Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok ancam turunkan pangkat dan cabut tunjangan PNS malas

Ahok ancam turunkan pangkat dan cabut tunjangan PNS malas Ahok beri semangat peserta tes lelang jabatan. ©2013 Merdeka.com/Ahmad Ragridio

Merdeka.com - Genap satu tahun memimpin Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan penilaiannya terhadap kinerja jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.

Meskipun puas dengan kinerja anak buahnya, namun perombakan PNS yang dianggap tak becus kerja dan bermental korup akan terus dilakukan. Pria yang akrab disapa Ahok ini mengancam menstafkan bahkan akan mencoret Tunjangan Kerja Daerah (TKD) dinamisnya bila tak kinerja PNS tak sesuai yang diharapkan.

"Ya tapi jauh lebih baik. Kalau saya liat sih tampang muka-mukanya lebih baik lah sekarang. Mereka sudah tahu saya serius. Dan saya juga sudah sampaikan, tahun depan, kalau saya sampai men-stafkan orang yang tidak betul, saya akan coret seluruh TKD-nya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (19/11).

Ahok mengaku tidak segan-segan membersihkan anak buahnya yang bermental korup jika ditemukan praktik 'nakal'. Mantan politisi Gerindra ini juga kembali menganalogikan kinerja SKPD DKI dengan permainan sepakbola.

"Nah ini mental-mental ini yang harus kita bersihkan. Saya pikir ya ke depan ini harus berani saja. Kayak main bola kan saya bilang. Kalau pemainnya tidak mau lari, masak pemain ngegolin ke gawang sendiri? Kalau bek ngegolin ke gawang sendiri ya harus kita ganti," tambahnya.

Langkah pencabutan TKD bagi PNS bermasalah, tidak hanya membuat birokrasi pemerintah lebih baik tapi juga bisa menghemat anggaran DKI Jakarta.

"Kalau bisa berhentikan istilahnya tidak memberikan TKD 10.000 orang yang malasnya tidak jelas, saya bisa hemat Rp 1 triliun lebih lho. Jadi itu yang mau kita lakukan, penghematan. Jadi penghematan ke depan adalah Bagaimana PNS yang tidak baik kita hilangkan TKD nya," tutup orang nomor satu DKI Jakarta ini.

(mdk/noe)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
JOKOWI: BIROKRASI JANGAN BERBELIT DENGAN TUMPUKAN KERTAS
JOKOWI: BIROKRASI JANGAN BERBELIT DENGAN TUMPUKAN KERTAS

Presiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Kebut Aturan Turunan UU ASN dalam 2 Bulan, Ada Insentif buat PNS
Pemerintah Kebut Aturan Turunan UU ASN dalam 2 Bulan, Ada Insentif buat PNS

Menpan Azwar Anas menargetkan aturan turun UU ASN rampung dalam 2 bulan.

Baca Selengkapnya
Panglima TNI Minta Tukin Naik Hingga 80 Persen, Ini Alasannya
Panglima TNI Minta Tukin Naik Hingga 80 Persen, Ini Alasannya

Panglima TNI Agus Subianto meminta Kementerian PANRB menaikkan tukin TNI.

Baca Selengkapnya
Penghasilan PNS Malas dan Rajin Bakal Sama Pakai Sistem Gaji Tunggal, MenPAN-RB Siap Evaluasi
Penghasilan PNS Malas dan Rajin Bakal Sama Pakai Sistem Gaji Tunggal, MenPAN-RB Siap Evaluasi

Desain single salary merujuk pada sistem gaji di mana PNS hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan.

Baca Selengkapnya
Aturan Sedang Disiapkan, PNS Berkinerja Buruk Bakal Dipecat
Aturan Sedang Disiapkan, PNS Berkinerja Buruk Bakal Dipecat

Aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kinerja buruk dalam 3 bulan bisa langsung dimutasi dan dipecat.

Baca Selengkapnya
Menteri Anas Ungkap, Banyak Kementerian Minta Naik Tunjangan Tapi Kerjanya Tidak Optimal
Menteri Anas Ungkap, Banyak Kementerian Minta Naik Tunjangan Tapi Kerjanya Tidak Optimal

Hampir semua K/L mengajukan kenaikan tunjangan kinerja ternyata rata-rata kurang optimal dalam menggunakan sistem merit.

Baca Selengkapnya
Menpan RB Ngaku Tak Tahu Ribuan Guru Honorer di Jakarta Terkena Kebijakan Cleansing
Menpan RB Ngaku Tak Tahu Ribuan Guru Honorer di Jakarta Terkena Kebijakan Cleansing

Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkapkan kurang lebih 4 ribu guru honorer terkena cleansing atau pemutusan kontrak.

Baca Selengkapnya
Tenaga Honorer Dihapus Desember 2024, Bakal Diangkat Jadi PPPK atau PNS
Tenaga Honorer Dihapus Desember 2024, Bakal Diangkat Jadi PPPK atau PNS

Jumlah tenaga honorer di pemerintahan yang saat ini ada sekitar 1,7 juta orang bakal terus menyusut seiring berjalannya rekrutmen PPPK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Tak Ada PHK Massal dan Pengurangan Pendapatan Tenaga Honorer
Jokowi Minta Tak Ada PHK Massal dan Pengurangan Pendapatan Tenaga Honorer

Permintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.

Baca Selengkapnya
Gaji Naik 8 Persen, PNS Jangan Lagi Sibuk Rapat Sana-Sini
Gaji Naik 8 Persen, PNS Jangan Lagi Sibuk Rapat Sana-Sini

Menteri Anas menginginkan agar kinerja PNS dalam mengurusi birokrasi harus berdampak langsung kepada rakyat.

Baca Selengkapnya
Kenaikan Tukin PNS Bikin Belanja APBN Membengkakak, Tembus Rp417, 2 Triliun
Kenaikan Tukin PNS Bikin Belanja APBN Membengkakak, Tembus Rp417, 2 Triliun

Belanja kementerian/lembaga (K/L) sudah mencapai Rp417,2 triliun di semester I-2023. Angka ini naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 393,8 triliun.

Baca Selengkapnya
Menpan Azwar Anas Pastikan Skema Pensiun PPPK Masih Disusun
Menpan Azwar Anas Pastikan Skema Pensiun PPPK Masih Disusun

Kementerian PANRB tengah menyusun skema pensiunan di dalam Revisi Undang-Undang (RUU) ASN Nomor 5 Tahun 2014.

Baca Selengkapnya