Ahok bakal perjuangkan tunjangan transportasi buat PNS DKI

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan evaluasi terhadap RAPBD DKI Jakarta 2015. Hasilnya terdapat 114 halam evaluasi yang harus dibahas dengan DPRD DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, pihaknya akan mengusahakan untuk mempertahankan anggaran tunjangan transportasi. Karena dia menilai tidak ada nomenklatur yang jelas mengatur hal tersebut.

"Kalau semua orang dikasih mobil, kita beli mobil sama uang servisnya dibandingkan kasih mentahnya, kita untung lebih Rp 200-an miliar loh," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (13/3).

Dia menambahkan, jika masing-masing PNS mendapatkan mobil dinas, maka ada anggaran untuk biaya perawatan dan service. Namun, keputusan untuk mengambil tunjangan transportasi kembali diserahkan kepada masing-masing.

"Anda mau mentahnya gak? Begitu anda ambil mentahnya, saya tidak akan tanggung jawab servisnya lagi dan asuransinya, jadi itu lebih untung sebetulnya. Cuma kan ini sebuah terobosan yang belum siap aturannya," jelasnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menilai, kebanyakan PNS DKI tidak menggunakan mobil dinasnya. Sebab lebih menggunakan transportasi massal. Pemberian tunjangan transportasi akan lebih menghemat dibandingkan membeli ataupun sewa mobil.

"Kalo kita beli atau sewa kira-kira harganya Rp 9-10 juta per bulan. Padahal orang itu, naik kereta api kerjanya ke sini. Mobilnya nganggur, kita abisin duit lebih banyak, bisa Rp 10 juta lebih. Kalo kita kasih dia mentahnya, dia untung dan pemda untung, gitu lho. Nah itu aja sih selisihnya," tutupnya.