Ahok bakal tunda relokasi warga Kampung Leuser jika tak mendesak
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tengah mendalami laporan yang menyebut lahan Kampung Leuser, Hang Jebat, RT 08 RW 08, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bakal digusur adalah lahan hijau.
Ahok menyebut jika terbukti lahan yang diduduki warga adalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) maka memang harus ditertibkan. Namun, bila kondisinya tidak mendesak, menurut dia, penggusuran itu bisa saja ditunda.
"Kami juga enggak mungkin mengizinkan orang tinggal di hijau, sementara bisa enggak kita tunda? Bisa saja," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (9/5).
-
Apa khasiat Aek Sipaulak Hosa Loja bagi warga sekitar? Dari informasi turun temurun inilah, warga kemudian mempercayai bahwa air yang muncul dari situs Aek Sipaulak Hosa Loja memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai penyakit.
-
Kenapa kampung mati lebak ditinggal? Kabarnya, kampung ini ditinggalkan warga karena akan dijadikan sebagai bendungan. Proses pengosongan sudah berlangsung cukup lama, hingga kawasan tersebut berubah menjadi hutan.
-
Dimana warga Lebak memelihara kerbau? “Kami setiap hari melepaskan ternak kerbau di lahan tanah lapang, karena terdapat pakan rerumputan hijau itu,“ kata dia lagi.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Mengapa Kampung Bong Suwung direlokasi? 'Kami sangat perhatian terhadap keselamatan perjalanan kereta api. Kondisi di sini sangat rawan kecelakaan karena frekuensi dan kecepatan kereta api yang semakin bertambah. Selain itu kondisi ini juga membahayakan keselamatan warga yang bermukim di sini,' kata Bambang dikutip dari ANTARA.
-
Dimana PKL itu direlokasi? PKL itu sebelumnya berdagang di trotoar rumah sakit.
Ahok pun menjelaskan kriteria lahan yang tak boleh ditempati warga. Semisal saja daerah bantaran sungai, sekitar waduk atau membuat tanggul, adalah kawasan-kawasan yang dilarang untuk didirikan bangunan.
"Di sungai, waduk, buat tanggul, enggak bisa. Tapi mengizinkan mereka boleh? Enggak boleh karena itu hijau," ujar dia.
Sebagai ganti rugi atas penggusuran itu, nantinya warga yang memiliki KTP DKI, akan disediakan unit rusun. "Kalau menyewakan ada KTP DKI, berarti mesti sewa di luar atau sediakan rusun," tambah mantan politisi Gerindra ini.
Di lain pihak, Asisten bidang pemerintahan Wali Kota Jakarta Selatan A Jayadi mengatakan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Perumahan DKI untuk menyediakan rusun bagi warga yang mau dipindah.
"Bukan kita tidak mau memberikan solusi, kalau mereka mau pindah kita antar sampai tempat, kalau mereka misalnya butuh rusun ya kita akan usulkan ke Dinas Perumahan," tandasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyek Strategis Nasional Rempang Eco City di Kepulauan Riau menjadi sorotan pascabentrokan.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan pemerintah juga punya tujuan besar pembangunan yang juga harus dikawal dan dijaga bersama-sama.
Baca SelengkapnyaPusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah menurunkan statusnya dari awas level IV menjadi siaga level III.
Baca SelengkapnyaHal itu sekaligus menanggapi evakuasi 151 orang imigran Rohingya ke daratan setelah hampir sepekan mereka terombang-ambing di perairan Labuhan Haji
Baca SelengkapnyaRencana relokasi warga di kolong Jembatan Pakin sudah dibahas bersama Menteri Perumahan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri.
Baca Selengkapnya"Pemda DKI tidak pernah punya niat menggusur TK. Saya ini lama di gudang peluru, dari tahun '80. Jadi, enggak mungkinlah," ujarnya.
Baca SelengkapnyaKesepakatan itu didapatnya setelah Bahlil bermukim selama dua hari di Pulau Rempang.
Baca SelengkapnyaAHY Tinjau Lahan Relokasi Korban Erupsi Gunung Ruang
Baca SelengkapnyaPenjelasan Badan Otorita terkait surat perintah pembongkaran bangunan di kawasan IKN.
Baca SelengkapnyaPermintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.
Baca Selengkapnya"Hampir 400KK yang sudah mendaftar sukarela. 27 KK sudah berada di rumah transit sementara dan sisanya masih proses," kata Bahlil
Baca SelengkapnyaPlt Kepala Badan Otorita IKN, Basuki Hadimuljono blak-blakan, soal konflik lahan IKN dengan warga lokal
Baca Selengkapnya