5 Juta warga DKI tinggal di tanah ilegal

Merdeka.com - Saat ini ada lima juta warga DKI Jakarta yang menempati tanah-tanah ilegal seperti bantaran kali dan sungai. Bahkan, jumlah tersebut bisa bertambah lantaran lima juta warga tersebut hanya warga yang telah terdata dan memiliki KTP DKI Jakarta.

"Paling enggak ada lima juta. Banyak warga tinggal di daerah-daerah yang sebetulnya tidak boleh ditinggali. Tidak hanya di bantaran kali dan bantaran waduk, tapi juga di jalur hijau, bantaran rel, dan kolong jembatan," ujar Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Yoga kepada wartawan, Senin (3/3).

Nirwono menegaskan jumlah tersebut dapat bertambah seiring angka urbanisasi di Jakarta semakin meningkat setiap tahunnya. Menurut data sensus penduduk 2010, data penduduk Jakarta yang ada saat ini berjumlah sekitar 10.187.595 jiwa.

"Sensus 2010 juga hanya kisaran umum. Sering sekali datanya berubah-ubah, karena banyak juga pendatang yang tidak punya KTP DKI. Kalaupun ada yang punya KK dan KTP, itu yang perlu dicurigai. Secara teknis, tanah negara yang sebetulnya tidak boleh ada hunian bisa jadi ada hunian. Jadi, mengapa mereka bisa punya KTP dan dianggap sebagai warga Jakarta?" kata dia.

Oleh karena itu, Nirwono meminta Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan klarifikasi data guna pembagian rumah susun yang tepat sasaran. Dia menambahkan lurah dan camat yang harus melakukan pendataan karena lurah dan camat mengetahui warga di lingkungannya.

"Data itu perlu supaya pembangunan bisa tepat sasaran. Dan lebih penting, tak ada lagi permainan (jual beli rumah susun)," pungkas dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang mengatakan, ada 1.036.000 kepala keluarga yang tinggal di bantaran 13 sungai besar, 884 saluran, dan 12 waduk besar. Jika satu KK dihitung hanya berisi tiga anggota keluarga, maka sama dengan 3.108.000 jiwa, atau setara hampir 30 persen warga Jakarta.