Agar Jakut tak di bawah permukaan laut, daerah resapan diperbanyak

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memperkirakan seluruh kawasan Jakarta Utara akan berada di bawah permukaan laut pada tahun 2030. Dia mengaku telah mendapatkan laporan, bahwa penurunan permukaan tanah di Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan, yaitu 7,5-12 cm.

Menanggapi laporan ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan telah mengantongi sejumlah opsi alternatif untuk mengantisipasi penurunan permukaan tanah di Jakarta Utara. Pertama, katanya, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak daerah resapan air di Jakarta.

Selain memperbanyak, peremajaan dan perawatan daerah resapan yang sudah ada juga harus dilakukan. "Satu perbanyak ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan sungai. Perbanyak betul daerah-daerah resapan, lindungi daerah-daerah resapan seperti di Jakarta Selatan. Kita harus disiplin betul untuk tata ruangnya ini," kata Djarot di Royal Kuningan Hotel, Jakarta, Kamis (28/4).

Selain itu, perlu aturan untuk memperketat standar laik atas bangunan-bangunan di Jakarta. Nantinya, tiap pengusaha atau siapapun yang ingin mendirikan bangunan diminta untuk menyediakan resapan air.

"Kemudian perketat standar laik bangunan supaya dia juga menyediakan resapan air. kontrol penggunaan air bawah tanah karena bisa keropos," jelasnya.

Banyaknya mal-mal di Jakarta juga mendapat sorotan Djarot. Dia ingin adanya moratorium pembangunan mal di Ibu kota, karena jumlahnya yang saat ini terlampaui banyak, terutama di Jakarta Utara.

"Kemudian perlu dikaji untuk moratorium pembangunan gedung-gedung besar terutama mal terutama Jakarta Utara, perlu dikaji betul, kalau perlu kita moratorium, kita moratorium, terlampau banyak mal di Jakarta," tegas Djarot.

Terakhir, yang bisa dilakukan adalah mengintensifkan koordinasi dan kerjasama tata kelola ruang dengan daerah-daerah penyangga Jakarta.

"Kemudian tata kerja sama dengan kawasan Jabodetabek karena sangat terkait. Kita setiap tahun sudah sampaikan itu turun setiap 9-12 cm," pungkas mantan Wali kota Blitar ini. (mdk/eko)