masih fokus sama regulasi dan kemarin kendalanya adalah regulasi. Sekarang didorong adalah bagaimana regulasi kita siapkan, tentu dengan stakeholders,' kata Syafrin kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/11).
-
Apa yang membuat kereta api tidak bisa beroperasi? 'Jadi banjir genangi rel, kereta belum bisa beroperasi. Sebab, gerbong kereta ditarik lokomotif yang dibawahnya ada fraksi penggerak motor. Jika itu kereta dioperasikan dalam keadaan banjir menjadi rusak,' kata Manager Humas Daop 4 Semarang Franoto Wibowo saat dikonfirmasi, Kamis (14/3).
-
Mengapa Jakarta butuh investasi? Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dari dalam dan luar negeri untuk membiayai pembangunan DKI Jakarta.
-
Bagaimana calon tidak memenuhi syarat? Namun pada akhir masa verifikasi 8 pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pilkada 2024.
Ahok menambahkan, dari analisa yang dilakukan timnya pembangunan depo di Tanah Abang dan Setiabudi tidak mungkin dilakukan. Ditakutkan akan terjadi ketimpangan dalam pembangunan yang berujung rusaknya infrastruktur.
"Di Setiabudi mereka bangun depo, saya ngeri itu. Kalau runtuh gimana? Keputusan kami surah PT JM cari lagi tempat lain yang masuk akal. Kalau enggak masuk akal kami tolak," tegas mantan Bupati Belitung Timur ini.
Penolakan ini, lanjut Ahok, bukan karena dirinya antimonorail. Dia sadar Jakarta butuh transportasi umum massal tapi bila PT JM tak sanggup lebih baik dihentikan.
"Saya tolak PT JM, tapi bukan program Monorail. Karena secara teknis dan uang kamu nggak bisa penuhi permintaan saya," tutupnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri BUMN Erick Thohir menekankan, tahap awal operasional Kereta Cepat Jakarta Bandung hanya melayani tiga stasiun saja.
Baca SelengkapnyaKPPU memutuskan Jakpro bersama dua perusahaan bersekongkol dalam proyek revitalisasi TIM.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut ERP bisa menutup kerugian pembangunan dan operasional MRT
Baca SelengkapnyaPihaknya sudah mendapatkan tiga kajian untuk mengakuisisi KCI.
Baca SelengkapnyaKomite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.
Baca SelengkapnyaSejak Januari hingga Mei 2024, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebanyak 12 bank.
Baca SelengkapnyaProyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dicoret dari PSN. Salah satunya karena belum memperoleh pembiayaan yang jelas.
Baca SelengkapnyaOJK Cabut izin Usaha PT BPR Sembilan Mutiara, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?
Baca SelengkapnyaIwan menyebut dalam proses pembangunan TIM tahap III itu telah memperhatikan aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaOJK mengimbau kepada nasabah PT BPR Sumber Artha Waru Agung agar tetap tenang.
Baca SelengkapnyaKesulitan keuangan yang dihadapi BPR ataupun BPRS membuat OJK menyusun peta jalan agar tidak ada lagi masalah serupa di kemudian hari.
Baca SelengkapnyaPencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK.
Baca Selengkapnya