Ada prostitusi di Kalibata City, Ahok batasi pembangunan apartemen

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI akan mengeluarkan moratorium (penundaan sementara) pembangunan apartemen dan rumah susun sederhana milik (Rusunami). Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tetap akan memberikan izin hanya untuk BUMN Perumahan Nasional (Perumnas).

Basuki atau akrab disapa Ahok menegaskan, pembangunan Rusunami telah dibatasi karena penduduk yang tinggal dan pemiliknya tidak dapat dilakukan pendataan. Apalagi, belum lama Polda Metro Jaya membongkar adanya praktik prostitusi di Apartemen Kalibata City.

"Kami sekarang Rusunami hanya dibangun Perumnas sekarang, kami enggak mau Rusunami tapi Rusunawa. Supaya kami bisa kontrol pemiliknya jadi dia enggak bisa over sewa. Yang tinggal di sana adalah betul-betul orang yang enggak punya rumah. Nah konsepnya seperti itu," jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (30/4).

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah DKI Jakarta Ika Lestari Adji mengatakan, Ahok tak ingin ada lagi pembangunan apartemen dan Rusunami. Alasannya, kata Ika, karena pembangunan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) menjadi prioritas.

"Kebijakan Pak Gubernur adalah memang sudah tidak ada lagi. Kalau rusunami itu kan milik ya. Kenyataannya yang sudah Pak Gubernur pelajari adalah pada saat itu, sudah menjadi milik (Rusunami), kita tidak bisa lagi intervensi. Jadi ke depan kebijakannya adalah membuat rusunawa," terangnya.

Dia menambahkan, larangan ini tidak berlaku bagi pengembang yang sudah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen dan Rusunami. Ke depannya, tidak akan ada lagi pembangunan rusunami yang biasanya dimiliki oleh warga dengan kelas ekonomi menengah ke atas.

"Yang sudah ada (IMB) tetap jalan. Karena itu kan mereka sudah ada perjanjian dengan bank dan warga yang mencicil. Karena menurut pengamatan beliau (Basuki), kalau Rusunami itu kadang-kadang subsidi pemerintah itu dimiliki oleh orang-orang yang punya," ungkapnya.

Ika menegaskan, pihaknya akan memperbanyak Rusunawa bagi warga miskin. Warga yang akan menghuni di Rusunawa diberikan subsidi 80 persen dan sasarannya adalah warga tidak mampu.

"Ke depan yang akan kita kembangkan adalah bagaimana memperbanyak rusunawa untuk warga miskin. Kalau rusunawa kan tetap, kita memberikan subsidi 80 persen kepada mereka itu tetap, sasarannya tetap. Yang sekarang kita harus jaga adalah bagaimana agar rusunawa tidak dijualbelikan atau disewa di atas sewa," tutupnya