Ahok ancam pecat pegawai yang main mata dengan wajib pajak
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan memecat para pegawai pajak yang masih bermain mata dengan wajib pajak. Sebab hingga saat ini masih banyak hotel, restauran, atau tempat hiburan yang tidak membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang didapat.
Ahok mengaku akan melacak hotel, restauran, maupun tempat hiburan yang masih mencurangi pajak dengan menggunakan pajak online yang dimiliki oleh BUMD.
"Salah satu tugas kenapa kita bentuk BUMD, adalah juga untuk menilai soal pajak. Nah kalau kita temukan swasta hotel sejenis, lebih baik dari kita, kamarnya lebih besar dari kita misalkan, dan posisi lebih strategis dari kita tapi bayar pajak lebih rendah dari kita. Nah kita juga bisa melacak. Ini juga tugas dari BUMD. Untuk membandingkan itu semua," jelas Ahok di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Kamis (7/5).
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Siapa pemilik hotel? Pemilik hotel, Jim dan Whit Hanks, mengatakan mereka merasa terhormat memiliki peran dalam sejarah lokal.
-
Kenapa pemilik rumah harus bayar pajak? Namun, berbeda halnya saat Anda sudah memiliki rumah sendiri. Sebagai pemilik rumah, Anda memiliki kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya.
-
Pajak apa yang dikenakan di Jakarta tahun 1950an? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan. Ini menjadi hal yang unik lantaran di masa sekarang, pemilik sepeda dan hewan peliharaan tidak perlu dikenakan pajak.
-
Kenapa pajak penting? Karena peranannya, pajak banyak diberlakukan di berbagai negara, tak hanya di Indonesia.
-
Siapa yang memberikan pembebasan pajak? Prasasti Rukam berisi tentang penganugerahan sebuah desa yang dibebaskan pajaknya atas Wanua I Rukam oleh Sri Maharaja Rake Wakutura Dyah Balitung Sri Dharmmodya Mahasambhu.
Ahok mengaku sistem pelacakan melalui pajak online tersebut satu tahun yang lalu. Sehingga, jika ditemukan ada oknum pajak yang bermain curang, maka Ahok bisa langsung memecat mereka.
Bukan hanya itu, usaha dari pihak hotel swasta pun juga akan ditutup. "Kalau dia staf kita keluarkan dari pajak. Terus ke depan kita keluarkan edaran wajib pajak. Nah wajib pajak itu kita pungut saja sebenarnya. Kita akan tutup usahanya dan usahanya enggak boleh lagi yang sejenis di situ," imbuh mantan Bupati Belitung itu. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pajak hiburan dikenakan tarif 40 persen sampai 75 persen berpotensi merugikan pengusaha.
Baca SelengkapnyaPengenaan besaran pajak 40 persen hingga 75 persen tersebut karena penikmat hiburan karaoke hingga spa tersebut berasal dari masyarakat kalangan tertentu.
Baca SelengkapnyaPendapat tersebut hanya alasan munafik yang dipakai untuk mematikan bisnis hiburan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJika pejabat tersebut tidak segera ditindak dan diganti maka bisa membahayakan perekonomian negara.
Baca SelengkapnyaHal ini diharapkan akan mampu memberikan angin segar bagi pelaku usaha dan dapat menjaga iklim usaha agar tetap kondusif.
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaDirektur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan, besaran pungutan bagi pajak hiburan berada di wewenang pemerintah daerah.
Baca SelengkapnyaAturan kenaikan pajak hiburan dari 40 persen hingga 75 persen dipastikan tidak akan diterapkan dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaWajib pajak pemilik usaha wajib mengetahui tentang data transaksi usaha.
Baca SelengkapnyaPenetapan tarif pajak sebesar 40 persen untuk jasa hiburan itu terdapat pada pasal 52 ayat 2 Perda DKI Nomor 1 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaTak hanya Luhut, Hotman juga sebelumnya bertemu dengan Mendagri Tito Karnavian untuk mengadukan kenaikan pajak hiburan.
Baca SelengkapnyaPengacara Hotman Paris Hutapea senggol Jokowi usai muncul kebijakan kenaikan pajak hiburan.
Baca Selengkapnya