Ahok bakal paksa gedung sekitar Sudirman tata pedestrian

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) 2016. Namun, masih ada kendala terkait adanya Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang ‎pengelolaan uang daerah.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja‎ mengatakan, APBD Perubahan akan difokuskan untuk Dinas Bina Marga, Dinas Tata Air dan pembelian lahan.

"APBDP sekarang kami bisa fokus untuk PU, untuk air, buat trotoar, termasuk beli lahan. Sama ini gue jadi lupa oh yang multiyears enggak bisa kami. Kecuali dikasih Mendagri kami. Termasuk ini sterilisasi separator,"‎ katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/4).

Sedangkan untuk penataan konsep pedestrian di kawasan Jl Sudirman, Ahok tak akan memasukkan ke dalam RAPDB-P. Dia berencana menggunakan kewajiban pengembang atas koefisien lantai bangunan (KLB).

"Kalau penghapusan itu enggak APBD-P, kayaknya saya lebih cenderung pakai kewajiban pengembang yang KLB. Lebih cepat," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan, saat ini usulan dari masing-masing satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) tengah dihimpun di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Sehingga Mei 2015 pembahasan dalam dilakukan dan menjadi Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS).

"Mungkin ini selesai diproses baru mulai perubahan. Bagusnya Agustus sih selesai. Biar ada spare waktu cukup," jelasnya di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (14/4).

Perubahan anggaran kemungkinan tidak akan banyak terjadi‎, hanya sekitar 20 persen. Itupun tidak mungkin memasukkan anggaran untuk pembangunan fisik, mengingat waktu pengerjaannya tidak dapat tercapai.

"Di bawah 20 persen. Kan belum masuk masih ditampung. Oktober November Desember saya harap bukan yang fisik karena waktunya mepet. Kalau pengadaan juga susah, harus dilihat dulu isinya," tutupnya.