Ada Anggaran Tak Masuk Akal di RAPBD DKI, Wakil Ketua DPRD DKI Sebut Pasti Ketahuan
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik meyakini tidak ada anggaran aneh yang akan lolos ke dalam APBD 2020, kendati dalam kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) ditemukan beberapa mata anggaran yang dianggap aneh dengan nilai fantastis.
Taufik juga mengatakan upaya dinas memasukkan anggaran tak realistis pada akhirnya akan tetap terdeteksi. Lagi pula, kata Taufik, kejadian adanya anggaran fantastis tidak hanya terjadi tahun ini saja.
"Ketemu sudah pasti. Kami setiap tahun menemukan, cuma dulu enggak kita buang ke publik. Kita diskusikan di forum yang sah ini," ujar Taufik, Jakarta, Kamis (31/10).
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Apa yang diusulkan KKP untuk anggaran 2024? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan anggaran pagu indikatif TA 2024 senilai Rp 714,44 miliar atau tepatnya Rp714.440.000.000.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Apa yang paling signifikan di APBD Kaltim? Tahun ke tahun, sejak 2019 APBD Kaltim terus meningkat signifikan. Mulai di angka Rp 13 triliun pada 2019, kini APBD Kaltim menyentuh angka Rp 25,3 triliun pada tahun anggaran 2023.
Politisi Gerindra itu mengatakan ada perbedaan besar ramainya mata anggaran lem aibon dengan usulan anggaran anggaran siluman KUA-PPAS di tahun-tahun sebelumnya, yaitu publikasi media.
Menurutnya, teguran ataupun tindakan terhadap anggaran tidak rasional selalu ada dan dibahas dalam rapat komisi. Sehingga, kata Taufik, luput dari pemberitaan ataupun dampaknya pembahasannya tidak besar.
"Ada yang enggak beres-beres juga kesisir, cuma tahun lalu kan enggak lapornya ke media, lapornya pada forum, saat pembahasan," tandasnya.
Proses anggaran DKI Jakarta menjadi sorotan publik saat Dinas Pendidikan mencantumkan usulan pengadaan lem aibon untuk sekolah negeri di Jakarta Barat senilai Rp82,8 miliar, pengadaan pulpen untuk sekolah di Jakarta Timur dengan nilai Rp124 miliar.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Syaefulloh mengatakan tidak ada kebutuhan lem aibon dari sekolah Jakarta Barat. Munculnya usulan itu untuk menyesuaikan pagu anggaran sembari menunggu hasil kebutuhan yang diinput oleh seluruh sekolah.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaPenggunaan anggaran tersebut harus tetap dilakukan secara hati-hati seperti pada tahun-tahun sebelumnya.
Baca SelengkapnyaRencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaHeru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca SelengkapnyaDPR berharap dengan adanya RUU ini nantinya Pilkada berjalan dengan lancar.
Baca SelengkapnyaDPD menilai, atribusi wewenang kepada Wapres harus berdasarkan pelimpahan Presiden.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca Selengkapnya