Ahok balas tudingan Lulung soal UPS: Yang masalah dia, telak banget
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, membantah tudingan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lulung Lunggana alias Lulung yang menyebut dirinya paling bertanggung jawab dalam proyek pengadaan uninterruptible power supply (UPS). Dia makin heran bila dianggap paling pantas menjadi tersangka dalam kasus ini.
"Aku juga enggak tahu gimana caranya, dia anggap saya jadi tersangka ya. Kan saya sudah pernah dipanggil Bareskrim kan dan udah disampaikan semua," kata Ahok, sapaan Basuki, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Kamis (26/11).
Ahok menilai justru yang bermasalah adalah DPRD DKI Jakarta. Dia mengatakan bahwa Pemprov DKI tidak pernah mengusulkan anggaran siluman yang ada dalam pengadaan UPS. Dia menuding anggaran siluman itu justru diusulkan oleh DPRD DKI Jakarta.
-
Siapa yang setuju dengan Ahok tentang korupsi? Perbincangan kedua tokoh tersebut turut menuai beragam tanggapan dari publik.
-
Apa yang dikritik Golkar dari Anies soal Pilgub DKI? Dia mempertanyakan, apakah ada partai yang mau mengusung Anies di Pilgub Jakarta.
-
Kenapa Ahok prihatin dengan korupsi? Ahok pun merasa prihatin dengan nasib generasi muda di masa mendatang.
-
Apa usulan Kerto Pengalasan? Punya Usulan Nyentrik Setelah menyerahkan diri kepada pihak lawan, Kerto Pengalasan diperlakukan sebagai teman oleh Belanda. Saat itu ia menawarkan perundingan antara Belanda dengan Pangeran Diponegoro.
-
Kenapa Anwar Usman tidak ikut mengadili sengketa PSI? 'Kenapa ini didahulukan, karena menyangkut pihak terkait PSI maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel tiga untuk perkara ini tidak bisa menghadiri, oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof Guntur Hamzah,' kata Hakim Arief Hidayat di Gedung MK, Senin (29/4).
-
Kenapa Karutan KPK tidak melaporkan pungli ke atasannya? 'Justru yang dilakukan terperiksa sebagai Kepala Rutan dengan memaklumi keadaan tersebut dan tidak pernah melaporkan ke atasannya tentang pungutan liar di Rutan KPK,' sambung dia.
Hal tersebut diungkapkan Ahok setelah Bareskrim Mabes Polri menetapkan anggota DPRD DKI Jakarta, yakni FZ dan MF diduga melakukan praktik korupsi UPS saat mereka masih menjabat di Komisi E pada tahun anggaran 2014.
"Justru yang masalah itu dia nya, karena telak banget anggaran siluman. Enggak ada dalam KUA-PPAS kok bisa muncul. Enggak boleh muncul di APBD kalau enggak ada di KUA-PPAS," jelas mantan Politisi Gerindra ini.
"Itu kenapa saya bilang ada anggaran siluman UPS scanner macam-macam. Kita enggak tahu. Di kita enggak ada, kita enggak ngusulin," tambahnya.
Sebelumnya, Lulung, (25/12) kemarin menyambangi Bareskrim Mabes Polri. Kedatangan Lulung langsung bersama kuasa hukumnya, Razman Arif Nasution.
Lulung diketahui dipanggil Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi untuk dua tersangka anggota DPRD DKI dan mantan DPRD DKI Fahmi Zulfikar dan M. Firmansyah yang diduga tersangka dalam kasus korupsi pengadaan UPS.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok menegaskan ada upaya adu domba dengan memotong ucapanya
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaAhok juga menepis isu menjadi 'Kuda Putih' Jokowi dalam Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaAhok pun meluruskan pernyataannya soal Gibran dan Jokowi tak bisa kerja jika Prabowo memenangi Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTidak benar jika Anies nantinya terpilih menjadi presiden, seolah-olah semua program dan kebijakan pemerintahan saat ini akan diubah secara serampangan.
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahja Purnama alias Ahok meluruskan dirinya bukanlah orang yang menolak pembangunan IKN yang telah dicanangkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenurut Ahok, penertiban jukir liar di Jakarta sulit dilakukan karena adanya pihak lain yang terlibat.
Baca SelengkapnyaAhok sudah berkomunikasi dengan politisi PDIP Landen Marbun dan Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon.
Baca SelengkapnyaHeru pun mempersilakan calon yang ingin berkontestasi di Pilkada Jakarta berlaga dengan cara yang sehat
Baca SelengkapnyaAda asumsi Ahok turut berkontribusi atas pendirian PSI.
Baca SelengkapnyaMantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menolak mediasi yang diinisasi pimpinan pusat Asosiasi Pemerintah Desa Serluruh Indonesia (Apdesi)
Baca SelengkapnyaAnies merasa tak perlu memberikan penilaian terkait Pemprov DKI.
Baca Selengkapnya