Ada 70% angkot di DKI bermasalah, Dishub tak bisa berbuat apa-apa

Merdeka.com - Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional (Dalop) Dishubtrans DKI, Henrico Tampubolon, mengaku kewalahan menindak angkutan umum‎ yang sering ngetem sembarangan di pinggir jalan. Padahal, keberadaan mereka jelas menyebabkan kemacetan.

Menurut Henrico, pihaknya tak bisa menindak tegas seperti pencabutan izin trayek angkutan, selama armada tambahan yang dijanjikan belum beroperasi.

‎"Karena kondisinya seperti itu, 70 persen angkutan umum di Jakarta akan berkurang apabila kita tindak tegas. Pengguna angkutan umum juga malah akan beralih ke kendaraan pribadi," ujar Henrico saat dihubungi merdeka.com, Selasa (16/6).

"Kalau sudah begitu, kepadatan lalu lintas di Jakarta akan semakin menjadi-jadi," katanya menambahkan.

Henrico mengaku, faktor lain yang menyebabkan penindakan angkutan umum belum dapat berjalan maksimal, adalah karena kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Dishubtrans DKI. Saat ini, lanjut Henrico, personel yang bertugas mengawasi sekaligus menindak angkutan umum di setiap wilayah di DKI Jakarta, nyatanya hanya sebanyak 50 orang.

"Idealnya ada 1.000 anggota di setiap wilayah DKI. Maka dari itu, diperlukan koordinasi bersama antara Satpol PP, kepolisian dan juga TNI, untuk menindak angkutan umum ini," pungkasnya.

Diketahui, sejumlah titik kemacetan di wilayah DKI yang disebabkan angkutan umum, berada di pusat-pusat keramaian. Kawasan-kawasan itu antara lain seperti di wilayah Tanah Abang dan Roxy (Jakarta Pusat), Mangga Dua, Cilincing dan Plumpang (Jakarta Utara), Jatinegara dan Cililitan (Jakarta Timur), serta di wilayah Cengkareng dan Terminal Kota (Jakarta Barat).