Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Adhyaksa minta DPR pertimbangkan kenaikan syarat pengumpulan KTP

Adhyaksa minta DPR pertimbangkan kenaikan syarat pengumpulan KTP Adhyaksa Dault di FX. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan akan menaikan jumlah syarat pencalonan indenpenden atau perseorang untuk Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta 2017 mencapai 20 persen dari jumlah DPT suatu daerah. Hal itu menjadi polemik hampir disetiap bakal calon, salah satunya Adhyaksa Dault.

Mantan Menpora ini mengklaim baru mengumpulkan 90.000 KTP pemilihnya, dan kenaikan 20 persen itu menurutnya akan semakin membuatnya berat melangkah menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Berat lah. Itu berat sekali. Sekarang saja kumpulin KTP setengah mati dengan peraturan yang lama. Apalagi kalau sampai ada peraturan baru?" ujar Adhyaksa di FX Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (17/3).

Orang lain juga bertanya?

Adhyaksa mengungkapkan, agar kiranya kenaikan tersebut bisa diperhitungkan lagi oleh pihak DPR. Sebab akan mempersulit dirinya dan beberapa calon lain yang masih minim pemilih dibanding Ahok.

"Saya mohonlah kepada DPR untuk tidak menjadikan syarat itu di revisi undang-undang. Kasihan juga yang di daerah-daerah. Kami kan baru kumpulkan sedikit, engga seperti Pak Ahok yang banyak pemilihnya," ucapnya.

"Saya tidak sehebat Ahok dengan relawannya yang mampu membuka booth Teman Ahok di mal-mal sana sini dengan biaya yang pasti tak sedikit, Ahok yang didukung televisi dan tampil sana sini. Sampai saat ini relawan saya dan independen betul-betul nggak ada sponsor, TV nggak ada. Tetapi ya kalau itu keputusan mau nggak mau kita ikuti," tutupnya.

(mdk/rhm)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Partai Gelora Sebut Putusan MK Soal Syarat Usung Calon Kepala Daerah Tak Sesuai Permohonan Uji Materi
Partai Gelora Sebut Putusan MK Soal Syarat Usung Calon Kepala Daerah Tak Sesuai Permohonan Uji Materi

MK membuat norma pengaturan baru tentang syarat pencalonan berdasarkan jumlah penduduk dan prosentase suara sah partai.

Baca Selengkapnya
Seluruh Lapisan Masyarakat Yogyakarta Gelar Aksi Massa Terkait RUU Pilkada, Ini Fakta di Baliknya
Seluruh Lapisan Masyarakat Yogyakarta Gelar Aksi Massa Terkait RUU Pilkada, Ini Fakta di Baliknya

Jaringan masyarakat sipil di Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Malioboro. Aksi ini dilakukan merespon syarat pencalonan kepala daerah Pilkada 2024

Baca Selengkapnya
DPRD Minta Pemprov DKI Jamin Ketersediaan Blangko e-KTP Jelang Pemilu 2024
DPRD Minta Pemprov DKI Jamin Ketersediaan Blangko e-KTP Jelang Pemilu 2024

Ketersedian blangko sangat diperlukan untuk pemilih pemula agar terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap.

Baca Selengkapnya
Sebelum Penetapan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, KPU Jakarta Bahas Dugaan Pencatutan KTP
Sebelum Penetapan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, KPU Jakarta Bahas Dugaan Pencatutan KTP

KPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.

Baca Selengkapnya
Ramai Pencatutan KTP untuk Dukungan Dharma-Kun, Ridwan Kamil Tegaskan Soal Aturan
Ramai Pencatutan KTP untuk Dukungan Dharma-Kun, Ridwan Kamil Tegaskan Soal Aturan

Kang Emil membeberkan alasan tak ingin melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.

Baca Selengkapnya
PDIP: Revisi UU Pilkada Memang Maunya Istana
PDIP: Revisi UU Pilkada Memang Maunya Istana

Masinton menyebut, Istana kaget atas putusan MK lantaran mengubah syarat usia pencalonan kepala daerah.

Baca Selengkapnya
Kebutuhan Posisi Hakim Agung Mendesak, KY: Penundaan Usulan Bisa Ganggu Jalannya Negara
Kebutuhan Posisi Hakim Agung Mendesak, KY: Penundaan Usulan Bisa Ganggu Jalannya Negara

KY mencontohkan, kebutuhan calon hakim agung pada kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak sangat mendesak karena saat ini hanya ada satu orang.

Baca Selengkapnya
Demonstrasi di MK Bubar, Massa Pindah ke DPR RI
Demonstrasi di MK Bubar, Massa Pindah ke DPR RI

Mereka memilih untuk bergerak melanjutkan gerakan kawal putusan MK.

Baca Selengkapnya
Soal Putusan MK Ubah Aturan Pilkada, Komisi II dan KPU Akan Rapat Senin Pekan Depan
Soal Putusan MK Ubah Aturan Pilkada, Komisi II dan KPU Akan Rapat Senin Pekan Depan

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mengatakan rapat dengan penyelenggara Pemilu dijadwalkan pada Senin pekan depan

Baca Selengkapnya
Awal Mula dan Makna Gambar 'Peringatan Darurat' yang Menggema di Medsos
Awal Mula dan Makna Gambar 'Peringatan Darurat' yang Menggema di Medsos

Gambar lambang Burung Garuda berlatar biru dengan tulisan 'Peringatan Darurat' membanjiri media sosial. Apa maknanya?

Baca Selengkapnya
Heboh KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun, Cak Imin: Komisi II Harus Turun Verifikasi
Heboh KTP Warga Jakarta Dicatut Dukung Dharma-Kun, Cak Imin: Komisi II Harus Turun Verifikasi

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.

Baca Selengkapnya
KPU Minta Persetujuan Tertulis untuk Ubah PKPU, Anggota Komisi II: Bisa Timbul Kecurigaan
KPU Minta Persetujuan Tertulis untuk Ubah PKPU, Anggota Komisi II: Bisa Timbul Kecurigaan

Dia menilai, masih sangat cukup waktu untuk membahas rancangan PKPU ini dalam forum RDP.

Baca Selengkapnya