Ahok berharap Presiden Jokowi terapkan e-budgeting secara nasional

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat membuka semua aliran dana dan gaya hidup anggota DPRD DKI Jakarta. Hal ini untuk menelusuri aliran dana para anggota dewan.

Jika ada transaksi yang mencurigakan, maka proses yang telah dilakukan PPATK dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwenang.

"Mungkin semua anggota DPRD diperiksa pajaknya berapa? Sama gaya hidupnya kan ada yang naik Range Rover, Mercedes, Lamborghini dan punya jam tangan Richard Mille," ujar Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (4/3).

Orang lain juga bertanya?

Tidak hanya PPATK, Ahok juga berharap Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak bisa turut ambil bagian dalam menelusuri pajak para anggota dewan.

"Nah kalau Dirjen Pajak bisa teliti ini lagi bisa ketahuan ada Tindak Pidana Pencucian Uang dikombinasi dengan PPATK. Jadi kelihatan itu, uangnya dari mana dan bayar pajak berapa? Jadi sekarang DPRD juga harus melaporkan ke LHKPN. Jadi ini menarik," tambah Ahok.

Ahok berharap sistem e-budgeting dapat diterapkan secara nasional sehingga tidak ada lagi proyek titipan pada pembahasan APBD di seluruh Indonesia. Bahkan, lanjut Ahok, e-budgeting dapat diterapkan dalam pembahasan APBN. Tentunya ini memerlukan persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dengan cara seperti ini kami bisa teliti. Kalau Pak Presiden bisa bantu lebih baik lagi. Ini bukan soal Ahok. Tapi mau nggak, kami ini mulai tahun ini. Ini titik tolak semua APBD e-budgeting. APBN ada di e-budgeting semua orang bisa lihat siapa yang main masukin data dan kurangin data," terangnya.

Ahok menegaskan, proses hukum akan tetap berjalan tanpa walaupun pengajuan hak angket dicabut. Karena ini akan menghapus adanya anggaran siluman, baik di dalam APBD maupun APBN.

"Saya mau perjuangin sekarang. Jadi mereka semua cabut hak angket sekarang pun dari Parpol saya tetap jalan. Ini bukan soal angket. Saya ingin DPRD DPR tidak ada lagi siluman-siluman? di semua APBD APBN. Kami dengan e-budgeting," tutupnya.

(mdk/siw)