Ahok ajukan judicial review agar bisa pelototi anggaran selama cuti

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama mengatakan akan mengajukan judicial review tentang UU Pilkada. Rencananya pengajuan tersebut akan didaftarkan hari ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saya hari ini sudah tanda tangan dan mau masukkan ke MK," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta, Selasa (2/8).

Basuki alias Ahok menerangkan judicial review yang diajukannya bukan untuk menghilangkan salah satu pasal dalam UU Pilkada. Dia mengaku hanya berupaya menjaga proses pembahasan RAPBD selama berlangsungnya Pilgub DKI 2017.

"Saya katakan saya bukan minta hapus itu. Saya cuma minta seandainya saya ingin menjaga APBD, saya rela tidak kampanye deh. Asal saya tidak cuti. Harusnya kan boleh kan," ujar Ahok.

Ahok mengaku lebih mementingkan persiapan pengajuan anggaran (APBD) ketimbang menjalani masa kampanye yang waktunya hingga 3 bulan. Dia tak ingin ada anggaran yang bocor selama proses pembahasan masih berlangsung.

"Sekarang kalau saya cuti, dipaksa cuti gitu yah dengan alasan kampanye, nanti anggaran ini kan siapa yang ngurus. Kita tahu, anggaran DKI begitu berbahaya sampai Rp 70 T. Terus setelah saya timbang-timbang ini enggak bisa diatur dengan baik, saya masih curiga. Saya putuskan saya enggak mau kampanye masa saya harus dipaksa cuti," ungkap Ahok.

Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku khawatir bila dirinya cuti kampanye tidak bisa mengawasi pembuatan rencana anggaran. Kata Ahok, diawasi oleh Gubernur saja masih ada SKPD yang nakal, apalagi jika tidak diawasi.

"Kalau saya cuti saya enggak bisa pelototin anggaran. APBD 2017 kita mau pakai template lagi, sekarang masih pada mau nurut enggak? Apa kamu yakin SKPD itu pada nurut? Dipelototi saja masih pada main," ungkap Ahok.

Namun demikian, ia juga tak mau bolak-balik masuk kerja di masa cutinya. Karena hal itu rentan menimbulkan opini publik yang lainnya.

"Takutnya kita incumbent petahana sambil kerja manfaatin bolak balik on off. Jadi sehari cuti sehari enggak," tambah Ahok.

Ahok mengaku bila akhirnya jadwal kampanye berbenturan dengan jadwal menyusun anggaran, suami Veronica Tan ini akan memilih tak mengambil cuti. Namun bila dibolehkan cuti dia tetap akan melakukan disposisi surat.

"Saya akan hitung. Saya lagi susun anggaran ini. Kira-kira template saya bisa dijaga enggak. Kalau bisa dijaga berarti saya cuti. Cuti lebih enak dong, kan cuti tiga bulan bebas ke mana-mana datengin. Kalau di sini kan mesti disposisi surat, 3 bulan masalah," tutup Ahok.