Follow
Ahok akan naikkan dana operasional RT-RW, tapi ini syaratnya
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama sempat mengusulkan kenaikan tunjangan pejabat RT-RW se-ibukota sebelum cuti kampanye. Tujuannya agar mereka mau melakukan pengawasan terhadap kondisi warga sekitar sehingga tidak ada yang terlantar.
Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, tidak ingin melihat warga yang tak mendapatkan perhatian dari Pemprov DKI Jakarta. Sebab, dia pernah mendapatkan laporan ada anak perempuan tanpa pengawasan orangtua.
"Kita mau naikin, tapi dia mesti ngawasin Dasa Wisma. Jadi ada tugas baru gitu. Dasa Wisma PKK-kan bekerja dapetin data. Jadi si RT-RW harus memonitor, semuakan aplikasi," katanya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/3).
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk menambah RTH? Pemprov DKI kini tengah mencanangkan program “Penataan Kawasan Unggulan“ untuk menambah opsi peningkatan jumlah dan luas RTH di Jakarta.
-
Bagaimana DPR RI ingin polisi menangani kasus pelecehan anak? Ke depan polisi juga diminta bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak. Polisi Diminta Dampingi Psikologis Anak dan Istri korban Pencabulan Oknum Petugas Damkar Polisi menangkap SN, pria yang tega melakukan dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anaknya sendiri yang berusia 5 tahun. Tidak hanya diminta menghukum berat pelaku, polisi diminta juga mendampingi psikologis korban dan ibunya. 'Setelah ini, saya minta polisi langsung berikan pendampingan psikologis terhadap korban serta ibu korban. Juga pastikan agar pelaku menerima hukuman berat yang setimpal. Lihat pelaku murni sebagai seorang pelaku kejahatan, bukan sebagai seorang ayah korban. Karena tidak ada ayah yang tega melakukan itu kepada anaknya,' ujar Sahroni dalam keterangan, Kamis (4/4). Di sisi lain, Sahroni juga memberi beberapa catatan kepada pihak kepolisian, khususnya terkait lama waktu pengungkapan kasus. Ke depan Sahroni ingin polisi bisa lebih memprioritaskan kasus-kasus pelecehan terhadap anak.'Dari yang saya lihat, rentang pelaporan hingga pengungkapan masih memakan waktu yang cukup lama, ini harus menjadi catatan tersendiri bagi kepolisian. Ke depan harus bisa lebih dimaksimalkan lagi, diprioritaskan untuk kasus-kasus keji seperti ini. Karena korban tidak akan merasa aman selama pelaku masih berkeliaran,' tambah Sahroni.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
-
Apa yang diminta Rieke Diah Pitaloka? Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mengajukan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang dijadwalkan berlaku pada tahun baru 2025.
-
Kenapa anak buah Jokowi minta tambah anggaran? Sejumlah menteri dan pimpinan lembaga pemerintah ramai-ramai meminta tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja kementerian dan lembaga dengan DPR. Mereka yang meminta tambahan anggaran di antaranya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.
-
Apa yang diminta DPRD DKI Jakarta terkait Wisma Atlet? Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta Pemprov memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat rekapitulasi dan gudang logistik Pemilu 2024.
"Kita gak mau denger, misalnya contoh kita temuin ada anak usia 7-10 tahun, ibunya meninggal terus bapaknya dipenjara. Anak cewek di rumah, yang kasih makan tetangga-tetangga. Harusnya RT-RW tahu," tambah mantan Bupati Belitung Timur ini.
Bahkan, Ahok juga pernah mendapatkan laporan mengenai adanya lansia yang tidak mendapatkan perhatian. Menurutnya, permasalahan tersebut dilaporkan kepada pihak Pemprov DKI Jakarta agar mendapatkan penanganan dari pihak dinas terkait.
Rencananya, mantan politisi Gerindra ini akan memberlakukan sistem ini secara bertahap laiknya pembenahan PNS DKI Jakarta. Karena pada akhirnya, RT-RW akan mendapatkan dana operasional tinggi hanya untuk melakukan pengawasan terhadap warga.
"Begitu RT-RW dinaikkin gajinya, kalau dia hak mau melakukan tugas pemerhati dengan ambil data Dasa Wisma, semua orang akan berebut jadi Ketua RT-RW gitu," tutupnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ridwan Kamil mengusulkan anggaran di setiap RW diberikan Rp100-Rp200 juta
Baca Selengkapnya
Ahok ingin agar RT/RW ke depannya bisa mengikuti konsepnya sewaktu dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
"Silakan kalau untuk kegiatan kesehatan, untuk mengentaskan stunting," kata Heru.
Baca Selengkapnya
Ahok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca Selengkapnya
Sedikitnya ada lima kriteria yang harus dimiliki calon gubernur Jakarta
Baca Selengkapnya
"Tinggal di Jakarta tuh harusnya (pendapatan) Rp5juta sampai Rp10 juta lebih bagus," kata Ahok
Baca Selengkapnya
Respons Heru Budi soal penonaktifan NIK warga Jakarta dikritik Ahok
Baca Selengkapnya
Pramono juga ingin memasang CCTV di seluruh sudut Jakarta.
Baca Selengkapnya
Komisi VIII DPR beraudiensi dengan Kementerian PPPA kemarin.
Baca Selengkapnya
Ahok pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada 2014 silam
Baca Selengkapnya
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penonaktifan puluhan ribu NIK KTP
Baca Selengkapnya
Warga menumpang alamat KTP/KK Surabaya tak akan dapat bantuan apapun dari Pemkot setempat. Ini alasannya.
Baca Selengkapnya