80 Kilometer jalan di Kabupaten Bekasi rusak parah
Merdeka.com - Sepanjang 80 kilometer jalan di perkampungan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengalami kerusakan. Pemerintah daerah setempat menggelontorkan anggaran hingga Rp 132 miliar untuk memperbaikinya.
"80 kilometer itu titiknya berbeda, tersebar di 23 kecamatan," kata Kepala Bidang Penataan Kawasan pada Dinas Perumahan, Penataan Kawasan, dan Pertanahan, Kabupaten Bekasi, Iman Nugraha, Kamis (4/5).
Iman mengatakan, setiap titik yang bakal diperbaiki panjangnya mulai dari 100 meter hingga 200 meter lebih. Adapun, perbaikannya meliputi pengerasan, betonisasi atau peningkatan jalan.
-
Apa yang rusak di jalan tersebut? 'Kami meminta agar segera dibangun jalan dari Dusun Juron sampai Dusun Dawung, karena ini adalah akses yang paling penting bagi warga kedua dusun. Terutama masalah anak sekolah yang harus mereka perhatikan. Kalau mereka pakai matic, kondisi jalan yang licin berbahaya bagi mereka,' kata Sugiyanto, warga Desa Pandanharum, dikutip dari kanal YouTube Liputan6 pada Senin (5/2).
-
Dimana jalan rusak itu berada? Rombongan Bupati Grobogan yang melintasi Desa Pandanharum, Kecamatan Gabus, Grobogan, dihadang oleh warga.
-
Dimana jalan rusak itu dijadikan wisata? Beberapa di antaranya menggambarkan jalan rusak yang dijadikan wisata buaya atau seperti sedang melakukan offroad di hutan.
-
Dimana Jalan Pantura Jawa Barat mulai terlihat rusak? Lalu kondisi jalan sudah mulai rusak saat melewati Simpang Jomin arah ke Subang, Jawa Barat.
-
Di mana jalan rusak yang Jokowi tinjau? Ruas jalan pertama yang ditinjau Jokowi adalah Jalan Terusan Ryacudu Kabupaten Lampung Selatan.
-
Apa penyebab kemacetan parah di Jakarta? 'Kalau kemarin itu karena banjir di beberapa titik banjir. Kalau tadi malam hanya kepadatan karena aktivitas masyarakat untuk buka puasa, itu saja,' jelasnya.
"Target selesai sebelum musim hujan, biasanya September," kata Iman.
Iman menambahkan, jalan lingkungan di wilayahnya diperkirakan mencapai 1.000 kilometer lebih. Pihaknya, saat ini tengah melakukan identifikasi status jalan tersebut agar perbaikannya tidak tumpang tindih.
"Sebab, setiap jalan yang beda status kewenangannya berbeda. Seperti jalan nasional menjadi kewenangan pusat, jalan provinsi menjadi kewenangan provinsi, dan jalan kota menjadi kewenangan dinas PU," kata dia.
Ia mengatakan, pihaknya menargetkan jalan lingkungan yang mayoritas di perkampungan warga semua sudah mulus pada 2019 mendatang. Sebab, perbaikan jalan tersebut dilakukan secara bertahap.
"Kami prioritaskan jalan yang rusak parah, serta yang belum dibeton," katanya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerima usulan anggaran Rp14,64 triliun untuk perbaikan jalan rusak.
Baca SelengkapnyaBencana banjir bandang di Sumbar menyebabkan puluhan orang meninggal dunia
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Sumatera Utara, Kamis (14/3).
Baca SelengkapnyaBBPJN mulai memperbaiki kondisi Jalan Pantura Demak-Kudus, yang rusak karena banjir.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menjelaskan bahwa Rp1,3 triliun dari total anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki sekitar 40 ruas jalan di Jateng
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir jalan rusak di Solo-Purwodadi, Jawa Tengah yang bertahun-tahun
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan pembangunan infrastruktur jalan dilakukan untuk efisiensi transportasi dan distribusi logistik sehingga dapat menumbuhkan ekonomi di daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi juga meresmikan tiga ruas jalan daerah di Provinsi Sulawesi Barat.
Baca SelengkapnyaJalan Lingkar Talaud memiliki total panjang 199 kilometer.
Baca SelengkapnyaSalah satu program TV di Jepang memperlihatkan jalanan di Indoensia yang masuk dalam kategori teraneh di dunia.
Baca SelengkapnyaProgram ini dinilai sangat membantu daerah yang terbatas anggarannya untuk membangun jalan.
Baca SelengkapnyaBupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani terus memantau pekerjaan Dinas PU Bina Marga CKPP.
Baca Selengkapnya