Ahok belum terbitkan SK, sopir seenaknya pasang tarif angkutan
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta belum juga menerbitkan surat keputusan (SK) penurunan tarif angkutan. Dampaknya, sejumlah angkutan umum tak seragam tarifnya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan mengatakan, pihaknya tidak bisa memaksa pengusaha angkutan umum untuk menurunkan tarif bila SK dari gubernur belum juga terbit.
"Tadi saya sudah coba cek ke Dishub tapi suratnya (SK) belum ada. Kalau masalah imbauan sudah saya sampaikan, tapi kalau mereka (angkutan) tidak mau mengikutinya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Namanya juga imbauan," jelasnya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (28/1).
-
Apa kritik Djarot untuk Jokowi? Menurut Djarot, meski tidak melanggar prosedur, tindakan Jokowi melanggar etika moral.
-
Kenapa tarif tol didiskon? Diskon tarif tol untuk menghindari terjadinya kepadatan arus lalu lintas pemudik di ruas jalan tol, yang sudah mengalami peningkatan harian ke arah Tran.
-
Pajak apa yang dikenakan di Jakarta tahun 1950an? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan. Ini menjadi hal yang unik lantaran di masa sekarang, pemilik sepeda dan hewan peliharaan tidak perlu dikenakan pajak.
-
Apa yang Pertamina turunkan harganya? Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian turun harga untuk Pertamax Series dan Dex Series.
-
Bagaimana perubahan nama DKI Jakarta berpengaruh ke ekonomi? Perubahan ini tidak hanya sekedar perubahan nama, tetapi juga mengandung dampak besar dalam hal kebijakan ekonomi dan pemerintahan.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
Dia menjanjikan, setelah mendapatkan SK mengenai penurunan tarif akan melakukan penertiban. "Kalau sudah ada SK nya enak kami kalau mau negor mereka," tutupnya.
Saat dikonfirmasi, Ahok mengungkapkan, wajar saja jika operator angkutan umum belum mau menerapkan tarif yang baru. Dibandingkan mengatur operator lain, dirinya lebih memilih melakukan pengadaan bus sendiri.
"Memang praktik itu susah sih. Makanya dari dulu saya yakin bikin surat seperti ini, yang penting kami mesti tambah bus. Nanti Maret baru kelihatan bus saya yang Transjakarta," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta.
Dia menambahkan, dalam triwulan tahun 2015 rencananya sekitar 100 bus Transjakarta akan tiba. Dengan begitu pengelolaan transportasi umum di Jakarta akan berada di bawah pemerintah daerah.
"Makanya saya bilang udah kami bikin bus sendiri, kalau kamu macam-macam saya telen aja secara bisnis. Saya kasih bus yang murah, kamu mau naik yang mana? Busnya bagus, enak, aman, murah," tutupnya.
/////////////////////
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dishub DKI Jakarta berencana menyesuaikan tarif angkutan umum dengan status ekonomi penumpang.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI dan Transjakarta telah menguji coba layanan baru rute Terminal Kalideres-Bandara Soekarno Hatta.
Baca SelengkapnyaTarif KRL memang belum pernah mengalami kenaikan lagi sejak 2016.
Baca SelengkapnyaTarif Rp5.000 usulan DTKJ tersebut adalah nilai yang diperoleh setelah adanya pemotongan subsidi tiket.
Baca SelengkapnyaSyafrin menyebut, laporan dari masyarakat terhadap keberadaan jukir liar sangat diperlukan.
Baca SelengkapnyaBiaya ojol dan taksi online di Jawa Timur kini diatur keputusan gubernur. Begini dampaknya.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta belum kunjung meresmikan besaran tarif untuk rute baru tersebut.
Baca SelengkapnyaSopir Jaklingko demo karena upah yang dinilai tidak layak hingga pembagian kuota yang kurang adil antar operator.
Baca SelengkapnyaJika sudah ada ketetapan tarif KRL naik, maka akan disosialisasikan 3 bulan sebelum pelaksanaan.
Baca SelengkapnyaHeru bilang, kebijakan ihwal tarif sewa antara Sarana Jaya dan pedagang merupakan proses business to business (B2B).
Baca SelengkapnyaPemprov DKI akan segera menetapkan TransJakarta rute Kalideres menuju Bandara Soekarno-Hatta.
Baca SelengkapnyaMaxim Indonesia mengimbau mitra pengemudi untuk menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca Selengkapnya