Follow
Ahok bakal usir pendatang yang ogah melapor ke RT/RW
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menegaskan akan mengusir pendatang luar daerah yang tak melapor dalam kurun waktu 14 hari. Sebab dirinya hanya memberikan kesempatan tinggal pada pendatang yang tidak punya tujuan pasti di Jakarta.
"14 Hari, ada aturannya untuk warga pendatang melapor. Kalau dia enggak daftar, enggak punya pekerjaan tetap, ya kita usir pulang ke kampung aja," ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/7).
Ahok mengaku telah memerintahkan jajarannya, bahkan sampai di tingkat RT dan RW, untuk memeriksa warganya. Terutama di tempat-tempat indekos yang berada dalam wilayah kerjanya.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Kapan Dishub Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas? 'Dishub DKI Jakarta melakukan sistem buka-tutup jalan di sejumlah jalan pada pukul 04.45-08.00 WIB pada saat kegiatan berlangsung,' demikian informasi dari laman @dishubdkijakarta, dikutip Sabtu (29/6).
-
Kapan Pilkada Jakarta akan diadakan? Sebagaimana diketahui, Ridwan Kamil akan berkompetisi di Pilkada Jakarta 2024 yang akan diadakan pada 27 November mendatang.
-
Dimana pemukiman padat di Jakarta Barat? Pemukiman di daerah Pesing Koneng, Kedoya Utara, Kebun Jeruk ini misalnya.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Bagaimana Jakarta di masa depan digambarkan dalam video tersebut? Dalam video yang dipostingnya pada Jumat pekan lalu memperlihatkan wilayah Sarinah, Jakarta dipenuhi oleh gedung-gedung pencakar langit dengan gaya modern juga berbagai teknologi tingkat tinggi lainnya.
Selain itu, Ahok mengatakan, DKI siap menggelar Operasi Yustisi Kependudukan (OYK) dan Operasi Bina Kependudukan (Biduk). Sebab, mantan Bupati Belitung Timur itu mengakui, sampai saat ini pihaknya masih kesulitan dalam mendata pendatang baru, yang menempati kawasan kumuh yang masih belum ada petugasnya.
"Kita udah minta lurah-lurah, sama RT/RW tempat indekos. Mereka harus ketat pengawasannya," ujar Ahok.
"Itu makanya saya bilang, yang paling susah itu kawasan kumuh yang tidak ada RT/RW nya itu. Kadang-kadang susah kontrol dan buat kita ingin gusur semuanya saja," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Ahok Kritik Pemprov DKI Ingin Hapus NIK Penduduk di Luar Domisili: Fokus Aja Buat Perut Warga Kenyang!
Baca Selengkapnya
Warga pendatang baru wajib mencatatkan administrasi kependudukan di Dukcapil DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Budi memprediksi pada 2024 ini jumlah pendatang baru di Jakarta bakal berkurang.
Baca Selengkapnya
Respons Heru Budi soal penonaktifan NIK warga Jakarta dikritik Ahok
Baca Selengkapnya
Rencana relokasi warga di kolong Jembatan Pakin sudah dibahas bersama Menteri Perumahan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri.
Baca Selengkapnya
"Menampung mereka di rumah detensi yang ada di Direktorat Jenderal imigrasi," kata Camat Setiabudi Iswahyudi
Baca Selengkapnya
Permintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.
Baca Selengkapnya
tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas
Baca Selengkapnya
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengkritik langkah Pemerintah Provinsi Jakarta terkait penonaktifan puluhan ribu NIK KTP
Baca Selengkapnya
AHY menjelaskan, dalam menangkap mafia tanah perlu langkah mendadak atau surprise. AHY juga menegaskan upaya tersebut semata untuk melindungi masyarakat.
Baca Selengkapnya
Menteri AHY akan menertibkan kawasan Puncak Bogor dari bangunan liar tak berizin.
Baca Selengkapnya
NIK warga Jakarta yang sudah tidak aktif lagi 194.777. Penonaktifan ini untuk merapikan administrasi kependudukan di Jakarta.
Baca Selengkapnya