Follow
Ahok: Aset DKI berpotensi hilang karena tak bersertifikat & digugat
Merdeka.com - Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengklaim pihaknya berhasil menyelamatkan aset negara hingga Rp 5,37 triliun. Pahala juga menyebut dari angka tersebut, terdapat aset Pemprov DKI di dalamnya.
Terkait triliunan aset DKI Jakarta yang hilang Gubernur DKI Jakarta Basuki Purnama atau Ahok menyayangkan hal tersebut.
"Banyak aset DKI berpotensi hilang, karena enggak disertifikat, digugat orang, kita tuh lemah data aset, makanya sekarang kita lagi perbaiki. Kalau udah perbaiki kita juga mulai mensertifikatkan, semua tanah kita yang kosong kita tugaskan lurah camat untuk kuasai, jadi kalau sengketa dengan orang pun kita kuasai aja secara fisik, nah kita bikin RPTRA seperti ini" ujar Ahok saat peresmian di RPTRA Anggrek Bintaro, Rabu (20/1).
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
-
Bagaimana Pemprov DKI menutup kerugian MRT? 'Akhirnya ketemu ditutup dari ERP atau electronic road pricing. Ketemu, ya sudah, diputuskan dan saya putuskan. Dan itu keputusan politik, bahwa APBN atau APBD sekarang masih suntik Rp800 miliar itu adalah memang adalah kewajiban. Karena itu pelayanan, bukan perusahaan untung dan rugi,' kata Jokowi.
-
Bagaimana Transjakarta dihapus dari aset? Setelah Bus Transjakarta dihapus dari aset Pemprov DKI, artinya armada tersebut sudah selesai secara administrasi.
-
Bagaimana perubahan nama DKI Jakarta berpengaruh ke ekonomi? Perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga mengandung dampak besar dalam hal kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
-
Apa kerugian negara akibat korupsi Bansos Jokowi? 'Kerugian sementara Rp125 milyar,' pungkasnya.
-
Apa aset terbesar Menteri Trenggono? Secara rinci kekayaan terbesar, Menteri Trenggono berasal dari kepemilikan aset berupa surat berharga sebesar Rp2,2 triliun.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama membenarkan pernyataan Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan yang menyebut banyak aset milik Pemprov DKI Jakarta yang hilang. Mayoritas aset berbentuk tanah dan bangunan.
Pria yang akrab disapa Ahok ini mengaku siap menjalin kerjasama dengan KPK untuk melakukan penelusuran terkait laporan dugaan hilangnya aset-aset Pemprov DKI itu.
"Saya sudah ketemu Pak Pahalanya waktu itu, beliau baru dilantik. Saya sudah sampaikan contoh bekas kantor Wali Kota Jakarta Barat, ada sertifikatnya. Masa kita kalah terus bayar Rp 40 miliar," kata Ahok, di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Rabu (13/1).
Selain akan menggandeng KPK, Ahok mengaku akan melaporkan semua aset DKI ke PPATK. Sebab, banyak aset berupa tanah dan bangunan yang justru diambil alih oleh swasta atau perseorangan.
"Jadi kita laporkan aset kita ke PPATK. Kita ingin KPK turun nih. Cek duitnya ngalir ke siapa. Nah ini pencegahan, jangan sampai aset dicolongin mafia-mafia tanah," tegas Ahok.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
AHY menyarankan pada masyarakat bila menemukan indikasi ketidakabsahan pada lahannya, sebaiknya laporkan ke pihak kantor ATR/BPN untuk mencabut akta.
Baca Selengkapnya
Total potensi nilai kerugian negara dan masyarakat yang diselamatkan mencapai Rp183,5 miliar.
Baca Selengkapnya
Meski begitu pemerintah telah mempertimbangkan agar aset Tommy itu bisa dibeli oleh institusi.
Baca Selengkapnya
Angka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.
Baca Selengkapnya
Kementerian ATR/BPN telah menyelamatkan aset-aset negara melalui program sertipikasi tanah aset
Baca Selengkapnya
Dia menjabat sebagai Direktur Jenderal sejak tahun 2021
Baca Selengkapnya
Adapun orang tersangka tersebut telah divonis penjara 3,5 tahun. Mereka yakni Muller bersaudara dengan nilai kerugian mencapai Rp3,6 triliun.
Baca Selengkapnya
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyampaikan hasil audit, dari Rp271 triliun menjadi Rp300,003 triliun.
Baca Selengkapnya
Sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.
Baca Selengkapnya
Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca Selengkapnya
Pemerintah pusat akan meninggalkan sejumlah aset barang milik negara (BMN) senilai Rp 1.640 triliun di DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya