Ahok ajak warga Jakarta laporkan orang yang mencurigakan di TPS
Merdeka.com - Panasnya suhu politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta memunculkan kekhawatiran dari para calon kepala daerah bakal terjadi kecurangan-kecurangan. Ketua umum partai politik pun menginstruksikan semua kader dan tim sukses untuk mengawasi pelaksanaan pencoblosan pada 15 Februari 2017.
Dari pengalaman sebelumnya, calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama tidak menampik bahwa setiap pelaksanaan pilkada tak luput dari kecurangan ataupun rekayasa yang dilakukan pihak tertentu dengan tujuan memenangkan salah pasangan satu calon kepala daerah. Namun seiring berjalannya waktu, sistem dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu dibenahi.
Pria yang akrab disapa Ahok ini mencontohkan, dulu ada celah pengurus RT dan RW berbuat curang dengan tidak memberikan kartu pemilih dan surat undangan kepada warganya. Dengan demikian, warga tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Celah kecurangan itu diperbaiki dengan cara warga tetap diperbolehkan mencoblos asalkan memiliki identitas jelas sesuai tempat tinggalnya.
-
Bagaimana cara mencegah pelanggaran administrasi pemilu? Salah satu solusi untuk mencegah pelanggaran administrasi pemilu adalah melakukan pencegahan secara dini dan proaktif oleh lembaga pengawas pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan lembaga pengawas pemilu lainnya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
-
Bagaimana cara menangani pelanggaran pemilu? Penanganan perkaranya dilakukan oleh Bawaslu dan kepolisian.
-
Bagaimana cara mengatasi Tindak Pidana Pemilu? Dalam menghadapi tindak pidana pemilu, penting bagi pemerintah, lembaga pemilihan, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam mengimplementasikan langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang efektif.
-
Bagaimana pelanggaran administrasi Pemilu ditangani? Pengawas Pemilu memiliki peran kunci dalam mendeteksi dan menyelidiki dugaan pelanggaran administrasi. Mereka menyampaikan rekomendasi dan berkas hasil kajian dugaan pelanggaran administrasi kepada instansi terkait seperti KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan.
-
Bagaimana cara tinta pemilu mencegah kecurangan? Tinta pemilu digunakan untuk memberikan tanda khusus pada jari pemilih yang telah memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal ini bertujuan untuk mencegah pemilih melakukan pemungutan suara lebih dari satu kali.
-
Bagaimana PTPS mencegah pelanggaran Pemilu? Untuk mencegah dugaan pelanggaran Pemilu, PTPS harus melakukan pengawasan yang ketat pada setiap tahapan pemungutan suara, termasuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, pemilih, dan tim kampanye.
"Kalau dulu kamu bawa KK atau KTP ke TPS, kalau nama kamu tidak ada di undangan, kamu ditolak. Kalau sekarang tidak boleh ditolak. Nah ini yang satu hal lebih baik," ujar Ahok yang ditemui saat blusukan di kawasan Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, Rabu (8/2).
Mantan Bupati Belitung Timur ini meyakini, setiap potensi kecurangan sudah diminimalisir. Kalaupun masih ada yang nekat melakukan perbuatan curang, Ahok menyarankan agar dilaporkan ke pihak berwajib. Ahok mengajak warga untuk lebih peka terhadap hal-hal yang mencurigakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Yang pasti, kalau kamu lihat kalau ada orang yang ragu milih di kelurahan yang sama nih. Kalau ada orang yang mukanya ragu kamu tanya mana e-KTP nya, langsung foto, begitu dia bohong, langsung tangkap pidana, orang akan takut," tegasnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi mengatakan sudah ada pengawasan yang berlapis-lapis selama penyelenggaraan pemilu
Baca SelengkapnyaAhok pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada 2014 silam
Baca SelengkapnyaMahfud beserta jajaran di Kemenkopolhukam berharap kontestasi Pemilu 2024 dapat berjalan dengan jujur, adil, damai.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaKPU mengingatkan masyarakat untuk hadir ke TPS pada hari pencoblosan.
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaBivitri menilai, modus ketua KPPS TPS 028, Pinang Ranti, Makassar, Jaktim yang mencoblos 19 surat suara milik Pramono-Rano bukan hal baru.
Baca SelengkapnyaMasyarakat bisa berkontribusi menyukseskan pemilu dengan cara melaporkan setiap kecurangan yang terjadi di lapangan.
Baca SelengkapnyaJokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Baca SelengkapnyaAnies meminta kepada seluruh relawan untuk menjaga dan mengawal proses penghitungan suara dan memastikan tidak ada intervensi ataupun ketidakjujuran.
Baca SelengkapnyaJokowi yakin ada proses hukum apabila terbukti ada transaksi mencurigakan dalam Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca Selengkapnya