5 Serangan untuk PT Jakarta Monorail proyeknya mangkrak

Merdeka.com - Sejak groundbreaking resmi dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ), hingga kini tak terlihat kelanjutannya. Bahkan, sejumlah tiang yang kini yang berdiri kokoh di Senayan dan Kuningan seperti dibiarkan saja.

Kondisi itu membuat sejumlah pihak meragukan niat PT Jakarta Monorail (JM), sebagai perusahaan yang memegang kendali proyek monorail. Tak hanya anggota dewan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) pun meragukan kelanjutannya.

PT JM pun masih harus menanggung hutang pembangunan ratusan pilar senilai Rp 193 miliar kepada PT Adhi Karya. Tak mau berlangsung lama, PT Adhi Karya pun siap mengambil alih protek tersebut dari tangan PT JM dan Ortus Holding Ltd selaku pemegang saham.

Politikus PKS Selamat Nurdin secara terang-terangan menyebut proyek monorail tak jelas. Rupanya, ucapan itu diamini Ahok dengan menyebutnya sebagai proyek tanpa masa depan.

Berikut 5 serangan untuk PT Jakarta Monorail yang dirangkum merdeka.com karena proyeknya dianggap mangkrak:

Monorail tak jelas

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Selamat Nurdin menyesalkan pembangunan Monorail terkesan tidak jelas. Dia menilai hingga saat ini proyek pembangunan yang rencananya akan beroperasi pada 2018 nanti terkesan berhenti di tengah jalan.Bahkan, Selamat menyebutkan proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) jauh lebih baik dari sisi perkembangannya."Komplain kita, dewan sudah panggil dua kali tahun lalu manajemennya, tapi mereka enggak pernah hadir. Monorail enggak kayak MRT yang jelas gitu kelihatan progresnya," kata Selamat saat dihubungi wartawan, Sabtu (8/2).

Tak punya masa depan

Ahok merasa pesimis atas pembangunan monorail. Sejak groundbreaking pada Oktober 2013 lalu, belum ada pengerjaan fisik yang dilakukan. Dia pun menilai proyek itu tidak memiliki masa depan."Aku udah bilang masih ngasih kesempatan. Bappeda udah buat surat, kalau dia enggak mampu untuk lanjutin lagi, kita akan cabut. Bisa dibatalin. Kalau dia enggak mampu kayak dulu lagi? Artinya kan enggak visibel," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/2).

Topik pilihan: Ahok | Jokowi

Tak punya duit

Sejak diambil alih Ortus Holding Ltd, PT JM belum juga membayar utang setiap tiang yang telah dibangun PT Adhi Karya senilai Rp 193 miliar. Melihat itu, Ahok merasa yakin perusahaan yang ditunjuk Pemprov DKI Jakarta itu tak memiliki uang."Kayaknya tidak ada duit. Kalau ada duit dia udah bangun dong. Tapi kalau ada duit bangun, enggak ada yang mau pinjemin duit, berarti yang minjemin duit meragukan proyek ini. Itu logikanya," terang Ahok.Meski yakin tak punya uang, namun mantan bupati Belitung Timur ini tidak dapat menghentikan pembangunan monorail secara sepihak. Sebab PT JM bisa saja mengajukan gugatan ke pengadilan. Oleh karena itu dirinya hanya membiarkan, hingga akhirnya mereka menyerah."Kita minta dia lepas, dia enggak mau kasih lepas. Dia mau gugat. Maksud saya, kalau kamu enggak bisa, nyari PT lain dong. Tapi dia enggak mau," tutupnya.

Topik pilihan: Ahok | Jokowi

Seremonial tipu-tipu

Ahok merasa tertipu dengan seremonial groundbreaking monorail. Acara ini dilakukan oleh PT Jakarta Monorail (JM) pada 16 Oktober 2013, karena sampai saat ini masih belum ada pembangunan yang terlihat secara nyata."Kenapa pakai acara peresmian kayak gitu. Ini kan memang terlalu banyak yang pintar. Pak Gubernur mau hadir dalam peresmian, kalau saya enggak suka acara peresmian atau seremonial segala macam. Itu mah tipu menipu, juga kita jadi kelihatan konyol," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (18/2).Dia menilai, peresmian groundbreaking tipu-tipu PT JM bahwa program pembangunan transportasi monorail tersebut dapat dilanjutkan. Dan terlihat progresnya di mata masyarakat dan Pemprov DKI Jakarta.

Topik pilihan: Ahok | Jokowi

Proyek tak menguntungkan

Selamat Nurdin kembali mencecar pelaksanaan pembangunan monorail yang belum juga dilanjutkan oleh PT JM. Tanpa pikir panjang, dia menyebut proyek itu yang tidak menguntungkan, apalagi jika harga tiketnya tak sesuai dengan kemampuan warga."Kalau jadi dibangun ini (monorail), insya Allah merugi," ujar Selamat di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/2).Menurut politikus PKS ini, PT JM tidak menjelaskan target penumpang dan subsidi yang akan diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada pihak DPRD. Apalagi, ketika proyek mulai berjalan, swasta dan pemerintah bakal duduk bersama membahas penetapan tarif."Permasalahannya kalau monorail ini jalan, pasti kan bicara tarif. Jadi PSO berapa. Karena pasti hitung-hitungan bisnis enggak untung. Makanya kami ingin ada paparan jelas tentang persoalan financing mereka," kata dia.