Ahok: 70 persen uang parkir tak masuk kantong Pemprov DKI

Merdeka.com - Mulai tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menerapkan parkir terintegrasi. Pasalnya, dari hasil penelitian Pemprov kehilangan 70 persen pendapatan dari parkir on street.

"Jakarta harus pakai itu, termasuk zonasi parkir. Kita bisa bayangkan dalam studi kita kehilangan 70 persen income parkir dari on street maka ini penting, kita harus cari sistem," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Jumat (28/6).

Zonasi parkir telah diterapkan di seluruh dunia sejak tahun 1955, bahkan sudah menggunakan alat (mesin) sebanyak 150. Namun, tidak melakukan sistem profit sharing terhadap perusahaan.

"Kalau perusahaan anda minta profit sharing kita bilang kita tidak mau. kalau anda bule anda naik pesawat pulang ke sana gimana? masa kita harus menanggung biaya operasional begitu mahal. bule anda di gaji mahal gimana? kita tidak mau. yang kita mau itu revenue sharing," jelasnya.

Revenue sharing yang dimaksud adalah, jika 30 persen kalau ada uang masuk Rp 10 ribu, Rp 3.000 uang masuk ke Pemda, sedangkan Rp 7.000 urusan pengelola. Sehingga, uang Rp 7.000 mau digunakan untuk operasional, untung rugi dan modal investasi semua urusan pengelola.

"Jadi DKI enggak ngeluarin modal satu sen pun. termasuk parkir mau dicat dirapihkan itu semua urusan mereka," jelasnya.

Selain itu, pengelola parkir diharuskan memasang CCTV. Dengan begitu, upaya pemantauan bisa lebih mudah dan efisien.

"Jadi CCTV kita numpang sama mereka semua terus link ke kita. dan nanti masyarakat bisa melihat langsung uangnya masuk atau tidak. jadi sebuah transparansi, sebuah kepercayaan yang kita bangun," ungkapnya.

Sehingga, CCTV berfungsi apakah pendapat parkir masuk ke kas negara atau tidak yang dikalikan 30 persen. Namun, hal tersebut melalui sistem tender.

"Maka kita harus menjalani proses ini melalui seleksi yang ketat, dan pasti yang menang adalah perusahaan yang baik. Sehingga nanti perusahaan yang baru bangun sehari yang ngaku-ngaku bisa, kan nanti bisa berantakan dan tidak teruji," jelasnya.

Sistem ini akan diuji cobakan di Kelapa Gading, yang berada di seluruh perumahan ruko-ruko. Setelah itu, akan masuk ke Jakarta perwilayah.

"Nanti semakin masuk ke Monas makin mahal. namun hari-hari tertentu bisa murah ada jamnya. dan parkir di jalanan enggak bisa sembarangan lagi," katanya. (mdk/cob)