4 Tahun DKI tak raih opini WTP, Sandi tuding ada salah kelola anggaran
Merdeka.com - Jakarta, sejak tahun 2013 tidak pernah mendapat Opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bercerita ia sebagai mantan akuntan akan galau jika tidak mendapat opini WTP.
Untuk itu di bawah pimpinan dirinya bersama Anies Baswedan ditargetkan Jakarta akan mendapat WTP. "Kalau enggak WTP galau, enggak bisa tidur. Kalau di dunia usaha WTP saya pasti 50-50," jelasnya saat memberi arahan kepada seluruh SKPD, di gedung Pola, Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (17/10).
Menurutnya jika Jakarta tidak mendapat WTP itu pertanda jika dalam pengelolaan anggaran Jakarta tidak akuntabel, karena jika tidak dapat WTP itu tidak bisa di pertanggungjawabkan.
-
Siapa yang mengapresiasi DKI Jakarta? Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengapresiasi pemerintah DKI Jakarta yang berhasil mewujudkan pencapaian 100 persen Kelurahan Sadar Hukum.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Siapa yang terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta Dapil 5? Fatimah Tania Nadira Alatas adalah anggota DPRD DKI Jakarta terpilih dari dapil 5, yang mencakup Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Jatinegara, dan Kecamatan Kramatjati.
-
Kenapa Tina Toon terpilih lagi sebagai anggota DPRD DKI Jakarta? Terpilihnya kembali Tina Toon dikaitkan dengan kinerja baiknya selama periode 2019-2024 sebagai anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta.
-
Bagaimana Supadi bisa terpilih kembali sebagai Ketua DPRD? Pada pemilu 2024 kemarin, ia terpilih kembali dengan mengantongi suara cukup tinggi yaitu 8.921 suara.
-
Siapa yang menjadi Gubernur Jawa Barat kelima? Raden Hadji Mohamad Sanusi Hardjadinata memiliki karier politik yang menonjol dan beragam dalam pemerintahan Indonesia. Setelah terlibat aktif dalam pergerakan kemerdekaan melalui Partai Nasional Indonesia (PNI), Sanusi memulai karier politik resminya sebagai Gubernur Jawa Barat kelima pada tahun 1951.
"Jadi saya pikir betul. Bukan hanya serapan tapi persiapan laporan keuangan yang akan kita hadirkan," ungkap Sandi.
Sebelumnya Mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan tidak mempermasalahkan kembalinya Jakarta memperoleh opini WTP untuk yang keempat kalinya. Salah temuan BPK yakni masih adanya permasalahan signifikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait aset tetap, piutang pajak dan piutang lainnya yang berdampak pada kewajaran penyajian Iaporan keuangan.
"Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Lima tahun juga enggak apa-apa. Yang penting dengan adanya masukan seperti ini kita berbenah terus, karena berkali-kali saya sampaikan persoalan di Jakarta ini masalah tentang aset yang waduh tersebar ke mana-mana," kata Djarot usai sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (31/5). (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Penghargaan diterima langsung Gus Ipul dan Mas Adi di Sidoarjo, Jawa Timur.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku sudah berkali-kali menyampaikan WTP bukan prestasi, melainkan kewajiban untuk menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan baik.
Baca SelengkapnyaHeru mengaku dirinya bisa fokus menjalankan tugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden.
Baca SelengkapnyaAda sejumlah saran yang diberikan Kemendagri kepada Pemprov DKI ihwal pembatalan proyek ITF Sunter.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaPDIP Bela Heru Budi soal Angket ITF Sunter: Apa yang Diharapkan, Datanya Belum Punya
Baca SelengkapnyaKetua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyoroti, soal Keppres tentang pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan yang belum juga diterbitkan Presiden Joko Widodo
Baca SelengkapnyaHeru pun mempersilakan calon yang ingin berkontestasi di Pilkada Jakarta berlaga dengan cara yang sehat
Baca SelengkapnyaReklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca SelengkapnyaProyek ITF sendiri merupakan rencana pembuatan fasilitas pengolahan sampah menjadi tenaga listrik alias ITF yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Heru.
Baca SelengkapnyaWTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca Selengkapnya