Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ahok belum tentukan waktu pelarangan motor lewat Jl Sudirman

Ahok belum tentukan waktu pelarangan motor lewat Jl Sudirman Ahok dan Adrinof. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) nampak bingung ketika ditanyai wartawan soal perluasan kawasan melintas bagi sepeda motor. Bahkan Ahok membantah akan menerapkan pelarangan melintas sepeda motor dari Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan Sudirman pada 17 Januari 2015 mendatang.

"Kata siapa? Belum masih nunggu bus. Tanggal 17 Januari ini cuma mau evaluasi. Kalau efektif yang pelarangan motor diteruskan tapi dari Jalan Medan Merdeka Barat sampai Bundaran HI saja," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (8/1).

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta Benjamin Bukit yang berdiri di depan Ahok pun terdiam. Sebab dia sebelumnya menyampaikan bahwa pelarangan sepeda motor akan dilakukan hingga depan Ratu Plaza, Jalan Sudirman.

Tapi pada kenyataannya, Ahok mementahkan semua pernyataan kepala dinas yang baru bekerja sekitar lima hari ini. Sebab Benjamin menggantikan M Akbar pada saat penggantian pejabat secara massal di Lapangan Monas pada 2 Januari 2015.

Ahok menerangkan, perluasan kawasan larangan melintas bagi sepeda motor memang akan dilakukan. Namun belum dalam waktu dekat. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus menyediakan bus gratis lebih dulu sebagai kompensasi larangan ini.

"Kalau yang Jalan Sudirman Ratu Plaza itu nanti tunggu busnya dulu," tegasnya.

Sebelumnya, Benjamin mengatakan, Ahok telah memutuskan untuk memperluas pelarangan motor. Penerapan dilakukan setelah evaluasi dilakukan.

"Barusan tadi dia (Ahok) bilang sampai Jalan Sudirman. Kan habis evaluasi ini dulu tahapannya kan begitu. Jadi perluasannya yang pasca 17 lah. Jalurnya Sudirman sampai Ratu Plaza," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (8/1).

Dia menegaskan, penerapan aturan ini tidak perlu melalui tahap ujicoba. Sebab pelarangan motor melintasi Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat dianggap cukup sebagai publikasi, sehingga jika ada motor yang melanggar aturan ini akan langsung dikenakan sanksi.

"Kalau yang ruas ini, pasca 17 Januari ada melanggar kenakan sanksi. Uji coba ini aja kita toleran. Setelah ini mainkan polantas kan punya tilang. Kajiannya sudah melekat dengan koridor ini tinggal extend aja. Paling syaratnya ada jalan alternatif," ungkap Benjamin.

Untuk lahan parkir motor, Pemprov DKI Jakarta masih sedang menyiapkan. Rencananya sepanjang Jalan Sudirman akan tersedia beberapa spot parkir. Namun mengenai keberadaannya masih belum jelas.

"Nanti gedung-gedung mana, kami invetarisasi dulu. Kan data di UPT Parkir," tutupnya.

(mdk/dan)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Ini Syarat Harus Dilakukan Pemerintah Jika Ingin Naikkan Pajak Sepeda Motor BBM
Ini Syarat Harus Dilakukan Pemerintah Jika Ingin Naikkan Pajak Sepeda Motor BBM

Sangat disayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

Baca Selengkapnya
Proyek Polder Tanjung Barat Bikin Macet, Dishub DKI Imbau Warga Cari Jalan Alternatif
Proyek Polder Tanjung Barat Bikin Macet, Dishub DKI Imbau Warga Cari Jalan Alternatif

pembangunan polder jadi sumber masalah atas kemacetan di Jalan TB Simatupang-Tanjung Barat.

Baca Selengkapnya
Catat, Angkutan Berat Diusulkan Dilarang Lewat Tol Dalkot saat KTT ASEAN pada 5-7 September
Catat, Angkutan Berat Diusulkan Dilarang Lewat Tol Dalkot saat KTT ASEAN pada 5-7 September

Dirlantas ingin pelarangan angkutan berat melintas di Tol Dalam Kota saat KTT ASEAN diawali dengan sosialisasi.

Baca Selengkapnya
Bulan Depan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba, Berapa Tarifnya Setelah Disubsidi Negara?
Bulan Depan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diuji Coba, Berapa Tarifnya Setelah Disubsidi Negara?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, MRT dan sejumlah moda transportasi lain akan disubsidi pemerintah.

Baca Selengkapnya
Ganjil-Genap di Jalan yang Dilalui LRT Jabodebek Belum Bisa Diterapkan, Dishub DKI Ungkap Alasannya
Ganjil-Genap di Jalan yang Dilalui LRT Jabodebek Belum Bisa Diterapkan, Dishub DKI Ungkap Alasannya

"Tentu jika kita lakukan analisis traffic tentu kurang ideal sehingga kita menunggu kapan tarif komersial mulai berlaku," kata Syafrin

Baca Selengkapnya
Heboh Pesepeda Protes, Ini Penjelasan Dishub DKI soal Batas Gowes di Jalan Sudirman-Thamrin
Heboh Pesepeda Protes, Ini Penjelasan Dishub DKI soal Batas Gowes di Jalan Sudirman-Thamrin

Syafrin bilang, aturan itu dibuat demi keselamatan pesepeda.

Baca Selengkapnya
Sudah Diresmikan Jokowi, Ruas Baru Tol Sukabumi Masih Belum Bisa Dilalui
Sudah Diresmikan Jokowi, Ruas Baru Tol Sukabumi Masih Belum Bisa Dilalui

Ruas baru Tol Sukabumi, yakni Cigombong-Cibadak sudah diresmikan pada Jumat (4/8). Namun pantauan pada hari ini, Minggu (6/8) lintasan tersebut masih ditutup.

Baca Selengkapnya
Minim Sarana Tol Fungsional Solo-Yogyakarta Hanya Bisa Dilintasi Pagi Sampai Sore
Minim Sarana Tol Fungsional Solo-Yogyakarta Hanya Bisa Dilintasi Pagi Sampai Sore

Pemberlakuan jalur tol fungsional akan dimulai pukul 06.00 sd 17.00 WIB

Baca Selengkapnya
Aturan Pembatasan Kendaraan di Jakarta Rampung Akhir Tahun, Ada Pembatasan Usia dan Jumlah Kendaraan
Aturan Pembatasan Kendaraan di Jakarta Rampung Akhir Tahun, Ada Pembatasan Usia dan Jumlah Kendaraan

Zulkifli menjabarkan dampak kerugian yang timbul akibat kemacetan yang ada di Jakarta tembus Rp100 triliun per tahun.

Baca Selengkapnya
Kata Jokowi soal Rencana Aturan Mewajibkan Kendaraan Punya Asuransi
Kata Jokowi soal Rencana Aturan Mewajibkan Kendaraan Punya Asuransi

Program tersebut akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan.

Baca Selengkapnya