Ahok ancam kandangkan APTB yang masuk jalur Transjakarta

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi melarang bus Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus Transjakarta (APTB) melintas di jalur Transjakarta per 1 Juni 2016. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, jika melanggar dan kedapatan melintas di jalur busway, bus APTB diancam akan dikandangkan.

"Saya belum dapat laporan, tapi yang pasti hari ini dia enggak boleh masuk jalur busway. Kandangin (kalau melanggar)," kata Ahok di RPTRA Harapan Mulya di Kelurahan Harapan Mulya, Jakarta Pusat, Rabu (1/6).

Sanksi dan larangan itu diterapkan demi mendorong operator APTB agar mau bergabung dengan PT Transjakarta. Di mana tarif yang akan dibayar berdasarkan sistem rupiah per kilometer.

"Solusi APTB jelas, kamu lebih baik ikut kami, kami bayar rupiah per kilometer. Enggak ada penumpang pun kamu dapat untung," tegas mantan Bupati Belitung Timur ini.

Menurutnya, selama ini bus-bus APTB banyak yang melanggar aturan dan perizinannya salah. Selain itu, APTB kedapatan menarik tarif tambahan dari penumpang karena harus kejar setoran. Serta menaikturunkan penumpang sembarangan.

"Ngapain sih lu ribut sama kita, kamu mau saingan sama saya, APTB? Kita dari tangerang Rp 3500 sampai ke Dalam Kota, kamu bisa Rp 10 ribu Rp 15 ribu, kamu pasti bangkrut," tegas Ahok.

"Daripada kamu bangkrut lebih baik ikut kita kita bayar rupiah per kilometer arah dialihkan ke yang Bogor atau yang luar Kota," sambungnya.

Sebelumnya, Kadis Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, sejak awal izin operasional bus APTB sudah menyalahi aturan.

"Kita berikan opsi untuk urus izin dan bergabung dengan Transjakarta, karena memang sejak awal izinnya juga menyalahi aturan," kata Andri di Balai kota, Jakarta, Senin (23/5).

Selain dilarang melintas, kata Andri, nama APTB ke depannya juga harus diganti karena sudah tidak terintegrasi dengan jalur Transjakarta. Kecuali, operator APTB mengurus izin ke Kemenhub untuk dapat kembali beroperasi di jalur umum dan mengubah nama.

"Nama APTB juga harus dihapuskan karena kan sudah tidak lagi terintegrasi Transjakarta, silakan kalau ada izin kementerian ganti nama lain," terangnya.