Follow
Ahok: Banyak eselon II ngeluh penghasilan lebih kecil dari anak buah
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengaku mendapat keluhan dari sejumlah pejabat eselon II karena tunjangan kinerja daerah (TKD) yang mereka terima lebih kecil dibandingkan anak buahnya.
"Sekarang yang eselon II ngeluh. Katanya penghasilan lebih kecil daripada anak buahnya," kata Ahok dalam seminar Sekolah Sespimti Polri Dikreg 24 TA 2015 yang bertajuk Melayani dengan Revolusi Mental di PTIK, Jakarta, Selasa (27/10).
Menurut Ahok, TKD berbasis kinerja tidak akan didapatkan para pejabat jika penyerapan anggaran tidak sesuai target. Bahkan, mantan Wagub DKI Jakarta ini mengingatkan para pejabat untuk bekerja lebih keras jika tidak ingin dipecat.
-
Mengapa IKD di Kaltim belum mencapai target? Kendala implementasi IKD di Bumi Etam, menurut Sulekan adalah sulitnya akses geografi antar daerah. Belum lagi luas Kalimantan Timur yang jauh lebih luas dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa, serta akses jaringan telekomunikasi yang masih terbatas.
-
Kapan target kinerja Pemprov Kaltim tercapai? Dengan demikian, Pemprov Kaltim berhasil mencatat hasil yang gemilang dalam mencapai target RPJMD selama lima tahun terakhir.
-
Siapa yang bilang Ahok dukung Ganjar gak ngaruh? 'Itu menurut saya too little too late, atau bahkan enggak ngaruh sama sekali,' ujar Habiburokhman di Media Center TKN, Jakarta Selatan, Senin (5/2).
-
Kenapa pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran diprediksi kurang maksimal? Hal itu, dikarenakan Prabowo berencana akan menggelontorkan dana untuk pembangunan IKN sebanyak Rp16 triliun per tahun.
-
Siapa yang memprediksi pembangunan IKN di era Prabowo-Gibran kurang maksimal? Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi upaya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan dilanjutkan presiden terpilih Prabowo Subianto tidak akan maksimal.
-
Bagaimana Jokowi meminta kepala daerah mengelola anggaran? 'Fokus. Jangan sampai anggaran diecer-ecer ke dinas-dinas semuanya diberi skala prioritas enggak jelas. Ada kenaikan 10% semua diberi 10 persen. Enggak jelas prioritasnya yang mana,' kata Jokowi.
"Lalu gimana ngitungnya Pak? Kalau tidak sesuai target saya pecat. Jadi taruhannya seperti itu," tegasnya.
Ahok menjelaskan alasannya kenapa pemecatan harus dilakukan. Sebab, menurut Ahok jika pejabat eselon diturunkan maka akan sulit untuk naik kembali. Ahok bahkan mengibaratkannya dengan pemain sepak bola.
"Kayak main bola kaki, udah keluar enggak bisa masuk lagi. Kenapa enggak masuk lagi? Karena penggantinya terlalu banyak yang baik. Begitu turun, susah untuk naik lagi," pungkasnya.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Jokowi mengaku akan menggelar rapat untuk membahas masalah ini. Ditegaskan juga bahwa anggaran menjadi masalah utama.
Baca Selengkapnya
Akan adanya kenaikan tunjangan kinerja atau tukin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Baca Selengkapnya
Hampir semua K/L mengajukan kenaikan tunjangan kinerja ternyata rata-rata kurang optimal dalam menggunakan sistem merit.
Baca Selengkapnya
"Sembilan tahun terakhir, gaji mereka hanya naik dua kali, dengan akumulasi kenaikan 11 persen saja," kata AHY.
Baca Selengkapnya
Pegawai KPK selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diberikan tunjangan kinerja setiap bulan.
Baca Selengkapnya
Ahok berandai jika ditawari dan berkesempatan menempati jabatan di pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Selama lebih dari 9 tahun menjabat, Presiden Jokowi mengaku kaget melihat angka lulusan S2 dan S3 Indonesia belum mencapai 1 persen.
Baca Selengkapnya
Menpan Azwar Anas menargetkan aturan turun UU ASN rampung dalam 2 bulan.
Baca Selengkapnya
Mendagri mengatakan kebanyakan tenaga honorer dari keluarga Keluarga Kepala Daerah tak memiliki keahlian khusus.
Baca Selengkapnya
Saking lemahnya hukum, Ahok heran melihat bekas tahanan koruptor yang justru semakin kaya.
Baca Selengkapnya
Andika menilai tunjangan kinerja yang ditujukan untuk prajurit belum mencapai 100 persen
Baca Selengkapnya
Permintaan Jokowi ini disampaikan untuk menghindari kegaduhan dampak PHK massal tenaga honorer.
Baca Selengkapnya