Follow
ABPD 2015 kisruh, TKD PNS DKI cair minggu depan
Merdeka.com - Polemik APBD DKI Jakarta 2015 tidak hanya milik DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Sebab pada akhirnya PNS DKI Jakarta belum mendapatkan tunjangan kinerja daerah (TKD) selama dua bulan.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengungkapkan, pembayaran akan segera dilakukan untuk TKD. Sebab surat disposisi dari Gubernur DKI Jakarta baru saja diterimanya.
"Lagi dibahas masalah tunjangan, baru keluar disposisi gubernur. Akan dicairkan minggu depan," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (3/3).
-
Apa itu keringanan PBB di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kemudahan dan keringanan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024.
-
Mengapa PKB disebut menolak uang tersebut? Uang bernilai fantastis itu disebut agar Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mundur dari posisinya selaku calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.
-
Mengapa TPST Piyungan ditutup sementara? “Pemerintah DIY sudah mengumumkan bahwa TPST Piyungan ditutup sementara, mulai 23 Juli sampai 5 September, sehingga baik Sleman Kota, maupun Bantul ini sementara harus melakukan langkah-langkah kedaruratan untuk menampung sampah masing-masing,“ katanya.
-
Mengapa layanan di PDNS 2 terganggu? Sebelumnya, gara-gara ransomware Brain Cipher, sebanyak 282 layanan instansi pemerintah terganggu.
-
Bagaimana jika calon tunggal tak raih 50%? 'Sekiranya pasangan calon tunggal tidak memenuhi syarat ketentuan untuk dinyatakan terpilih, yaitu dengan ketentuan memperoleh suara sah lebih dari 50 persen, ternyata tidak melampaui batas ketentuan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka akan diadakan pemilihan pada pemilihan selanjutnya. Kapan pemilihan selanjutnya? Yaitu pada 2029,' kata Idham menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (31/8).
-
Apa saran APJII untuk PDNS? APJII merekomendasikan agar pengoperasian Pusat Data Nasional Sementara, dihentikan sementara waktu dan seluruh tenan agar mengosongkan PDNS hingga evaluasi dan peningkatan keamanan selesai dilakukan.
Dia menambahkan, pencairan tidak dapat dilakukan secara penuh, melainkan hanya separuh. Sebab ini hanya untuk menutup kebutuhan pokok yang diperlukan PNS DKI dengan jabatan terendah yang bergantung pada TKD.
"Ya nanti dikasih separuh aja. Pertimbangannya kebutuhan di bawah tinggi. Sekarang atau nanti sama dibayar. Karena kalau dibayar full takut kelebihan," tutup mantan wali kota Jakarta Pusat ini.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Seluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Keuangan daerah menjadi salah satu pertimbangan seleksi PPPK tidak bersamaan dengan CPNS 2024.
Baca Selengkapnya
Keluhan diungkap anggota DPRD DKI Fraksi PKS Karyatin Subiantoro.
Baca Selengkapnya
Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah membenarkan ada sejumlah PTPS belum dicairkan honornya.
Baca Selengkapnya
Anas bilang saat ini pihaknya tengah menyelesaikan proses pendaftaran untuk fresh graduate pada seleksi CPNS sambil menyelesaikan pendataan yang ada.
Baca Selengkapnya
PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menunggak pembayaran gaji karyawan.
Baca Selengkapnya
Proses pembayaran gaji yang tak utuh ini telah dikomunikasikan langsung kepada perwakilan karyawan PTDI.
Baca Selengkapnya
Sri Mulyani juga tidak menutup kemungkinan terjadinya keterlambatan pembayaran.
Baca Selengkapnya
SKPD/UKPD yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pun tetap melaksanakan tugasnya itu.
Baca Selengkapnya
Setiap tahun terjadi kasus kecurangan demi tidak membayar THR karyawan.
Baca Selengkapnya
Dia mengingatkan batas akhir penyerahan laporan LHKPN bagi calon anggota DPRD terpilih pada minggu kedua.
Baca Selengkapnya
Bawaslu Kota Tangerang Selatan merekomendasikan pelaksanaan pencoblosan pada 16 TPS yang tertunda akibat banjir, dilaksanakan pada akhir pekan ini.
Baca Selengkapnya