Ahok ancam ganti PNS DKI yang banyak dikeluhkan warga
Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum lama telah mengganti 33 satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Namun ternyata perombakan ini masih belum akan selesai. Sebab, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan masih akan ada penggantian.
Mengenai mekanisme penggantiannya, Ahok mengungkapkan, tidak ada yang rumit. Sebab barometer untuk melakukan penggantian SKPD dapat dilihat dari laporan masyarakat.
"Saya tinggal nunggu aja. Biar warga ngirim sms keluhan ke saya," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (20/2).
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
-
Bagaimana cara Pj Bupati Jombang membangun komunikasi dengan warga? 'Saya menyadari waktu dan tenaga pastinya ada batasnya untuk bisa menjangkau layanan bagi seluruh warga masyarakat Jombang. IG Saya terbuka untuk dikirimi pesan, saran, nasihat dan masukan terkait untuk kebaikan dan pembangunan Kabupaten Jombang. Bisa lah untuk Dumas Informal,' ungkap Pj Bupati yang alumnus S2 Psikologi UI ini.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Siapa yang dipanggil Jokowi? Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil dua menteri Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menaker Ida Fauziyah.
-
Siapa yang meminta kinerja ASN Pasuruan berorientasi pelayanan publik? ‘’Maka saya pesan mengenai kinerja kita ke depan yang harus berorientasi pelayanan publik. Pahami dan utamakan kepuasan masyarakat. Bukan kepuasan diri sendiri. Melayani dengan sikap hormat, sopan, cepat, dan ikhlas’’ pesannya.
-
Bagaimana Jokowi bantu warga? 'Tadi sudah saya sampaikan yang meninggal segera akan diberikan santunan, kemudian yang rumahnya rusak untuk menenangkan beliau-beliau masyarakat akan segera bantuannya diberikan dan dimulai pembangunannya. Tetapi sekali lagi, dengan catatan lahan untuk relokasi sudah ditetapkan dari Pak Bupati,' jelas Jokowi usai meninjau lokasi banjir lahar dingin di Nagari Bukik Batabuah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Selasa (21/5).
Setelah mendapatkan sms, mantan Bupati Belitung Timur ini tidak lantas membalasnya ataupun melakukan tindakan pada SKPD yang dikeluhkan. Tapi ia membiarkan hingga semua pesan menumpuk dan melakukan penggantian SKPD.
"Kalau nanti udah banyak keluhannya, kita tinggal ganti aja," jelasnya. (mdk/tyo)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok pernah menjabat sebagai Gubernur Jakarta pada 2014 silam
Baca SelengkapnyaMantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penonaktifan puluhan ribu NIK KTP
Baca SelengkapnyaPj Wali Kota Prabumulih geram belasan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Prabumulih melakukan perselingkuhan.
Baca SelengkapnyaPolsek Pondok Aren, telah meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan.
Baca SelengkapnyaHeru juga menyampaikan perihal Undang-Undang ASN yang terbaru.
Baca SelengkapnyaBudi juga menyebutkan, saat ini terdapat 11.337.563 warga yang tinggal di Jakarta dan akan terus bertambah seiring dengan mobilitas penduduk yang dinamis.
Baca SelengkapnyaPNS yang berpindah ke IKN Nusantara gelombang pertama akan mendapat insentif yang lebih besar.
Baca SelengkapnyaMenteri PANRB Azwar Anas mengklaim banyak PNS dan dokter yang mengajukan diri pindah ke IKN lebih dulu.
Baca SelengkapnyaPersoalan di Jakarta menjadi konten perdana yang diunggah Ahok di 2024.
Baca SelengkapnyaPegawai Negeri Langgar Netralitas Pemilu, Menpan RB Azwar Anas Minta KASN Bertindak
Baca SelengkapnyaViral video diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boyolali mengaku diperintah untuk memenangkan PDIP dan Ganjar
Baca SelengkapnyaBambang memastikan IKN bukan tempat buangan untuk ASN yang berkinerja buruk.
Baca Selengkapnya