Ahok ancam PNS yang pengaruhi orang lain saat Pilgub DKI
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengancam akan memecat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ketahuan mempengaruhi orang lain untuk memilih atau tidak memilih dirinya dalam Pilgub DKI. Sebab hal tersebut, kata Ahok telah menyalahi aturan.
Peringatan itu disampaikan Ahok saat memberikan sambutan usai melantik 513 pejabat eselon II, III, dan IV di Balai kota, sore tadi.
"Bapak Ibu jangan? sok-sokan suruh orang pilih saya ya. Tidak perlu Bapak Ibu lakukan seperti itu. Bapak Ibu juga jangan bilang sama orang jangan pilih saya. Itu kalau tidak ketahuan, boleh, tidak apa-apa. Kalau ketahuan, bisa dipecat jadi PNS karena ada Undang-Undang," katanya di Balai kota, Jakarta, Jumat (17/6).
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Kenapa Ahok ingin jadi pejabat? Pesan Sang Ayah Pengalaman sering diperas oknum pejabat membuatnya terobsesi ingin menjadi pejabat. Ditambah pesan dari sang ayah sebelum meninggal. Pesan ini juga mendorongnya untuk jadi pejabat yang jujur dan membawa perubahan positif.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
Ahok ingin PNS-PNS DKI menaati aturan dengan tidak ikut dalam kegiatan politik apapun, yang harus jadi fokus anak buahnya hanya bekerja dengan baik melayani warga Jakarta seperti dalam sumpah jabatan yang diucapkan.
"Tidak apa-apa Bapak Ibu mau bicara sama tetangga, sama anak, jangan pilih itu Gubernur.? Tidak benar itu Gubernur itu. Tidak apa-apa, diam-diam saja ngomongnya ya. Kalau suruh milih saya jangan ngomong. Yang penting Bapak Ibu kerjanya benar saja sesuai sumpah jabatan," tegas dia.
Mantan politisi Gerindra ini mengatakan masa jabatannya tinggal sebentar lagi. Ahok berharap pola kerja yang selama ini diterapkan dapat dilanjutkan meskipun berganti kepemimpinan.
"Sehingga siapapun menjadi gubernur menggantikan saya, Bapak Ibu sudah punya suatu pola kerja. Sehingga Gubernur nantipun tidak gampang mau pecat-pecati Bapak Ibu. Karena pengawasannya masih ada 'gubernur asli' kan, Presiden kan," tandas Ahok.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaViral video diduga Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boyolali mengaku diperintah untuk memenangkan PDIP dan Ganjar
Baca SelengkapnyaKetentuan ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) nomor 2 Tahun 2022.
Baca SelengkapnyaNetralitas memiliki prinsip tidak berpihak, bebas dari pengaruh, dan imparsial.
Baca SelengkapnyaBasuki menekankan bahwa dia tidak akan memberikan arahan para PNS di kementeriannya untuk memilih pasangan calon tertentu.
Baca SelengkapnyaAparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kinerja buruk dalam 3 bulan bisa langsung dimutasi dan dipecat.
Baca SelengkapnyaNetralitas PNS menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia.
Baca SelengkapnyaViral video Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Boyolali mengaku diperintah untuk memenangkan PDIP dan Ganjar.
Baca SelengkapnyaPNS dilarang mendukung salah satu capres maupun peserta pemilu di media sosial.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI memiliki alat untuk mendeteksi ASN tidak netral di Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaSanksi kepada ASN yang tidak netral selama tahapan Pilkada 2024 berlangsung akan diberikan oleh Badan Kepegawaian Negara.
Baca SelengkapnyaPNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca Selengkapnya