Adhyaksa minta DPR pertimbangkan kenaikan syarat pengumpulan KTP
Merdeka.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan akan menaikan jumlah syarat pencalonan indenpenden atau perseorang untuk Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta 2017 mencapai 20 persen dari jumlah DPT suatu daerah. Hal itu menjadi polemik hampir disetiap bakal calon, salah satunya Adhyaksa Dault.
Mantan Menpora ini mengklaim baru mengumpulkan 90.000 KTP pemilihnya, dan kenaikan 20 persen itu menurutnya akan semakin membuatnya berat melangkah menggantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Berat lah. Itu berat sekali. Sekarang saja kumpulin KTP setengah mati dengan peraturan yang lama. Apalagi kalau sampai ada peraturan baru?" ujar Adhyaksa di FX Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis (17/3).
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Siapa ketua KPU DKI Jakarta? Keputusan itu ditetapkan Ketua KPU DKI Wahyu Dinata pada Sabtu, 9 Maret 2024.
-
Apa itu KTP Sakti? 'Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,' ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12). Ganjar berbicara apabila KTP Sakti ini mempresentasikan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program.
-
Kapan putaran kedua Pilkada DKI 2017? Putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 mempertemukan dua pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, serta Basuki Tjahaja Purnama bersama Djarot Saiful Hidayat.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
Adhyaksa mengungkapkan, agar kiranya kenaikan tersebut bisa diperhitungkan lagi oleh pihak DPR. Sebab akan mempersulit dirinya dan beberapa calon lain yang masih minim pemilih dibanding Ahok.
"Saya mohonlah kepada DPR untuk tidak menjadikan syarat itu di revisi undang-undang. Kasihan juga yang di daerah-daerah. Kami kan baru kumpulkan sedikit, engga seperti Pak Ahok yang banyak pemilihnya," ucapnya.
"Saya tidak sehebat Ahok dengan relawannya yang mampu membuka booth Teman Ahok di mal-mal sana sini dengan biaya yang pasti tak sedikit, Ahok yang didukung televisi dan tampil sana sini. Sampai saat ini relawan saya dan independen betul-betul nggak ada sponsor, TV nggak ada. Tetapi ya kalau itu keputusan mau nggak mau kita ikuti," tutupnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
MK membuat norma pengaturan baru tentang syarat pencalonan berdasarkan jumlah penduduk dan prosentase suara sah partai.
Baca SelengkapnyaJaringan masyarakat sipil di Yogyakarta menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Malioboro. Aksi ini dilakukan merespon syarat pencalonan kepala daerah Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaKetersedian blangko sangat diperlukan untuk pemilih pemula agar terakomodir dalam Daftar Pemilih Tetap.
Baca SelengkapnyaKPU DKI Jakarta menerima surat dari Bawaslu DKI Jakarta perihal saran dan perbaikan.
Baca SelengkapnyaKang Emil membeberkan alasan tak ingin melawan kotak kosong di Pilgub Jakarta.
Baca SelengkapnyaMasinton menyebut, Istana kaget atas putusan MK lantaran mengubah syarat usia pencalonan kepala daerah.
Baca SelengkapnyaKY mencontohkan, kebutuhan calon hakim agung pada kamar Tata Usaha Negara (TUN) khusus pajak sangat mendesak karena saat ini hanya ada satu orang.
Baca SelengkapnyaMereka memilih untuk bergerak melanjutkan gerakan kawal putusan MK.
Baca SelengkapnyaKetua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, mengatakan rapat dengan penyelenggara Pemilu dijadwalkan pada Senin pekan depan
Baca SelengkapnyaGambar lambang Burung Garuda berlatar biru dengan tulisan 'Peringatan Darurat' membanjiri media sosial. Apa maknanya?
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.
Baca SelengkapnyaDia menilai, masih sangat cukup waktu untuk membahas rancangan PKPU ini dalam forum RDP.
Baca Selengkapnya