Ahok bakal potong TKD PNS yang ketahuan bolos
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengancam akan memotong Tunjangan Kinerja Daerah (TKD), bagi para PNS DKI Jakarta yang ketahuan membolos usai libur Lebaran kali ini.
Apalagi, jika ketidakhadiran mereka itu tanpa dilengkapi surat keterangan atau surat izin apapun, maka mereka akan langsung ditangani langsung oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI untuk diberikan sanksi.
"Kan ada sanksi, tunjangannya dipotong," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (22/7).
-
Gimana cara tahu jadwal libur Lebaran? Melansir dari berbagai sumber, Jumat (22/3), simak ulasan informasinya berikut ini.
-
Kapan Lebaran? Lebaran adalah waktu yang dinanti-nantikan oleh umat Muslim, di mana persiapan yang matang diperlukan, termasuk dalam pemilihan busana yang tepat.
-
Lebaran 2025, bulan apa? Tak kalah dari warna gamis yang diprediksikan akan dimeriahkan oleh warna burgundy dan denim, lebaran 2025 pun diprediksikan akan dimeriahkan dengan trend mukena berwarna lilac.
-
Bagaimana caranya mendapatkan potongan pajak? Kendaraan yang terdaftar di wilayah hukum Polda Jabar akan mendapatkan diskon 10 persen untuk pembayaran pajak tahunan mereka, dengan syarat-syarat tertentu yang berlaku, sepert e-KTP untuk nama pribadi, STNK dan SKKP asli (tidak digambar), dan pembayaran melalui Qris, virtual account, atau EDC Direct Debit (GPN).
-
Kapan perubahan libur di Malaysia dimulai? Menurut Hafiz, kebijakan ini sejalan dengan perubahan jadwal libur akhir pekan di negara bagian, yang berpindah dari Jumat-Sabtu menjadi Sabtu-Minggu, dan akan mulai diterapkan pada 1 Januari 2025.
-
Kapan Lebaran 2025? Hari Raya Lebaran pada tahun 2025 diprediksi akan berlangsung pada hari Minggu, 30 Maret 2025.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Agus Suradika mengatakan, sebenarnya pihaknya sendiri memang sudah berencana untuk mengadakan sidak kehadiran PNS DKI, guna menindak pegawai yang nekat membolos di hari pertama kerja.
Dirinya mengaku, sidak setelah libur Lebaran ini memang digelar di semua wilayah DKI, termasuk di kawasan Kepulauan Seribu, guna mendata pegawai PNS DKI yang bolos.
"Pokoknya kalau ada yang enggak datang, akan langsung dikasih sanksi disiplin ringan, dan tunjangannya tidak akan dikasih selama 3 bulan," ujar Agus.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Yuddy Chrisnandi, sidak ke Gedung Pemprov DKI di kawasan Balai Kota DKI Jakarta. Ditemani Ahok yang baru saja usai menggelar acara halal bihalal bersama seluruh jajaran PNS DKI, Yuddy yang mengenakan jas hitam langsung menuju lantai 20 Blok G, tempat BKD DKI berkantor.
Usai dari BKD, keduanya lalu melihat loket pelayanan di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, di gedung H lantai 18, untuk kemudian mengakhiri kunjungan sidaknya tersebut.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi pelamar CPNS resmi dimulai.
Baca SelengkapnyaAparatur sipil negara (ASN) yang memiliki kinerja buruk dalam 3 bulan bisa langsung dimutasi dan dipecat.
Baca SelengkapnyaBeberapa pelanggaran disiplin yang dapat mengakibatkan pemotongan TPP antara lain sering terlambat masuk kerja, pulang cepat.
Baca SelengkapnyaMenpan Azwar Anas menargetkan aturan turun UU ASN rampung dalam 2 bulan.
Baca SelengkapnyaAbdullah Azwar Anas mengungkapkan ada tiga rencana kebijakan dalam penataan tenaga non ASN atau tenaga honorer di Indonesia..
Baca SelengkapnyaJumlah tenaga honorer di pemerintahan yang saat ini ada sekitar 1,7 juta orang bakal terus menyusut seiring berjalannya rekrutmen PPPK.
Baca SelengkapnyaPemecatan itu menjadi komitmen pimpinan Polri atas sanksi bagi personel yang melakukan pelanggaran.
Baca SelengkapnyaBudi mengatakan bahwa Kemenkes akan segera menerbitkan peraturan pengawasan terkait SKP dengan menyiapkan sanksi yang berat
Baca SelengkapnyaRencana penghapusan tenaga honorer diundur hingga Desember 2024.
Baca SelengkapnyaKebijakan ini juga bertujuan untuk menghindari adanya penurunan upah bagi tenaga non ASN.
Baca SelengkapnyaKemenPAN-RB meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi pusat dan daerah agar tetap mengalokasikan anggaran untuk honorer.
Baca SelengkapnyaDinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkapkan kurang lebih 4 ribu guru honorer terkena cleansing atau pemutusan kontrak.
Baca Selengkapnya