Follow
Ahok bakal sikat gedung yang pasang iklan LED tapi langgar aturan
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta memutuskan menghapus semua iklan yang terpasang di billboar. Sebagai gantinya, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, meminta semua pemilik gedung memasang iklan di LED.
Mengenai pengaturan pemasangan iklan, Ahok, sapaanya akan menerapkan aturan, yang telah ditentukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) agar tidak melanggar aturan-aturan penyiaran di layar-layar LED tersebut.
"Kalau curang, gampang. Semua gedung kan harus minta sertifikat layak fungsi (SLF) dari DKI, kalau curang, gue sikat. Saya enggak bakal kasih kamu SLF. Kalau kamu mau mengadu ke Ombudsman, (prosesnya) dua tahun bos, baru bisa selesai. Gugat menggugat itu dua tahun, (keburu) ketutup tempat kamu," ujar Ahok usai memberi sosialisasi pelaksanaan penyelenggaraan reklame kepada para pemilik gedung, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (25/9).
-
Siapa yang menerapkan larangan foto? Masyarakat Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten masih mempertahankan tradisi leluhur hingga saat ini.
-
Kenapa kemasan rokok polos tanpa merek dianggap melanggar hak masyarakat? Anggota Baleg DPR RI dari Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, menyoroti bahwa kebijakan tersebut mengabaikan hak-hak hidup masyarakat yang bergantung pada industri tembakau. Menurutnya, kemasan rokok polos tanpa merek berisiko mendiskriminasi kelompok-kelompok masyarakat kecil, termasuk pedagang asongan yang telah berkontribusi pada pendapatan negara melalui cukai.
-
Kenapa pria harus menghindari rokok? Tidak hanya wanita, pria pun juga memberikan peran yang besar untuk kesuksesan program kehamilan. Oleh karena itu sebaiknya pria menghindari rokok karena hal ini mampu menurunkan jumlah dan kualitas sperma pria atau lebih bahaya lagi hingga menyebabkan impotensi.
-
Kenapa Menko Luhut melarang Tiktok jualan? Sehingga, ia mewanti-wanti TikTok untuk membangun perusahaan e-commerce sendiri yang terpisah dengan platform media sosial miliknya. 'Kita pisahkan kemarin, jadi jangan dagang di media sosial. Itu aja, enggak ada yang lain-lain,' tekan Luhut.
-
Mengapa foto tersebut kontroversial? Namun, foto tersebut menjadi sebuah kontroversial.Hal ini disebabkan terdapat sebuah teori pada sebuah makalah penelitian yang menyebutkan bahwa pada 1923 terdapat sebuah Scabland yang menjadi catatan erosif dari sungai-sungai besar dengan gradien tinggi, dan berasal dari gletser.
-
Foto apa yang dimaksud? Foto itu ternyata sangat disukai Einstein. Maka dia segera memesan banyak salinan agar dia bisa menandatanganinya dan mengirimkannya ke teman-temannya sebagai lelucon.
"Iklan sudah ada peraturan dari KPI. Lu enggak bisa taruh foto orang telanjang, trus iklan rokok juga enggak bisa. Soal itu bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan lah," pungkasnya.
Guna mengawasi pajak reklame menggunakan Light Emitting Diode (LED) pada gedung-gedung yang ada di ibu kota, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) akan menerapkan lock system, terhadap pemasangan reklame tersebut. Dirinya juga mengatakan, proses pembayaran pajak reklame LED tersebut nantinya akan menggunakan transaksi non-tunai, dan dibuat sedemikian transparan.
"Gampang pengawasannya, ada lock system-nya. Pasang iklannya kan muter kayak film. Jadi, ada lock-nya. Kita bisa tahu, kamu (pengusaha) putarnya berapa lama," tambahnya.
"Terus kita berlakukan pembayaran non-tunai lewat bank. Tentu dari faktur pajak juga kita lihat. Faktur pajak, 20 persen buat kita (Pemprov DKI) nantinya," katanya menambahkan.
Ahok bahkan mengancam, jika terjadi kecurangan dalam pemberitahuan harga tarif iklan di masing-masing gedung tersebut, dirinya berjanji akan mencabut izin usaha dari perusahaan nakal itu, dan tidak akan memberikan sertifikat layak fungsi (SLF) bagi pemilik gedung tersebut.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menkes Budi Gunadi Sadikin tengah membuat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang produk tembakau dan rokok elektronik.
Baca Selengkapnya
Fabianus menyatakan bahwa PP 28/2024 maupun RPMK memiliki potensi besar untuk mempengaruhi keberlangsungan industri media luar griya.
Baca Selengkapnya
Menjelang Pemilu 2024, alat peraga kampanye (APK) bertebaran hampir di setiap sudut Jakarta.
Baca Selengkapnya
Janoe Arijanto menegaskan selama ini pelaku industri periklanan telah menaati peraturan dalam mengiklankan produk tembakau dan turunannya.
Baca Selengkapnya
PP Kesehatan disusun tanpa melibatkan para stakeholder yang terlibat di dalamnya.
Baca Selengkapnya
Peredaran rokok perlu dikendalikan di tingkat masyarakat selaku konsumen.
Baca Selengkapnya
Parpol diminta menaati soal pemasangan alat peraga kampanye
Baca Selengkapnya
Draft aturan tersebut dinilai bertujuan menyeragamkan kemasan produk tembakau dan rokok elektronik, serta melarang pencantuman logo ataupun merek produk.
Baca Selengkapnya
Dia menyebut, mayoritas dari persentase tersebut merupakan pengusaha kecil dengan skala bisnis menengah ke bawah.
Baca Selengkapnya
Pemerintah bisa menyediakan ruang agar alat peraga kampanye tidak merusak pemandangan.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, terdapat beberapa lokasi yang dilarang untuk memasang APK.
Baca Selengkapnya
Jelang Pemilu 2024, semakin banyak APK dengan wajah para politikus terpasang di angkutan umum.
Baca Selengkapnya