Ahok: Anak muda sekarang enggak ngerti film nasional
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap film karya anak bangsa bisa menjadi primadona di Tanah Air. Salah satu cara untuk mewujudkan itu, Ahok berencana menghapus pajak komersil yang selama ini sering dikeluarkan produsen film.
"Sebetulnya yang mau kami lakukan itu bagaimana film-film nasional itu bisa jadi tuan rumah di negeri sendiri. Nah kita akan dorong film-film nasional diputar di kota-kota," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (21/11).
"Maka itu, saya ingin seluruh film nasional itu dibebaskan dari pajak sebetulnya. Nah ini untuk mendorong film nasional. Anak-anak muda sekarang itu enggak begitu ngerti film nasional," tambahnya.
-
Apa yang akan dihapus oleh pemerintah? Pemerintah akan menghapus kredit macet segmen Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) di bank.
-
Kenapa Kemnaker mendorong SKKNI di industri film? 'SKKNI Perfilman sebagai salah satu bentuk upaya meningkatkan mutu dari perfilman Indonesia,' kata Menaker Ida Fauziyah saat menerima Komite Festival Film Indonesia Periode 2021-2023, di Kantor Kemnaker Jakarta, Kamis (7/9).
-
Siapa Bapak Film Komedi Indonesia? Nama Nya Abbas Akup begitu terkenal di industri perfilman komedi Indonesia di masa lampau.
-
Bagaimana film berkembang? Seiring perkembangan teknologi film, industri film mulai berkembang dan munculnya efek khusus untuk menambahkan keindahan visual dalam film.
Sebelumnya, Ahok mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk nonton bersama. Tidak hanya kepala dinas, sampai tingkatan bupati, camat dan lurah juga diundang.
Ahok memilih nonton film 'Sebelum Pagi Datang Kembali' di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan. Film ini menceritakan keluarga seorang petinggi di Kementerian Perhubungan yang hancur karena anaknya melakukan korupsi dan kolusi.
"Film ini mengajarkan banyak hal ya. Kita bisa belajar seringkali kami berpikir keluarga kami, orang dekat kami itu pengen kami bahagiakan. Padahal orang yang kami contoh tidak peduli uang kami dari mana sebetulnya," ujarnya di Epicentrum XXI, Jakarta Selatan, Kamis (20/11).
Dalam film ini mengisahkan Satria, yang diperankan Fauzi Baadila, melakukan kolusi dengan anggota DPR RI Hasan, diperankan Ibnu Jamil. Tujuannya untuk mendapatkan tender pembangunan pelabuhan Muara Tanjung.
Tanpa sadar Satria telah melibatkan kakaknya Firman, diperankan oleh Teuku Rifnu Wikana, sebagai perantara program kotornya. Karena ambisinya terlalu besar, tanpa sadar adik perempuannya Dian, yang diperankan Adinia Wirasti, terjebak dalam polemik.
Petinggi Dinas Perhubungan Yan, diperankan Alex Komang, yang juga ayah dari ketiganya juga harus mundur karena kelakuan Satria. Padahal dia dikenal sebagai pejabat yang lurus tanpa adanya permainan uang.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca SelengkapnyaPendapat tersebut hanya alasan munafik yang dipakai untuk mematikan bisnis hiburan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPersoalan di Jakarta menjadi konten perdana yang diunggah Ahok di 2024.
Baca SelengkapnyaLembaga Sensor Film (LSF) tengah giat berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait tontonan sesuai klasifikasi umur.
Baca SelengkapnyaMenurut Koster, teknologi modern boleh berkembang tapi jangan sampai kehilangan budaya dan adat istiadat.
Baca SelengkapnyaAhok bahkan mengomentari kebijakan Gubernur Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan terkait pergantian nama jalan di ibu kota.
Baca SelengkapnyaKementerian Kebudayaan akan bermitra dengan sektor swasta.
Baca Selengkapnya"Tinggal di Jakarta tuh harusnya (pendapatan) Rp5juta sampai Rp10 juta lebih bagus," kata Ahok
Baca SelengkapnyaLSF tengah giat berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat terkait tontonan sesuai klasifikasi umur.
Baca SelengkapnyaFadli Zon dan Giring Ganesha mengadakan diskusi yang bertajuk Ngopi Pagi di Jakarta pada hari Senin, 4 November 2024.
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penonaktifan puluhan ribu NIK KTP
Baca SelengkapnyaJika pejabat tersebut tidak segera ditindak dan diganti maka bisa membahayakan perekonomian negara.
Baca Selengkapnya