Ada tambahan DPT, Anies harap putaran kedua berjalan adil
Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat Kabupaten/Kota telah merampungkan rekap Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada putaran kedua ini bertambah hingga 100.000 pemilih. Terkait hal tersebut, Calon Gubernur nomor urut tiga Anies Rasyid Baswedan mengatakan bahwa secara resmi tim suksesnya akan menyatakan sikapnya.
"Tim sudah menjawab soal itu, nanti tim secara resmi berikan jawaban," ujar Anies, di Kota Bambu, Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (7/4).
Anies menginginkan pilkada kali ini adil dengan tidak membiarkan orang yang tidak memiliki hak pilih untuk bisa memilih di pilgub putaran kedua ini.
-
Apa yang disepakati PDIP dan Anies? Meski akhirnya PDIP tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, menurut Basarah, Anies mengakui gagasan dan rencana baik untuk menjadi jembatan silaturahmi antara kelompok Islam dan kalangan Nasionalis Soekarnois akan terus dijalankan karena hal itu menjadi kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia.
-
Kenapa Anies Baswedan berharap MK menyelamatkan demokrasi? 'Kita hormati, kita belum tahu, dan kita tidak mau berspekulasi, tapi kita berharap bahwa MK mengambil peran untuk menyelamatkan demokrasi kita, membuat mutu demokrasi kita terjaga,' kata Anies di MK.
-
Anies Baswedan berjanji akan meminta apa dari ketua KPK? 'Karena itu kemarin kami sampaikan, kalau kami bertugas, maka siapapun yang terpilih menjadi komisioner KPK, harus tanda tangan pernyataan, mentaati seluruh kode etik, bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri. Bila komisioner KPK, maka harus menandatangani komitmen itu, bila melanggar kode etik maka mengundurkan diri,' ujarnya.
-
Kenapa Anies Baswedan menyerahkan keputusan hak angket ke pimpinan partai? Sementara, Anies Baswedan mengatakan menyerahkan keputusan terkait hak angket kepada pimpinan partai politik.
-
Apa harapan Anies soal putusan MK? 'Kami berharap MK bisa mengambil keputusan dengan adil, dengan mempertimbangkan seluruh faktor-faktor yang kami sampaikan,' sambungnya.
-
Kenapa Anies memakai prinsip keadilan untuk UMP? Anies menjelaskan, prinsip keadilan itu pernah dia pakai saat merumuskan UMP DKI Jakarta 2021-2022.
"Kami ingin fair (adil), kami tak ingin ada pihak-pihak yang tidak berhak dan ikut dalam Pilkada. Karena prosesnya pun banyak pertanyaan," ujarnya.
Terkait soal surat keterangan (suket) yang masih bisa dipergunakan diputaran kedua Anies mengatakan akan membuat langkah-langkah agar tidak terjadi kecurangan seperti di putaran pertama.
"Meskipun sudah merespon, nanti minggu depan akan ada langkah lagi," tuturnya.
Di putaran pertama, pihak Anies-Sandi sudah mempertanyakan soal selisih jumlah suket yang mecurigakan.
"Di putaran pertama pun sudah pertanyakan soal itu, 187.000 suket, kemana itu? selisih suara kemarin 167.000, suketnya 187.000. Dan di 452 TPS kemarin ada 216.000 lebih suara karena kemenangan 96 persen. Saya juga tak tahu apa yang terjadi di tempat itu," ungkapnya. (mdk/rhm)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejauh ini Anies masih mengumpulkan bukti-bukti terkait dugaan kecurangan Pemilu.
Baca SelengkapnyaDalam demokrasi memang ada biaya, tetapi harus melalui cara-cara yang benar.
Baca SelengkapnyaAnies menghormati seluruh pilihan rakyat Indonesia pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaDemokrasi yang baik lahir dari proses Pemilu yang jujur dan bersih.
Baca SelengkapnyaHal yang akan dibahas dalam rapat di antaranya usulan hak angket sikapi dugaan kecurangan di pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menegaskan sikapnya terhadap visi perubahan tidak akan berubah meski Surya Paloh bertemu Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaAnies menilai dengan adanya inisiatif hak angket, proses di DPR bisa berjalan.
Baca SelengkapnyaTerkait wacana hak angket, Anies menyerahkan kepada NasDem, PKS dan PKB.
Baca SelengkapnyaAnies menilai, hal ini menunjukkan adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap penyelengara negara.
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaKeberadaan fungsi pengawasan ini untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan dan berjalan sesuai dengan konstitusi dan undang-undang.
Baca SelengkapnyaAnies menegaskan Timnas AMIN bakal melaporkan semua bentuk kecurangan di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya