6 Siswa Positif Covid-19, SMPN 115 Jakarta Ditutup Sementara

Merdeka.com - SMPN 115 melaporkan enam siswa terpapar Covid-19. Sekolah pun menutup sementara dari 17 Januari-27 Januari 2022.

Dalam surat pemberitahuan yang diterima merdeka.com, Senin (24/1), saat sekolah ditutup sementara, pembelajaran dilakukan secara online. Pembelajaran tatap muka akan kembali diberlakukan pada Senin 31 Januari 2022.

Saat dikonfirmasi, hingga pukul 10.20 WIB, Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta belum merespons panggilan dari merdeka.com. Pesan yang dikirimkan juga belum dibalas.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyampaikan, hingga kini ada 15 sekolah di Ibu Kota yang masih ditutup lantaran ditemukan kasus Covid-19. Sekolah-sekolah tersebut dilarang untuk menggelar PTM secara tatap muka di kelas.

"Yang sudah dihentikan artinya pernah ditutup dan dibuka kembali ada 28 sekolah yang masih ditutup 15 sekolah," ujar Riza di Jakarta pada Jumat malam (21/1/2022).

Menurut Riza, total terdapat 43 sekolah yang melaporkan temuan kasus Covid-19 terhadap warga sekolahnya. Mereka yang terpapar sebagian besar adalah para siswa.

"Peserta didik ada 67, pendidik ada dua, tenaga pendidik tiga. Jadi total ada 72 kasus," ujar dia.

Angka itu didapat dari total 43 sekolah yang melaporkan temuan kasus Covid-19 yang menginfeksi siswa dan tenaga pendidik. Dari jumlah tersebut, hanya 15 sekolah saja yang masih ditutup dan tak menggelar PTM di sekolah.

Pemprov DKI akan mempertimbangkan untuk membagi sesi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). Pertimbangan ini seiring adanya masukan dari berbagai pihak bahwa sulit menerapkan protokol kesehatan saat pelaksanaan PTM dalam waktu yang bersamaan.

"Soal PTM dua sesi ini kami pertimbangkan, memang banyak masukan rekomendasi dari semua," ucap Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Rabu (19/1).

Namun, Riza mengatakan, untuk melaksanakan sebuah keputusan tentang PTM perlu dilakukan kajian berdasarkan data lapangan dan saintifik. Saat ini, Dinas Pendidikan dipastikan terus melakukan pengawasan bersama dengan pemerintah pusat yang diwakili Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

"Terus dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, semua kemungkinan ada tapi sekali lagi kita tetap mengacu kepada aturan dan kebijakan yang ada," ungkapnya.