30 Kampung kumuh dipercantik dengan dana CSR perusahaan
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta akan menyasar pembenahan 30 kampung kumuh di Ibu Kota Jakarta. Perbaikan 30 kampung kumuh itu akan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki dana corporate social responsibility (CSR).
"Ya 30 itu diambil dari 100, itu kategorinya RW yang kumuh sedang dan ringan dengan jumlah populasi 700 jiwa per hektar," ujar Kepala Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat Dinas Perumahan Pemprov DKI Jakarta, Meli Budiastuti saat dihubungi wartawan, Senin (17/12).
Menurutnya, prosedur perbaikan kampung kumuh adalah dari Dinas Perumahan mengajukan proposal kawasan yang akan dibangun. Setelah itu, perusahaan yang memiliki dana CSR dapat memperbaiki kampung tersebut.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
-
Bagaimana Jokowi ingin tingkatkan kesejahteraan rakyat? 'Pak Joko Widodo menetapkan kebijakan akan menghentikan, menjual kekayaan kita dalam bentuk mentah dengan murah ke luar negeri,' ujar Prabowo.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
-
Bagaimana Jokowi meningkatkan sertifikasi tanah? Presiden Jokowi mengubah lanskap pertanahan di Indonesia. Rakyat tidak perlu lagi mengalami antrian panjang untuk mendapatkan sertifikat tanah.
-
Apa manfaat dari program Jokowi untuk sertifikasi tanah? Dulu sertifikasi tanah yang awalnya hanya 500 ribu pertahun, sekarang jadi 7 juta per tahun. Naiknya bukan lagi seratus persen tapi ribuan persen,' kata Raja Juli.
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
"Misalnya kampung A butuh perbaikan kantor RW, nanti diajukan ke perusahaan. Nah perusahaan yang memiliki dana CSR cukup maka perusahaan itu akan bangun sendiri," jelasnya.
Dinas Perumahan, menurutnya, hanya menawarkan permasalahan kampung yang membutuhkan perbaikan, sehingga, perusahaan dapat memilih mana kampung kumuh untuk diperbaiki.
"Perusahaan memiliki hak untuk memilih konsep yang ditawarkan oleh pemprov," katanya.
Dia menegaskan, perbaikan kampung kumuh itu tidak akan menggunakan dana APBD DKI, melainkan murni menggunakan CSR.
"Dana APBD difokuskan untuk pengembangan kawasan kumuh berat," tandasnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturusa KLHK, Muchtar Effendi menjelaskan, ada kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan penghijauan.
Baca SelengkapnyaPenyediaan rumah ini turut mendorong peningkatan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
Baca SelengkapnyaBadan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberikan bantuan hunian tetap kepada ratusan keluarga yang menjadi korban bencana tanah bergerak di Sukabumi.
Baca SelengkapnyaPolri dalam hal ini membangun 10 titik sumur bor pada delapan kecamatan di Gunungkidul
Baca SelengkapnyaSalurkan Bantuan Ratusan Juta, Dirut Pupuk Kaltim: Dukungan Masyarakat Penting untuk Aktivitas Bisnis
Baca SelengkapnyaPenampakan masjid megah senilai Rp3,6 miliar di tengah kampung jutawan. Ternyata masyarakatnya tinggal di rumah mewah.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil-Suswono (RIDO) bakal menjalankan Program Kampung Keren Jakarta, yaitu penataan kawasan kumuh agar sehat dan indah.
Baca SelengkapnyaPupuk Kaltim sebagai bagian dari Pupuk Indonesia Grup, sejauh ini kata Rahmad, menunjukkan komitmen yang tinggi untuk senantiasa berperan dalam pembangunan.
Baca SelengkapnyaKLHK mengajak para pelaku usaha terlibat aktif membantu pemerintah untuk mencapai target net zero emission.
Baca SelengkapnyaPuluhan ribu rumah warga Kabupaten Ngawi tidak layak huni buntut dari kemiskinan.
Baca SelengkapnyaDesa tersebut memiliki beragam fasilitas publik yang rasanya cukup berbeda dari daerah lain.
Baca SelengkapnyaDuit tersebut berasal dari program Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROPE)
Baca Selengkapnya