Ahok ancam turunkan pangkat dan cabut tunjangan PNS malas
Merdeka.com - Genap satu tahun memimpin Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan penilaiannya terhadap kinerja jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI.
Meskipun puas dengan kinerja anak buahnya, namun perombakan PNS yang dianggap tak becus kerja dan bermental korup akan terus dilakukan. Pria yang akrab disapa Ahok ini mengancam menstafkan bahkan akan mencoret Tunjangan Kerja Daerah (TKD) dinamisnya bila tak kinerja PNS tak sesuai yang diharapkan.
"Ya tapi jauh lebih baik. Kalau saya liat sih tampang muka-mukanya lebih baik lah sekarang. Mereka sudah tahu saya serius. Dan saya juga sudah sampaikan, tahun depan, kalau saya sampai men-stafkan orang yang tidak betul, saya akan coret seluruh TKD-nya," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (19/11).
-
Bagaimana cara Kementerian ATR/BPN menyelamatkan aset negara? Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertifikasi tanah aset
-
Kenapa Kemenpan-RB perketat tes CPNS kedinasan? Hal itu untuk mencegah adanya joki CPNS beraksi.
-
Bagaimana Kementerian ATR/BPN ingin menjadi lebih profesional? 'Dalam rangka kesinambungan organisasi serta penerapan sistem merit yang diharapkan mampu membawa Kementerian ATR/BPN untuk menjadi lebih profesional,' kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya.
-
Bagaimana Kemenkumham meningkatkan tata kelola pengadaan? Kemenkumham menjadi Kementerian/Lembaga (K/L) terbaik ke I dalam penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) dengan nilai 95,77 (sangat baik).
-
Bagaimana cara Kemenhub merombak kurikulum sekolah kedinasan? Perombakan di sekolah kedinasan Kemenhub ini nantinya akan dimulai dari perubahan sistem rekrutmen peserta didik. Kemudian berikutnya cara mengajar, seperti menggunakan gaya bahasa kekinian sehingga mahasiswa berubah. 'Dosen, pengelola, dan mahasiswa akan dibuat semakin sibuk untuk tingkatkan sesuatu yang lebih produktif, lebih humanis dan itu masuk kurikulum,' kata Prof Wihana.
-
Bagaimana cara Pemda mengatasi masalah keuangan dalam rekrutmen PPPK? Karena hal itu, Pemda bersangkutan tetap menggunakan PPPK paruh waktu dan tidak menggunakan PPPK penuh waktu karena terkait keuangan gaji dan lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
Ahok mengaku tidak segan-segan membersihkan anak buahnya yang bermental korup jika ditemukan praktik 'nakal'. Mantan politisi Gerindra ini juga kembali menganalogikan kinerja SKPD DKI dengan permainan sepakbola.
"Nah ini mental-mental ini yang harus kita bersihkan. Saya pikir ya ke depan ini harus berani saja. Kayak main bola kan saya bilang. Kalau pemainnya tidak mau lari, masak pemain ngegolin ke gawang sendiri? Kalau bek ngegolin ke gawang sendiri ya harus kita ganti," tambahnya.
Langkah pencabutan TKD bagi PNS bermasalah, tidak hanya membuat birokrasi pemerintah lebih baik tapi juga bisa menghemat anggaran DKI Jakarta.
"Kalau bisa berhentikan istilahnya tidak memberikan TKD 10.000 orang yang malasnya tidak jelas, saya bisa hemat Rp 1 triliun lebih lho. Jadi itu yang mau kita lakukan, penghematan. Jadi penghematan ke depan adalah Bagaimana PNS yang tidak baik kita hilangkan TKD nya," tutup orang nomor satu DKI Jakarta ini.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi ingin birokrasi di indenesia cepat dan tak berbelit.
Baca SelengkapnyaMenpan Azwar Anas menargetkan aturan turun UU ASN rampung dalam 2 bulan.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Agus Subianto meminta Kementerian PANRB menaikkan tukin TNI.
Baca SelengkapnyaDesain single salary merujuk pada sistem gaji di mana PNS hanya akan menerima satu jenis penghasilan yang merupakan gabungan berbagai komponen penghasilan.
Baca SelengkapnyaAparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kinerja buruk dalam 3 bulan bisa langsung dimutasi dan dipecat.
Baca SelengkapnyaHampir semua K/L mengajukan kenaikan tunjangan kinerja ternyata rata-rata kurang optimal dalam menggunakan sistem merit.
Baca SelengkapnyaDinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkapkan kurang lebih 4 ribu guru honorer terkena cleansing atau pemutusan kontrak.
Baca SelengkapnyaJumlah tenaga honorer di pemerintahan yang saat ini ada sekitar 1,7 juta orang bakal terus menyusut seiring berjalannya rekrutmen PPPK.
Baca SelengkapnyaPermintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.
Baca SelengkapnyaMenteri Anas menginginkan agar kinerja PNS dalam mengurusi birokrasi harus berdampak langsung kepada rakyat.
Baca SelengkapnyaBelanja kementerian/lembaga (K/L) sudah mencapai Rp417,2 triliun di semester I-2023. Angka ini naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 393,8 triliun.
Baca SelengkapnyaKementerian PANRB tengah menyusun skema pensiunan di dalam Revisi Undang-Undang (RUU) ASN Nomor 5 Tahun 2014.
Baca Selengkapnya