Follow
Ahok bakal tagih Kedubes Australia telat bayar izin perluasan tanah
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bakal menagih Kedutaan Besar Australia akibat telat pembayaran izin perluasan tanah atau SP3L (surat persetujuan prinsip pembebasan lahan atau tanah). Adapun tunggakan Kedubes Australia adalah sebesar Rp 30 miliar ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2012.
"SP3L dia belum bayar. Nanti kami tagih. Saya bisa tagih," kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Jumat (27/3).
Sedangkan untuk opsi lainnya, Ahok menjelaskan, sudah ada rencana untuk saling tukar atau timbal balik melalui Kementerian Luar Negeri. Di mana, sebuah negara bisa mengajukan kepada Kementerian Luar Negeri untuk meminta keringanan perlakuan timbal balik.
-
Siapa yang mengeluarkan dana Rp 30 miliar? Pengusaha asal Amerika Serikat, Bryan Johnson menghabiskan USD2 juta atau Rp30,9 miliar per tahun demi memuluskan blueprint yang dia sebut mengembalikan usia muda.
-
Apa dukungan DPR untuk kerja sama Australia-Jawa Barat? “Kami berterima kasih atas komitmen Australia untuk mendukung pengembangan sektor kesehatan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat yang menjadi provinsi dari konstituen saya,“ katanya.
-
Apa total utang Amerika Serikat? Data per 9 Mei 2023 mencatat, utang Amerika Serikat mencapai USD31,5 triliun atau setara Rp463.000 triliun.
-
Jejak kaki apa yang ditemukan di Australia? Peneliti menemukan jejak kaki burung tertua yang pernah ditemukan di Australia.
-
Bagaimana kota di Australia menarik jutawan? Tren ini didorong beberapa faktor, seperti peringkat kelayakan huni yang tinggi, akses ke Asia pasar, dan tidak ada pajak warisan di negara ini.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
Ahok mencontohkan, Kedubes Australia meminta penghapusan denda SP3L kepada Indonesia. Kemudian denda Indonesia yang ada di Australia juga bisa dihapus.
"Bisa juga mereka minta Menlu untuk hapus biasanya begitu. Jadi ada istilahnya enggak ingat nama bahasa diplomatiknya ada perlakuan timbal balik," jelas Ahok.
"Bahasa diplomatiknya ada perlakuan timbal balik. Jadi kalau di sana kita (Indonesia) bangun apa enggak kena denda maka dia di sini juga enggak boleh kena denda gitu," imbuhnya.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Angka ini hasil koreksi dari perkiraan kerugian sebelumnya, yakni Rp271 triliun.
Baca Selengkapnya
Sudah ada lima aset rumah mewah di Jakarta yang telah disita oleh Jampidsus Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca Selengkapnya
Basuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Sejauh ini nilai kerugian negara akibat korupsi tersebut senilai Rp271 triliun.
Baca Selengkapnya
Masih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka.
Baca Selengkapnya
Syafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca Selengkapnya
Menurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca Selengkapnya
Helena Lim dan Harvey Moeis jadi dua pengusaha yang baru saja ditetapkan tersangka
Baca Selengkapnya
AHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca Selengkapnya
Pada permen LHK 7/2014 dibuat untuk mengatur mekanisme penyelesaian sengketa perdata lingkungan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
Baca Selengkapnya
Durasi tersebut memungkinkan para investor untuk membangun keberlanjutan investasi mereka di IKN.
Baca Selengkapnya