Follow
Agar tepat sasaran, penerima KJP bakal dicocokan dengan NIK
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap akan melanjutkan program bantuan pendidikan lewat Kartu Jakarta Pintar (KJP). Untuk mengurangi adanya kebocoran atau tidak tepat sasaran dalam pemberian bantuan ini, maka akan dicocokan dengan data Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjelaskan, sistem pengawasan ini tetap akan melibatkan pihak sekolah. Sebab pendataan pertama kali dilakukan oleh mereka.
"Kami minta sekolah, wali kelas dan kepala sekolah dulu untuk kumpulkan," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (27/1).
-
Siapa yang memastikan tidak ada penahanan ijazah di sekolah negeri? Ganjar mengatakan, sekolah negeri dipastikan tidak ada yang melakukan penahanan ijazah lulusan. “Kalau sekolah negeri saya pastikan beres besok pagi,“ lanjutnya.
-
Siapa yang bertanggung jawab disiplin? Jika orang tua kandung mengambil tanggung jawab untuk disiplin, orang tua tiri dapat fokus pada ikatan dengan anak.
-
Apa itu Program Indonesia Pintar? Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan inisiatif bantuan pendidikan yang diadministrasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) untuk mendukung siswa-siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
-
Bagaimana Pijar Sekolah hindari kecurangan di ujian? Risiko kecurangan pun tereliminir dengan fitur remote block, karena ketika siswa membuka tab selain ujian, maka akan terblokir secara otomatis.
-
Siapa yang mengawasi Pilkada? Diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten/Kota.
Setelah itu, data siswa calon penerima KJP diserahkan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Di sana akan ada pencocokan data antara data dari sekolah dengan data penduduk, sehingga dapat menghindari salah sasaran.
"Dapat dari sekolah dulu baru kami cek dengan data itu (NIK)," tutupnya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Setidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.
Baca Selengkapnya
Disdik DKI Jakarta membuka pendaftaran PPDB 2024 secara daring jenjang SD hingga SMA pada 10 Juni hingga 4 Juli 2024.
Baca Selengkapnya
Seleksinya berdasarkan zona prioritas kemudian berdasarkan usia.
Baca Selengkapnya
Ia mengatakan pemetaan tersebut penting untuk memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan.
Baca Selengkapnya
Jalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Baca Selengkapnya
Kemendikbudristek saat ini sedang memulihkan sistem KIP Kuliah menggunakan data cadangan.
Baca Selengkapnya
Para terlapor ditemani pihak KPAI, P2TP2A Kota Tangsel dan Kanit PPA Polres Tangsel.
Baca Selengkapnya
NISN siswa merupakan kode pengenal identitas siswa yang memiliki sifat unik, standar dan memang berlaku sepanjang masa.
Baca Selengkapnya
Suswono menilai dalam beberapa tahun terakhir, data penerima KJP dinilai belum akurat.
Baca Selengkapnya
Beredar kabar di lingkungan sekolahan Kota Depok, perihal pengisian data yang mengatasnamakan berasal dari KPK.
Baca Selengkapnya